'The Ottoman Empire' dan Model Negara Kesejahteraan

Ilustrasi: Peninggalan Aya Sofya Istanbul (Sumber: Salah Darwish. Free to use under the Unsplash License)

Kekhalifahan Utsmani merupakan salah satu peradaban Islam yang mampu mewujudkan negara kesejahteraan bagi rakyatnya. Sejak berdiri pada abad ke-13 hingga mencapai puncaknya pada abad ke-16, Utsmani tidak hanya menjadi kekuatan militer dan politik, tetapi juga menghadirkan sistem ekonomi, sosial, dan hukum yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Colin Imber, seorang pakar sejarah Islam dari Barat, dalam bukunya The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power, mengulas bagaimana Utsmani membangun sistem pemerintahan yang stabil dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Islam sebagai ajaran tidak hanya menekankan aspek ritual dan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang integral dalam kehidupan bernegara. Konsep ini diterapkan oleh Kekhalifahan Utsmani dalam berbagai kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah sistem waqf, yaitu lembaga filantropi yang dikelola negara untuk membangun infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan dapur umum bagi rakyat miskin. Dengan sistem ini, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa ketergantungan penuh pada pajak.

Dalam bidang ekonomi, Utsmani menerapkan sistem perdagangan yang inklusif dan terbuka, memberikan perlindungan hukum bagi pedagang Muslim maupun non-Muslim. Kebijakan tarif pajak yang rendah dan kebijakan proteksi ekonomi bagi industri lokal memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pasar yang berkembang pesat di kota-kota seperti Istanbul, Bursa, dan Aleppo menjadi bukti bagaimana sistem ekonomi Utsmani mendukung kesejahteraan masyarakatnya.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama Utsmani. Negara membangun rumah sakit yang memberikan layanan medis gratis bagi seluruh warga, termasuk non-Muslim. Institusi kesehatan seperti Darüşşifa tidak hanya menyediakan perawatan medis, tetapi juga menjadi pusat penelitian dalam bidang kedokteran. Kebijakan ini mencerminkan ajaran Islam yang menempatkan kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus dijamin oleh negara.

Pendidikan juga mendapat prioritas tinggi dalam sistem pemerintahan Utsmani. Madrasah-madrasah didirikan di berbagai wilayah, memberikan akses pendidikan gratis bagi rakyat. Sistem pendidikan ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga sains, matematika, dan filsafat. Dengan demikian, negara mencetak ilmuwan dan intelektual yang berkontribusi pada kemajuan peradaban Islam dan dunia.

Di bidang hukum, Utsmani menerapkan sistem peradilan yang adil dengan mengombinasikan hukum Islam (syariah) dan hukum adat setempat. Qadhi (hakim) memiliki otoritas untuk menyelesaikan berbagai sengketa, dan keputusan mereka harus mencerminkan keadilan sosial. Bahkan, non-Muslim diberi kebebasan untuk menyelesaikan kasus hukum mereka berdasarkan hukum agama masing-masing, mencerminkan toleransi dan keberagaman dalam pemerintahan Utsmani.

Keberhasilan sistem kesejahteraan Utsmani menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis. Rakyat merasa aman dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka, sehingga kesetiaan mereka terhadap negara tetap tinggi. Kondisi ini memungkinkan Utsmani bertahan selama berabad-abad sebagai kekuatan besar dunia, menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat adalah kunci bagi stabilitas negara.

Warisan Utsmani memberikan pelajaran penting bagi dunia modern. Sistem kesejahteraan yang mereka bangun membuktikan bahwa Islam dapat menjadi dasar bagi negara yang adil dan makmur. Prinsip-prinsip keadilan sosial, distribusi ekonomi yang merata, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara saat ini untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.