Tergerusnya Etika Politik Akibat Korupsi dan Kekuasaan

Illustrasi Pentingnya Etika Berpolitik Dalam Pemilu. Sumber foto : Shutterstock.com

Menjunjung tinggi etika politik merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh para elite dan pejabat publik. Pasalnya, sebagai pelayan rakyat mereka harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, norma serta keteladanan yang berlandaskan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut diperlukan agar sistem pemerintahan dapat berjalan lancar serta dapat memberikan contoh yang baik kepada rakyat.

Jika dilihat berdasarkan realita yang ada, etika politik di Indonesia sepertinya sudah mulai tergerus atau bahkan ditinggalkan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny Gerard Plate sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia pada Rabu (17/5), dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Jhonny terbukti terlibat dalam perkara infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022 sehingga merugikan negara sebesar 8,32 triliun rupiah.

Illustrasi Pejabat Publik Yang Terindikasi Perilaku Korupsi. Sumber Foto: Shutterstock.com

Penangkapan Jhonny tersebut menjadi bukti bahwa kekuasaan yang diamanahkan kepada elite politik dan pejabat publik tidak mustahil untuk terjerat korupsi. Hal tersebut disebabkan karena etika politik di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain.

Dalam wawancara eksklusif dengan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri Jakarta, Dra. Ghefarina Djohan mengatakan, perpolitikan di Indonesia masih berada pada kondisi yang “instabil”, dimana seharusnya pada paska reformasi kondisi politik sudah sesuai dengan cita-citanya.

“Saat ini kita sudah memasuki masa konsolidasi demokrasi dimana tidak seperti 15 tahun pertama yang masih bisa dimaklumi karena masanya peralihan transformasi demokrasi sehingga berbagai penyesuaian masih berlangsung, yang sangat disayangkan realita saat ini memperlihatkan kalangan elite politik dan para pejabat cenderung melalaikan etika kenegarawanan, mereka berpolitik tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok sehingga tidak mengutamakan kepentingan berbangsa dan bernegara,” ujar Ghefarina saat diwawancarai via Email, Rabu (17/5).

Dirinya menambahkan, faktor yang menyebabkan rendahnya etika berpolitik saat ini disebabkan karena sudah hilangnya rasa malu meskipun para elite terindikasi terlibat kasus. Tidak merasa salah dan tidak mempunyai tanggung jawab moral merupakan wujud dari rendahnya etika berpolitik.

Illustrasi Rendahnya Etika Para Pejabat Publik Saat Melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi. Sumber Foto: Shutterstock.com

“Dalam kasus terbaru korupsi Menkominfo Johnny G Plate, merupakan sesuatu yang memalukan. Tokoh partai yang slogannya menjunjung tinggi integritas juga seorang Menteri, tetapi sebaliknya malah terindikasi sebagai pelaku korupsi. Bahkan tidak main-main dirinya mengatasamakan kebutuhan rakyat terdepan, terluar dan tertinggal dengan mengadakan proyek Base Transceiver Station (BTS) yang mana seharusnya proyek tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang masih sangat membutuhkan”, tegasnya.

Dirinya berharap, para elite dan pejabat publik dapat senantiasa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sikap toleransi, rasa malu dan tanggung jawab dalam menjalakan tugas negara sehingga walaupun terkesan normatif kaidah tersebut harus selalu dijunjung tinggi sehingga dapat menjadi seorang negarawan yang sejati.

(Surya Mahmuda - Mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta)