Konten dari Pengguna

Arsitektur Baru Ekonomi Nasional di Era Purbaya Yudhi Sadewa

Suripto

Suripto

Ketua Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Suripto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Foto Doc Pribadi Penulis
zoom-in-whitePerbesar
Foto Doc Pribadi Penulis

Gebrakan kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mencuri perhatian. Ia tidak sekadar menjaga kese

imbangan APBN, tetapi juga merancang “arsitektur baru” perekonomian nasional yang lebih adaptif terhadap guncangan global. Dalam kepemimpinannya, kebijakan fiskal bukan lagi sekadar hitungan neraca, melainkan instrumen strategis untuk membangun daya saing bangsa, memperkuat fondasi pertumbuhan, dan memastikan kesejahteraan rakyat.

Ekonomi dalam Tekanan Global

Dunia sedang berada dalam masa turbulensi. Pandemi yang baru mereda meninggalkan luka dalam perekonomian global. Perang Rusia-Ukraina dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu gejolak harga energi dan pangan. Belum lagi ancaman krisis iklim yang membayangi sektor produksi.

Indonesia tidak kebal terhadap tekanan ini. Namun, berbeda dengan banyak negara berkembang yang masuk jurang resesi, ekonomi kita tetap tumbuh stabil di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, dan nilai tukar relatif terjaga. Banyak pihak menilai stabilitas ini tidak lepas dari peran fiskal yang dikelola secara disiplin namun fleksibel.

Paradigma Baru Kebijakan Fiskal

Purbaya membawa cara pandang berbeda, fiskal bukan sekadar instrumen menjaga stabilitas, tapi mesin transformasi. Ada tiga ciri utama paradigma barunya:

  1. Inklusif, Anggaran diarahkan untuk memperluas kesempatan bagi kelompok rentan dari UMKM hingga petani.

  2. Adaptif, Belanja negara dibuat lebih luwes merespons perubahan global, termasuk gejolak harga energi.

  3. Transformasional, APBN dijadikan katalis pembangunan sektor produktif, seperti digitalisasi, riset, energi hijau, dan pendidikan vokasi.

Dengan cara pandang ini, APBN tidak habis untuk belanja rutin, tetapi menjadi investasi masa depan.

Gebrakan Purbaya

Beberapa langkah penting patut dicatat sebagai bagian dari “arsitektur baru” yang ia bangun:

  1. Subsidi Tepat Sasaran, Reformasi subsidi energi dengan basis data digital mencegah kebocoran, sekaligus melindungi rakyat kecil.

  2. Digitalisasi Pajak, Sistem pajak berbasis data memperluas basis penerimaan negara tanpa membebani dunia usaha.

  3. Kebijakan Hijau, Pengenalan green bond dan insentif energi terbarukan menandai keseriusan Indonesia dalam transisi energi.

  4. Dukungan UMKM, Keringanan pajak, akses pembiayaan, dan fasilitasi digitalisasi membuat UMKM tetap tangguh.

Gebrakan ini menunjukkan keberanian menggeser pola lama menuju tata kelola fiskal modern dan produktif.

Menjaga Disiplin, Menghadirkan Fleksibilitas

Tugas seorang Menteri Keuangan ibarat menyeimbangkan di atas tali. Disiplin fiskal harus dijaga agar defisit dan utang tidak membengkak. Namun, di sisi lain, fleksibilitas diperlukan agar APBN mampu merespons krisis.

Purbaya berhasil memainkan dua peran itu. Defisit tetap terkendali di bawah batas aman, sementara ruang fiskal tetap dibuka untuk belanja produktif. Ketika inflasi global melonjak, APBN disesuaikan untuk melindungi daya beli tanpa mengorbankan kesehatan fiskal jangka panjang.

Dampak Sosial: Ekonomi untuk Rakyat

Purbaya selalu menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti di angka-angka makro, tetapi harus terasa di meja makan rakyat.

  • Stabilitas harga pangan menjaga daya beli keluarga miskin.

  • Bantuan sosial berbasis data menekan kebocoran dan lebih tepat sasaran.

  • Investasi pendidikan dan kesehatan meningkatkan akses layanan dasar.

Arsitektur baru ini pada akhirnya bertujuan menghadirkan ekonomi yang berkeadilan.

Tantangan ke Depan

Meski capaian signifikan, jalan masih panjang. Beberapa tantangan besar menunggu:

  • Diversifikasi Ekonomi. Ketergantungan pada komoditas harus dikurangi.

  • Transisi Energi. Butuh biaya besar dan komitmen politik kuat untuk mendorong energi hijau.

  • Kesenjangan Sosial. Pertumbuhan harus lebih merata agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

  • Politik Anggaran. Kebijakan fiskal progresif sering berbenturan dengan kepentingan politik jangka pendek.

Keberlanjutan visi fiskal ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan lintas pemerintahan.

Era Purbaya Yudhi Sadewa menandai lahirnya arsitektur baru ekonomi nasional. Ia membuktikan bahwa kebijakan fiskal bisa menjadi lebih dari sekadar menjaga stabilitas, tetapi juga motor transformasi menuju ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Warisan penting ini harus dijaga dan dilanjutkan. Sebab, pertanyaan utama kita ke depan bukan lagi “bisakah ekonomi tumbuh?”, melainkan “bisakah pertumbuhan itu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?”.

Oleh: Dr. H. Suripto, M.Ak Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang