Korupsi: Penghalang Utama bagi Kemajuan Ekonomi Indonesia

Ilustrasi: Korupsi penghalang ekonomi (Sumber: Getty Images. Free to use under the Unsplash License)

Korupsi tetap menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia dalam upayanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi, masih terdapat hambatan struktural yang menghambat efektivitas kebijakan ekonomi. Investor dan manajer hedge fund terkemuka, Raymond Thomas Dalio, menekankan bahwa korupsi harus diberantas agar Indonesia dapat melesat sebagai kekuatan ekonomi global. Pernyataan ini menggarisbawahi realitas bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, upaya pembangunan ekonomi tidak akan mencapai potensi maksimalnya.

Transparency International mencatat peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dari 34 pada 2023 menjadi 37 pada 2024. Meskipun menunjukkan perbaikan, skor ini masih jauh di bawah rata-rata global sebesar 43 dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, korupsi masih merajalela di berbagai sektor, terutama dalam birokrasi dan kebijakan ekonomi. Hal ini menjadi indikator bahwa investasi dan kegiatan bisnis di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar yang dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang.

Korupsi menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, di mana pengusaha harus menghadapi birokrasi yang lamban dan regulasi yang tidak transparan. Dunia usaha di Indonesia sering kali terpaksa berhadapan dengan pungutan liar dan praktik suap demi mempercepat proses perizinan atau mendapatkan proyek strategis. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga menghambat persaingan yang sehat. Akibatnya, investor asing cenderung lebih berhati-hati sebelum menanamkan modalnya, yang pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menghambat investasi, korupsi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum. Ketika keadilan tidak ditegakkan dengan konsisten, pelaku bisnis kehilangan kepastian hukum yang seharusnya menjadi pilar utama dalam dunia usaha. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional sering kali mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya karena ketidakjelasan regulasi yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperlambat inovasi di berbagai sektor industri.

Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah menunjukkan performa ekonomi yang jauh lebih stabil dan kompetitif. Negara-negara seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi. Ketiga negara ini memiliki sistem pemerintahan yang transparan, penegakan hukum yang tegas, serta regulasi bisnis yang adil dan efisien. Dalam dunia usaha, transparansi dan integritas menjadi faktor utama yang menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang.

Keberhasilan negara-negara dengan tingkat korupsi rendah memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Pemerintah harus memperkuat lembaga antikorupsi, memastikan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, serta menciptakan regulasi yang lebih sederhana dan efisien. Reformasi birokrasi yang lebih transparan dan berbasis digital juga dapat mengurangi potensi praktik korupsi di sektor publik. Langkah-langkah ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah global.

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari dunia usaha dan masyarakat. Perusahaan harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Masyarakat juga harus lebih berani melaporkan kasus korupsi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seluruh elemen bangsa memiliki komitmen yang sama, Indonesia dapat keluar dari jerat korupsi dan membangun ekonomi yang lebih adil serta berdaya saing tinggi.

Seperti yang dikatakan Ray Dalio dalam artikel Overcoming corruption vital for RI’s economy to ‘take off’, says Ray Dalio, yang ditulis oleh Deni Ghifari dan diterbitkan oleh The Jakarta Post pada 10 Maret 2025, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi negara maju, tetapi hambatan korupsi harus disingkirkan terlebih dahulu. Kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang berani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan reformasi ini. Jika Indonesia mampu menegakkan transparansi dan keadilan dalam tata kelola ekonominya, bukan tidak mungkin negara ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia dan dunia.