Danantara Membangun Ekonomi: Solusi atau Tantangan Baru?

Ilustrasi: Danantara membangun ekonomi (Sumber: Vlad Busuioc. Free to use under the Unsplash License)

Peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai dana abadi baru Indonesia menegaskan peran sentral BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan suntikan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS dan target aset hingga 900 miliar dolar AS, Danantara diposisikan sebagai lokomotif investasi di sektor strategis, seperti industri hilirisasi nikel, kecerdasan buatan, petrokimia, dan energi terbarukan.

Pemerintah menekankan bahwa keberadaan dana ini akan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, ketergantungan yang tinggi pada BUMN menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait rekam jejak buruk perusahaan-perusahaan negara dalam pengelolaan keuangan, transparansi, serta efektivitas operasionalnya.

Artikel berjudul "Favoritism for Danantara," Editorial The Jakarta Post, 4 Maret 2025, menyoroti risiko yang muncul dari dominasi BUMN dalam Danantara. Meskipun Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa peran negara harus bersifat komplementer, struktur dana ini justru mengindikasikan penguatan peran BUMN yang dapat menghambat sektor swasta. Artikel tersebut juga mengingatkan bahwa pemerintah berpotensi mengatur regulasi yang menguntungkan Danantara dan mempersempit ruang bagi investor independen. Kekhawatiran ini semakin beralasan jika melihat tren historis bagaimana BUMN kerap tersandung kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Realitas korupsi di tubuh BUMN bukan lagi sekadar dugaan, tetapi fakta yang berulang kali terungkap. Kasus terbaru yang melibatkan anak usaha Pertamina dalam skandal pengadaan minyak mentah dan BBM mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan negara memiliki kapasitas finansial yang besar, risiko kebocoran anggaran dan inefisiensi tetap menjadi ancaman nyata. Tanpa reformasi mendasar dalam tata kelola dan pengawasan, besar kemungkinan Danantara hanya akan menjadi instrumen bagi kelompok tertentu untuk memperkaya diri.

Prabowo, yang baru lima bulan menjabat sebagai presiden, menghadapi tantangan besar dalam menata kembali sistem ekonomi yang diwarisinya dari pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ekonomi era Jokowi yang sangat bergantung pada ekspansi BUMN membuat Prabowo berada dalam posisi dilematis: apakah ia akan mempertahankan strategi ini atau berani melakukan perombakan untuk memberi lebih banyak ruang bagi sektor swasta? Di satu sisi, keberadaan Danantara memberikan kontrol lebih besar bagi pemerintah terhadap perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan ini bisa menjadi bumerang yang justru memperburuk kondisi investasi dan kepercayaan pasar.

Pembelajaran utama dari situasi ini adalah bahwa keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola. Jika Prabowo ingin menciptakan model investasi yang berkelanjutan, ia perlu memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam operasional Danantara. Reformasi birokrasi dalam BUMN, peningkatan mekanisme pengawasan independen, serta keterlibatan swasta yang lebih seimbang harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi pemerintahannya.

Membangun kepercayaan terhadap investasi negara tidak bisa dilakukan dengan sekadar mengandalkan jargon nasionalisme ekonomi. Pemerintah perlu membuktikan bahwa Danantara bukan sekadar instrumen politik, melainkan benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika reformasi dalam tata kelola BUMN tidak segera dilakukan, Danantara berpotensi menjadi proyek ambisius yang gagal karena kesalahan sistemik yang sudah lama mengakar.

Keberhasilan Prabowo dalam mengelola Danantara akan menjadi salah satu tolok ukur utama dalam kepemimpinannya. Jika ia mampu membuktikan bahwa strategi ini bisa berjalan efektif tanpa mengulang kesalahan masa lalu, maka ia dapat membangun kredibilitas sebagai pemimpin yang mampu menyeimbangkan peran negara dan sektor swasta. Namun, jika praktik favoritisme dan korupsi terus berlanjut, Danantara bisa menjadi contoh terbaru dari bagaimana ambisi besar sering kali tumbang karena buruknya tata kelola.