Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.87.1
Konten dari Pengguna
Sarapan Pagi di Bengkalis Cagub Riau Andi Rachman Berdialog Dengan Tokoh Lintas Etnis
5 April 2018 11:08 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:10 WIB
Tulisan dari sumatera zine tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Calon Gubernur (Cagub) Riau nomor 4 Arsyadjuliandi Rachman menjalani kegiatan kampanyenya di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan sarapan pagi bersama tokoh tokoh lintas etnis yang ada di Kota Duri.
ADVERTISEMENT
Tampak suasana penuh keakraban ketika Andi Rachman menikmati hidangan lontong di Kedai Kopi Ajo Birin di Jalan Hangtuah Duri, Mandau.
Sejumlah tokoh tokoh yang hadir pada sarapan tersebut di antaranya yakni Akiong dari etnis Tionghoa, Kohir, tokoh Mandau asal Rokan Hilir, Agus Salim dan Agustiar Tanjung alias Mak Adang, tokoh masyarakat Minang di Duri.
Ada juga Suyatno dari Jawa, Bustami dari PKDP Duri dan Manuasi Silalahi dari tokoh Batak. Tak ketinggalan, Hendri Hasibuan, anggota Fraksi Golkar DPRD Bengkalis.
Kohir, tokoh masyarakat Mandau mengatakan sungguh suatu kehormatan mereka bisa sarapan dengan orang nomor satu di Riau ini.
“Kami yakin beliau merupakan tokoh yang merakyat dan menjadi perekat dari keberagaman yang ada di Riau. Insya Allah, kami akan berjuang memenangkan nomor 4 untuk Mandau,” ujar Kohir.
ADVERTISEMENT
Selain sarapan, para tokoh tokoh itu juga memberi urun saran rembuk untuk kemajuan Riau pada umumnya serta Duri dan Bengkalis pada khususnya.
Salah satunya disampaikan Agus Salim. Tokoh Mandau ini mengatakan pasangan Andi Rachman – Suyatno punya program program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. “Jadi tinggal dilanjutkan saja,” ujarnya.
Salah satu program unggulan pasangan nomor 4 ini yakni anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Sayangnya, program BUMDes ini belum bisa dilaksanakan untuk tingkat kelurahan karena belum ada payung hukumnya.
“Jadi, kami minta gubernur mencarikan solusinya karena kelurahan juga butuh program ini,” ujarnya.