Birokrasi Perwakilan di Indonesia

Suasana rapat (Sumber: Dokumen pribadi)

Birokrasi perwakilan atau yang biasa disebut representative bureaucracy merupakan sebuah konsep dengan argumen bahwa kekuasaan birokrasi dapat responsif terhadap publik ketika dalam birokrasi diisi oleh aparatur yang mencerminkan karakteristik kelompok sosial yang ada. Birokrasi perwakilan dipercaya dapat memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mengisi jabatan publik dengan masuknya lintas kelompok, budaya, dan beragam karakteristik demografi atau sosial sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan atau program.

Para pengisi jabatan birokrasi yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda bisa memengaruhi kebijakan dan program yang dirumuskan dan diimplementasikan, sehingga pada akhirnya menghasilkan kebijakan atau program yang diinginkan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Pascareformasi, Indonesia terus bertransisi dalam membangun dan mendukung demokratisasi. Upaya tersebut diperkuat dengan terus melakukan perbaikan dari segala segmen dan salah satu yang terpenting adalah birokrasi.

Demokrasi perwakilan pada sebuah birokrasi dapat memberikan kontribusi yang besar dalam membangun proses demokrasi yang ideal pada sektor publik dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Adanya birokrasi perwakilan bertujuan agar perbedaan elemen yang ada dalam masyarakat menjadi terwakili dalam lembaga pelaksana dan pengambil keputusan atau yang mengurus kepentingan masyarakat. Karakteristik Indonesia sebagai negara pluralis dengan beragam kultur budaya, kelompok sosial, agama, ras, suku, dan sebagainya, membuat konsep birokrasi perwakilan layak diterapkan di Indonesia.

Keterwakilan dalam birokrasi mengutamakan keseimbangan dengan memberikan perwakilan pada setiap masyarakat dalam kekuasaan atau dalam menempati jabatan birokrasi. Birokrasi perwakilan menghendaki proses rekrutmen yang memberikan peluang dan akses bagi seluruh masyarakat. Caranya dengan mendorong penghapusan diskriminasi, peluang untuk naik jabatan yang sama, dan segala hal yang mendukung pemerataan di tubuh birokrasi. Rekrutmen merupakan proses yang utama untuk menerapkan sebuah konsep birokrasi perwakilan.

Birokrasi di Indonesia sudah berupaya membuka akses dan peluang rekrutmen pegawai birokrasi bagi seluruh masyarakat. Di tingkat kebutuhan daerah, perekrutan pegawai di beberapa lembaga birokrasi sudah mensyaratkan putra daerah untuk mengisi jabatan dalam birokrasi. Kemudian juga mengutamakan putra daerah untuk menjabat lembaga di bawah pendelegasian pusat yang berada di daerah-daerah. Pada tingkat pusat perekrutan tidak ada mensyaratkan masyarakat daerah tertentu. Akses dan peluang bagi perempuan untuk masuk dalam tubuh birokrasi sudah terbuka lebar, dan termasuk perekrutan pegawai yang menyediakan kuota khusus untuk disabilitas dan masyarakat Papua.

Birokrasi perwakilan yang baik adalah dengan tidak ada perlakuan khusus bagi etnis, agama, dan suku tertentu untuk menjadi pejabat birokrasi, hanya ada tindakan afirmasi untuk kelompok tertentu yang dirasa diperlukan. Beberapa bentuk dalam perekrutan birokrasi tersebut adalah upaya untuk menunjukkan birokrasi merupakan model dari masyarakat Indonesia yang beragam. Tindakan diskriminasi dalam tubuh birokrasi sudah sangat diperhatikan, sehingga tidak ada aturan khusus yang memperlakukan kelompok masyarakat tertentu. Peluang kenaikan jabatan dapat diberikan pada siapa saja asalkan memenuhi kualifikasi.

Cacat atau kekurangan dari program dapat terhindari, dan tuntutan akan semakin meredam jika birokrasi sudah diwakilkan dari pegawai dan pejabat birokrasi. Namun birokrasi di Indonesia saat ini masih bergerak menuju active representative, karena pejabat dan pengisi birokrasi Indonesia tanpa secara khusus melayani kelompok masyarakat dan masih melayani masyarakat secara umum (passive). Meskipun birokrasi hadir untuk kelompok masyarakat tertentu, ia belum merupakan hasil dari representasi secara keseluruhan karena pejabat birokrasi itu tidak semua mewakili kelompok asalnya.

Meskipun birokrasi perwakilan bisa di praktikkan, namun tidaklah mudah untuk dijalankan, karena harus ada tindakan penguatan (affirmative) karena kemampuan tiap kelompok masyarakat yang berbeda. Pada tingkat birokrasi lokal menjadi tantangan yang mudah jika kelompok masyarakatnya tidak terlalu beragam, namun pada daerah dengan masyarakatnya yang plural terlebih pada tingkat pusat menjadi tantangan yang sulit karena representasi masyarakat dalam tubuh birokrasi tidak akan pernah sempurna karena beragamnya tuntutan dari banyaknya kelompok masyarakat.