Greenwashing: Ketika Keberlanjutan Hanya Sekadar Pencitraan

Sumber Gambar: Ilustrasi Doc. Penulis

Di tengah gempuran kampanye “hijau” perusahaan, publik perlu lebih kritis: apakah benar langkah itu demi bumi, atau sekadar pencitraan? Greenwashing bukan hanya menipu konsumen, tapi juga menghambat upaya serius menuju keberlanjutan.

Fenomena “Hijau Palsu” di Era ESG

Isu keberlanjutan makin populer seiring tren Environmental, Social, and Governance (ESG). Banyak perusahaan berlomba mengklaim diri ramah lingkungan: dari iklan produk dengan daun hijau, laporan keberlanjutan yang tebal, hingga jargon net zero emission tahun 2060. Namun, sering kali klaim itu lebih besar daripada aksi nyata di lapangan. Fenomena inilah yang disebut greenwashing pencitraan hijau tanpa substansi.

Dampak Nyata Greenwashing

Greenwashing merugikan banyak pihak. Pertama, konsumen merasa tertipu karena membeli produk “hijau” yang sejatinya tetap merusak lingkungan. Kedua, investor kehilangan kepercayaan karena laporan keberlanjutan dipenuhi klaim tanpa verifikasi. Ketiga, isu keberlanjutan yang seharusnya menjadi agenda serius justru tereduksi menjadi tren pemasaran. Menurut laporan Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) 2022, lebih dari 30% investor global menilai praktik greenwashing sebagai hambatan utama perkembangan investasi berkelanjutan.

Tantangan di Indonesia

Di Indonesia, greenwashing bisa ditemukan mulai dari produk konsumsi, perbankan hijau, hingga proyek energi. Misalnya, beberapa perusahaan energi masih gencar mempromosikan program “bersih” sembari tetap bergantung pada batubara. Laporan OJK 2023 mencatat, hanya sekitar 30% emiten yang benar-benar memiliki data ESG yang terverifikasi. Sisanya masih sekadar klaim di atas kertas. Artinya, regulasi dan pengawasan masih perlu diperkuat agar keberlanjutan tak sekadar jadi jargon.

Peran Akademisi dan Dunia Pendidikan

Di sinilah pentingnya peran akademisi, termasuk program studi akuntansi. Mahasiswa akuntansi perlu dibekali keterampilan sustainability accounting dan integrated reporting, sehingga kelak mampu menguji klaim ESG secara transparan. Perguruan tinggi bisa menjadi mitra strategis dalam melawan greenwashing, melalui riset independen dan pendampingan pada UMKM maupun korporasi agar benar-benar mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis.

Keberlanjutan tidak boleh berhenti sebagai tren atau alat pemasaran. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, keberlanjutan hanya jadi “lipstik hijau” yang menipu publik. Karena itu, semua pihak pemerintah, korporasi, investor, masyarakat, dan akademisi harus bersinergi memastikan bahwa keberlanjutan benar-benar berakar pada praktik nyata, bukan sekadar pencitraan.