Masyarakat Peduli Pangan: Kebijakan Impor Beras Memiskinkan Petani

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menegaskan untuk tidak mengimpor beras medium atau umum. Alasanya karena beras tersebut masih bisa dipenuhi dari produksi sendiri dan harga beras saat ini masih di posisi stabil, bahkan menguntungkan petani.

Akan hal ini, Masyarakat Peduli Pangan (MAPAN), Wignyo Prasetyo, menilai pemerintah sampai saat ini benar-benar berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin mengimpor beras karena harga beras sedikit mengalami kenaikan merupakan opsi yang mencederai kedaulatan pangan dan memiskinkan petani.

"Memang harga beras awal 2018 ini naik, tapi kan kenaikanya kecil dan ini wajar karena ada faktor anomali cuaca. Kenaikan ini pun dinikmati petani, sehingga pemerintah juga perlu membuat petani sejahtera," ujarnya.

Dia mengungkapkan harga beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang saat ini masih stabil yaitu berkisar Rp 8.000 hingga 8.800 per kg. Persediaan beras pun di atas posisi aman yaitu 32 ribu ton. "Hari ini, kami turun langsung ke petani di Sukamdi Kabupaten Subang, harga beras masih wajar yaitu beras dari padi yang baru dipanen tingkat petani Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per kilogram," ungkap Wignyo.

Menurutnya, kalau di pasar harganya mencapai Rp 9.500 sampai Rp 10.000 per kilogram dan kualitas yang sangat bagus Rp 12.000 per kilogram. Artinya harga ini bagi petani untungnya tipis. Jadi kalau masuk impor, petani dipastikan rugi dan miskin.

Berdasarkan data Kementan, perkiraan dari pengalaman luas panen tahun lalu dan relatif iklim yang sama, luas panen padi nasional di bulan Januari-Februari 2018 mencapai 2,50 juta ha. Persediaan berasnya diperkirakan 8,26 juga ton. "Sementara konsumsi beras nasional per bulan nya hanya 2,50 juta ton. Artinya terjadi kelebihan atau surplus beras 3,26 juta ton. Jadi beras kita aman," jelasnya.

Oleh karena itu, Wignyo menuturkan untuk menstabilkan harga beras, bukan dengan mudah mengambil opsi impor. Akan tetapi yang harus dilakukan yaitu membenahi distribusi dan mengoptimalkan peran Bulog untuk menyerap gabah petani.

"Operasi pasar di daerah yang mengalami kenaikan beras tidak wajar harus benar-benar dioptimalkan. Satgas Pangan juga harus bertindak tegas mengecek stok dan gudang di pasar, penggilingan dan termasuk milik Bulog. Jangan sampai ada oknum yang bermain," tegasnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id