Danantara dan Ormas Keagamaan: Membangun Ekonomi Berkeadilan

Ilustrasi: Membangun ekonomi berkeadilan (Sumber: Afif Ramdhasuma. Free to use under the Unsplash License)

Artikel The Jakarta Post yang ditulis oleh Yerica Lai pada 2 Maret 2025, berjudul "Prabowo’s plan to include religious groups in Danantara gets mixed reactions", membahas langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melibatkan organisasi keagamaan dalam dewan penasihat Danantara. Kebijakan ini mendapat berbagai respons dari masyarakat, termasuk dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Kedua lembaga tersebut menyatakan keterbukaan terhadap gagasan ini, meskipun menegaskan bahwa organisasi keagamaan pada dasarnya bukan institusi yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan investasi negara. Namun, mereka tetap siap memberikan rekomendasi atas tokoh-tokoh yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan keuangan dari komunitas mereka.

Langkah Prabowo ini menunjukkan visi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap Danantara. Dengan melibatkan organisasi keagamaan, pemerintah tidak hanya memastikan transparansi dalam pengelolaan dana investasi negara tetapi juga memperkuat legitimasi moral atas kebijakan yang diambil. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan yang menyeimbangkan keuntungan finansial dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Selain itu, partisipasi organisasi keagamaan dapat membantu membangun stabilitas sosial dan memperkuat peran masyarakat dalam ekonomi nasional.

Keterlibatan organisasi keagamaan dalam kebijakan ekonomi negara bukanlah hal baru. Di beberapa negara maju, seperti Jerman dan Inggris, lembaga keagamaan telah lama menjadi mitra pemerintah dalam merancang kebijakan sosial-ekonomi yang inklusif. Di Jerman, misalnya, gereja memiliki peran besar dalam sektor pendidikan dan kesehatan, yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi negara. Begitu pula di Inggris, organisasi keagamaan kerap menjadi bagian dari diskusi strategis dalam pembangunan sosial, terutama dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Di Indonesia, NU dan Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam arah kebijakan Danantara. NU, dengan jaringan pesantren dan lembaga sosialnya, dapat membantu memastikan bahwa investasi Danantara tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Sementara itu, Muhammadiyah, dengan pengalaman panjangnya dalam pengelolaan rumah sakit, universitas, dan sektor bisnis berbasis sosial, dapat memberikan masukan tentang bagaimana investasi negara dapat diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan berbasis komunitas.

Peran organisasi keagamaan dalam Danantara juga tidak hanya terbatas pada aspek moralitas dan etika, tetapi juga dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan investasi yang lebih inklusif. Dengan keterlibatan para ahli ekonomi yang berasal dari komunitas keagamaan, pemerintah dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dalam menentukan arah investasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, organisasi keagamaan dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Sebagai langkah konkret, pemerintah dapat membentuk forum konsultatif yang melibatkan perwakilan organisasi keagamaan, akademisi, dan profesional di bidang ekonomi untuk memberikan masukan strategis bagi Danantara. Dengan demikian, organisasi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai simbol moralitas, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam merancang kebijakan investasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, keterlibatan organisasi keagamaan dalam Danantara dapat menjadi model baru dalam pengelolaan ekonomi nasional yang lebih humanis dan berkeadilan. Dengan memanfaatkan pengalaman organisasi keagamaan dalam mengelola sektor sosial, pemerintah dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ini adalah langkah progresif yang menunjukkan bahwa negara dan agama dapat bersinergi untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.