Walhi Sumut: Geopolitik dan Investasi Abaikan Aspek Sosial Ekologis

Nelayan di Pantai Labu, Deli Serdang menunjukkan protes menolak pengerukan tambang pasir laut, beberapa waktu lalu. Foto : Sumut News

MEDAN | Kondisi geopolitik dan investasi strategis berkorelasi langsung terhadap kondisi ekologis Sumatera Utara (Sumut). Beberapa kebijakan dilahirkan dinilai tidak berlandaskan pada agenda penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup di Sumut, namun cenderung sebagai cerminan investasi yang mengabaikan aspek sosial ekologis.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Doni Latuparisa mengatakan, semangat investasi seyogyanya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, mengakomodir pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan secara imbang. Alih-alih investasi demi kesejahteraan segenap rakyat, alhasil justru hingga tahun 2020, istilah investasi masih berkesan sebagai upaya menyejahterakan segelintir pihak.

"UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta kerja, UU Minerba Tahun 2020, serta Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020, merupakan tiga contoh nyata kebijakan pemerintah yang salah kaprah dalam menerjemahkan pengelolaan ruang rakyat. Akibat kebijakan-kebijakan ini, maka oknum perusak lingkungan pun kian merajalela dan 'terlegalkan' aktifitasnya," ujarnya, Senin (4/1/2021) siang.

Akibatnya, lanjut dia, sederetan bencana dan kerusakan pun tak terelakkan, sebut saja deforestasi dan degradasi lahan di Sumut yang kian mengkhawatirkan, bencana banjir, longsor, pencemaran lingkungan, kekeringan, konflik satwa hingga sengketa lahan di masyarakat masih tampak mewarnai kondisi Sumut sepanjang tahun 2020.

Kondisi lingkungan hidup Sumut semakin mengkhawatirkan. Berbagai kepentingan politik dan ekonomi kini semakin menjadi motif utama pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Sumut yang sarat abaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya harmonisasi antara aspek ekonomi, aspek sosial politik dan budaya, serta aspek lingkungan.

Ketiganya harus bersinergi optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. "Prinsip ini menegaskan pula betapa pentingnya pendekatan multipihak, baik pemerintah, stakeholders, Civil Society Organizations (CSOs), dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dalam membangun Sumut benar-benar telah mengakomodir kebutuhan setiap pihak secara optimal," katanya.

Namun, lanjutnya, yang terjadi saat ini adalah pendekatan multipihak itu cenderung sepintas harapan. Sebagai contoh, pemerintah Sumut kerap 'lupa' melibatkan CSOs sebagai bagian dari perwakilan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Padahal, melalui keterlibatan itu, dapat dianalisa poin-poin dalam setiap kebijakan pembangunan yang mungkin masih perlu dilakukan perbaikan. Akibatnya, lahirlah produk-produk hukum sebagai wujud kebijakan yang cenderung tidak berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.

"Belum lagi jika dikaitkan dengan alokasi anggaran daerah yang seharusnya cukup besar untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan di atas. Alih-alih ingin untung dengan 'menggaet' investor sebanyak-banyaknya ke Sumut, pemerintah terpaksa 'buntung' karena harus mengalokasikan biaya besar untuk penanganan bencana," katanya.

Menurutnya, jika kepastian hukum mampu dihadirkan oleh pemerintah Sumut, kehadiran pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian kembali lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Begitu pula dengan para oknum perusak lingkungan harusnya sudah ditindak dengan tegas karena tidak hanya merugikan keuangan negara, juga mencederai kehidupan sosial ekologis masyarakat Sumut. | SUMUT NEWS