FSPMI: Pemerintah Jangan Meninabobokan Buruh dengan Panggung Hiburan

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara menggelar aksi perayaan Hari Buruh (May Day), Rabu (1/5/2019) SumutNews.com

MEDAN, SumutNews.com | Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara menolak aksi perayaan Hari Buruh (May Day), yang difasilitasi pemerintah dengan membuat acara hiburan seperti panggung hiburan dan berjoget ria.

Pasalnya, May Day dalam sejarahnya dipenuhi dengan darah dan air mata, terkhusus tragedi alun-alun Haymarket, Amerika Serikat yang memakan banyak korban.

"Kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setiap peringatan May Day dengan membuat acara seperti meninabobokan buruh. Analogi May Day itu ibarat ayahmu meninggal lalu tahlilan 40 malam. Istri atau kerabat kita bilang jangan tahlilan. Bagaimana perasaan kawan-kawan, sakit kan," kata Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo, Rabu (1/5/2019).

Willy mengatakan, hingga kini kasus perburuhan di dunia bahkan di Sumatera Utara belum bisa dituntaskan oleh pemerintah dan sampai saat ini buruh masih menderita.

"Mereka hanya ingat ketika perayaan Hari Buruh dengan berpesta-pesta. Tapi selesai Hari Buruh, kasus-kasus perburuhan seperti upah murah, outsourcing dan kebijakan perburuhan masih sangat-sangat melukai hati kaum buruh," ujarnya.

Willy menegaskan, aksi panggung hiburan dan berjoget ria yang difasilitasi pemerintah merupakan hal yang sia-sia dan tidak berguna.

"Kegiatan yang dilakukan pemerintah hanya menghabiskan biaya yang sia-sia, dan tidak ada manfaatnya bagi kaum buruh. Acara yang dilakukan pemerintah seperti itu tidak berpihak pada kaum buruh. Kami tegas menolak acara pemerintah yang menghabiskan anggaran daerah," tegasnya.

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara menggelar aksi perayaan Hari Buruh (May Day), Rabu (1/5/2019) SumutNews.com

"Saat ini hampir semua buruh Sumut belum sejahtera. Bahkan upah buruh dalam kurun enam tahun terakhir tertinggal jauh dari daerah lain," ungkapnya.

Dalam aksinya, mereka meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera menyelesaikan kasus perburuhan. "Kami meminta Pak Edy Rahmayadi segera menyelesaikan kasus perburuhan yang ada di Sumatera Utara," cetusnya.

Willy menjelaskan, sampai saat ini kasus-kasus perburuhan di Sumut masih menjadi ancaman bagi kaum buruh mulai dari penegakan hukum sampai pelanggaran normatif yang dirasakan oleh buruh.

"Kami meminta Gubernur Sumut segera memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan kasus-kasus perburuhan di Sumut yang sampai saat ini belum selesai. Seperti kasus PT Perkebunan Sumatera Utara. BUMD milik Pemprov Sumut di Batu Bara ini melakukan PHK terhadap pengurus FSPMI dan mulai dua tahun ini tidak dipekerjakan kembali," pungkasnya.