Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.97.0
Konten dari Pengguna
Mengkaji Prioritas Prabowo: Antara Warisan Jokowi dan Kepentingan Rakyat
12 Februari 2025 14:48 WIB
·
waktu baca 4 menitTulisan dari Syaefunnur Maszah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membekukan sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pemerintah saat ini. Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa prioritas anggaran telah bergeser dari proyek pembangunan fisik ke program sosial, khususnya program makan gratis yang menjadi unggulan Prabowo. Meskipun secara terbuka ia telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN, kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa keberlanjutan proyek ini tidak lagi menjadi prioritas utama dalam jangka pendek.
ADVERTISEMENT
IKN merupakan proyek ambisius yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diposisikan sebagai bagian dari warisan kepemimpinannya. Pada masa akhir jabatannya, Jokowi bahkan mempercepat pembangunan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk memastikan keberlanjutannya. Namun, dengan adanya penundaan anggaran, muncul spekulasi bahwa proyek ini bisa menghadapi ketidakpastian, baik dalam hal pendanaan maupun komitmen politik dari pemerintahan Prabowo. Keputusan untuk membekukan dana IKN bukan hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada persepsi publik terhadap kesinambungan kebijakan antar-rezim.
Sejumlah pengamat menilai bahwa kebijakan pemotongan anggaran ini mencerminkan pergeseran fokus pemerintahan Prabowo dari pembangunan infrastruktur ke program sosial yang lebih langsung dirasakan masyarakat. Dalam artikel "IKN budget freeze raises doubts about Prabowo-Jokowi ties", oleh Yerica Lai, The Jakarta Post, February 12, 2025, disebutkan bahwa pemangkasan anggaran ini dilakukan dalam rangka mengalokasikan dana sebesar Rp 306 triliun untuk membiayai program prioritas, terutama program makan gratis bagi 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil. Langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo lebih mengutamakan kebutuhan jangka pendek rakyat dibandingkan proyek pembangunan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
Implikasi dari kebijakan ini terhadap masa depan IKN sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola prioritasnya. Jika pemangkasan anggaran hanya bersifat sementara, proyek IKN masih memiliki peluang untuk berlanjut dengan pendanaan bertahap. Namun, jika pemangkasan ini menjadi indikasi dari perubahan kebijakan yang lebih besar, maka keberlanjutan proyek ini bisa semakin diragukan. Dalam konteks kebutuhan rakyat selama periode Prabowo, program yang memberikan dampak langsung seperti makan gratis tentu memiliki nilai politik yang lebih tinggi dibandingkan proyek infrastruktur yang manfaatnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Respon publik terhadap kebijakan ini juga bervariasi, terutama dalam perspektif demokrasi. Di satu sisi, masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan langsung mungkin mendukung keputusan Prabowo karena dirasakan lebih berpihak pada rakyat kecil. Namun, di sisi lain, sebagian kelompok yang melihat IKN sebagai simbol kemajuan dan modernisasi Indonesia mungkin menganggap ini sebagai kemunduran dalam pembangunan nasional. Dalam sistem demokrasi, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya mencerminkan aspirasi mayoritas rakyat. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah pemotongan anggaran ini benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat atau lebih didasarkan pada kalkulasi politik jangka pendek.
ADVERTISEMENT
Dinamika hubungan antara Prabowo dan Jokowi juga menjadi perhatian dalam konteks ini. Meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruhnya masih kuat dalam pemerintahan saat ini melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri yang merupakan usulannya. Jika proyek IKN mengalami stagnasi atau bahkan ditinggalkan, hal ini bisa memengaruhi hubungan antara Prabowo dan Jokowi, yang selama ini tampak harmonis. Keputusan Prabowo dalam hal ini bisa dianggap sebagai indikasi seberapa besar ia tetap mempertimbangkan kepentingan politik Jokowi dalam pemerintahannya.
Sebagai seorang pemimpin, sikap Prabowo dalam menghadapi persoalan ini juga bisa dianalisis dari perspektif kenegarawanan. Pemimpin yang berorientasi jangka panjang tentu akan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Dalam situasi ini, Prabowo tampaknya mengambil langkah yang lebih pragmatis dengan mendahulukan program yang lebih mudah diterima publik. Namun, seorang negarawan juga harus memiliki visi yang lebih luas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya populer secara politik, tetapi juga memiliki dampak positif dalam jangka panjang.
ADVERTISEMENT
Keputusan mengenai anggaran IKN bukan hanya soal teknis fiskal, tetapi juga menyangkut arah kebijakan negara dan dinamika politik antara pemerintahan baru dengan warisan rezim sebelumnya. Apakah Prabowo akan tetap berkomitmen menyelesaikan proyek IKN atau secara perlahan mengurangi perhatiannya terhadap proyek ini masih menjadi pertanyaan yang terbuka. Namun, yang jelas, keputusan ini akan menjadi salah satu kebijakan penting yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo serta hubungan politiknya dengan Jokowi dalam tahun-tahun mendatang.