Pemprovsu Tak Pernah Berencana Lakukan Pemusnahan Massal Ternak Babi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap

MEDAN | Pemrov Sumut menyatakan tidak pernah berencana melakukan pemusnahan massal ternak babi, setelah virus African Swine Fever (ASF) mewabah.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap menyikapi munculnya gerakan #savebabi di media sosial yang menuduh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memiliki rencana untuk melakukan pemusnahan massal (stamping out) babi.

Azhar mengatakan pemusnahan massal (stamping out) bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Stamping out boleh dilakukan bila hewan ternak terjangkit penyakit zoonosis, sedangkan ASF tidak tergolong zoonosis.

"Tidak ada pernyataan Gubsu berencana melakukan pemusnahan babi. Itu hanya omongan orang tidak bertanggung jawab dan membuat masyarakat Sumut resah. Stamping out sendiri bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2012, kecuali hewan yang terjangkit penyakit zoonosis (berbahaya bagi manusia), itu harus segera diputus penyebaran virusnya," katanya, Sabtu (18/1).

Tercatat babi yang mati di Sumatera Utara mencapai sekitar 39 ribu ekor dari populasi 1.229.741 ekor. Menurutnya, Pemprov Sumut cukup berhasil menekan laju penyebarab virus ASF setelah terdeteksi ada babi yang terinfeksi pada bulan September.

"Populasi babi di Sumut sekitar 1.229.741 ekor dan sampai saat ini dari hitungan saya ada sekitar 302 ekor yang mati per hari, padahal di awal munculnya virus ini kematian babi sekitar 1.000 ekor per hari," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Sumut bekerja keras menekan laju penyebaran virus ASF dengan menerapkan berbagai tindakan seperti menghentikan lalu-lintas distribusi babi, baik yang masuk maupun yang keluar, menghentikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), membuat posko reaksi cepat di setiap daerah, disinfektan dan pendataan babi. Tindakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo Nomor 13758 SE/PK.300/F/12/2019.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian, Pemprov Sumut juga melakukan tindakan pencegahan seperti biosecurity, mendampingi dan membina peternak babi, sosialisasi terkait ASF kepada peternak secara intensif dan merespon cepat semua kasus kematian babi.

"Kita sudah lakukan arahan Gubernur seperti membentuk posko reaksi cepat di setiap daerah, tidak mengeluarkan SKKH sehingga babi di Sumut tidak bisa keluar dari sini, menghentikan lalu-lintas babi, disinfektan dan juga biosecurity. Kita juga sosialisasi kepada peternak terkait virus ASF ini," ungkapnya.

Saat ini Pemprov Sumut sedang mempertimbangkan tindakan selanjutnya dalam menangani wabah ASF. Pertama mempertimbangkan memberikan hewan ternak lain kepada peternak babi yang terdampak ASF.

Hewan ternak yang diberikan seperti sapi, kambing, ayam bahkan ikan, dana bantuan ini berasal dari APBN/APBD Provinsi dan Daerah.

"Kita dengan pusat sudah mempertimbangkan memberikan bantuan hewan ternak lain kepada peternak babi yang terdampak virus ASF, apakah itu nanti kambing, sapi, kerbau, ayam atau mungkin ikan. Dananya sesuai dengan surat edaran Menteri Pertanian dari APBN dan APBD Provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya.

Pemprov Sumut juga akan mengeluarkan SKKH untuk babi-babi yang dipastikan tidak terinfeksi ASF agar usaha peternakan babi tetap berjalan.

"Kita juga akan menerbitkan SKKH untuk babi-babi yang dipastikan tidak terinfeksi ASF. Pak Gubernur merasa iba kepada masyarakat yang banyak menggantungkan hidupnya dari ternak babi dan nyatanya masih sangat banyak babi yang tidak terjangkit virus ASF di sini," cetusnya.

Pemprov Sumut juga sudah menyiapkan tempat untuk restock bibit babi yaitu Nias karena sampai saat ini masih steril dari virus ASF. Pemprov Sumut juga saat ini sedang memperketat pengawasan di Nias agar daerah ini tidak terjangkit ASF. | SUMUTNEWS