Demonstrasí 'Indonesia Gelap' dan Dinamika Politik

Ilustrasi: demonstrasi (Sumber: Teemu Paananen, Free to use under the Unsplash License)

Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 17 Februari 2025 di berbagai kota di Indonesia menjadi cerminan ketidakpuasan publik terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap atau Dark Indonesia. Aksi ini dipusatkan di Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, serta menyebar ke berbagai kota lain, dengan simbol perlawanan berupa Garuda Pancasila berlatar belakang hitam dan tagar #IndonesiaGelap. Para demonstran menilai bahwa Indonesia tidak sedang menuju Indonesia Emas, melainkan ke arah yang lebih gelap. Munculnya berbagai meme satir seperti Indonesia Cemas dan Indonesia Lemas semakin memperkuat narasi bahwa masyarakat semakin pesimis terhadap masa depan bangsa.

Seperti dalam artikel berjudul ‘Dark Indonesia’ protests erupt nationwide with students taking to streets, 18 Februari 2025, The Straits Times, aksi ini berakar pada beberapa tuntutan utama, termasuk transparansi pemerintahan, perbaikan ekonomi, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, di balik kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, terdapat pula suara yang lebih menyoroti warisan pemerintahan sebelumnya. Banyak mahasiswa berpendapat bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini merupakan kelanjutan dari kebijakan lama yang telah mengakar dan sulit diubah dalam waktu singkat. Dengan demikian, demonstrasi ini bukan hanya sekadar ekspresi ketidakpuasan terhadap Prabowo, tetapi juga sebuah refleksi terhadap akumulasi masalah struktural yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Aksi Indonesia Gelap memiliki makna yang lebih luas dalam konteks politik nasional. Demonstrasi besar yang dikoordinasikan oleh mahasiswa sering kali menjadi pemicu perubahan sosial dan politik di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam pergantian rezim, seperti pada 1998 ketika mahasiswa menjadi aktor utama dalam menumbangkan Orde Baru. Dalam konteks saat ini, aksi ini dapat dilihat sebagai sinyal kuat bahwa ada keresahan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, yang merasa harapan mereka terhadap masa depan semakin terkikis. Jika gelombang protes ini terus berlanjut dan mendapatkan dukungan lebih luas, tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi stabilitas politik Prabowo dan memaksa pemerintahannya untuk lebih responsif terhadap aspirasi publik.

Dari sisi sosiologis, demonstrasi ini mencerminkan dinamika sosial yang menarik. Mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini berasal dari berbagai latar belakang dan daerah, menunjukkan bahwa keresahan ini bukan hanya fenomena lokal, melainkan gejala nasional. Selain itu, protes ini juga memperlihatkan bahwa ruang demokrasi masih terbuka, meskipun ada berbagai tantangan dalam kebebasan berpendapat. Dalam konteks global, aksi seperti ini juga dapat berdampak pada citra Indonesia di mata dunia, terutama dalam hal bagaimana pemerintah merespons aspirasi warganya. Jika respons yang diberikan terlalu represif, maka hal ini dapat memicu kecaman dari komunitas internasional dan memperburuk persepsi terhadap iklim demokrasi di Indonesia.

Bagi Prabowo, aksi ini memiliki implikasi ganda, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kritik terhadap kebijakannya dapat menjadi tekanan besar yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berujung pada menurunnya legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Namun, di sisi lain, aksi ini juga dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam merespons aspirasi masyarakat. Jika ia mampu merangkul suara kritis dengan solusi konkret, maka hal ini dapat mengubah arah opini publik dan bahkan meningkatkan citranya sebagai pemimpin yang peka terhadap aspirasi rakyat.

Reaksi publik terhadap demonstrasi ini juga beragam. Sebagian masyarakat melihat aksi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan sebagai pengingat bagi pemerintah untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, ada pula pihak yang menganggap demonstrasi ini sebagai upaya politisasi yang bertujuan untuk melemahkan pemerintahan yang baru berjalan. Dalam perspektif demokrasi, demonstrasi semacam ini adalah bagian dari mekanisme check and balance yang wajar terjadi dalam negara demokratis. Aksi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan suara mereka, sekaligus menguji seberapa kuat komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Prabowo sendiri menunjukkan sikap yang cukup terbuka terhadap demonstrasi ini. Sejauh ini, tidak ada tindakan represif yang mencolok terhadap para demonstran, yang menunjukkan bahwa pemerintah masih menghormati kebebasan berpendapat. Sikap ini, jika terus dipertahankan, dapat menjadi strategi efektif untuk meredam ketegangan dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan kelompok-kelompok kritis. Bagaimanapun juga, keberhasilan Prabowo dalam menangani gelombang kritik ini akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politiknya ke depan. Jika ia mampu mengelola situasi dengan bijak, maka aksi Indonesia Gelap bisa menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinannya, bukan sebaliknya.