Kuota Juga Urusan Publik: Menanti Putusan MK Sampai ke Ponsel

Sumber : magnific.com

Hampir semua pengguna ponsel pernah menerima pesan ini: kuota Anda akan segera berakhir, ayo dipakai sebelum hangus. Terdengar seperti perhatian, padahal isinya hanya kabar bahwa sesuatu yang sudah kita bayar sebentar lagi lenyap. Awal Oktober ini, pemerintah berkata hal yang mirip kepada para operator seluler: pesan seperti itu belum cukup.

Ceritanya berawal dari Mahkamah Konstitusi, yang pada akhir Juli memutuskan bahwa operator harus menyediakan pilihan layanan supaya sisa kuota pelanggan tidak lenyap begitu saja. Akhir Agustus, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan surat edaran untuk menjalankannya. Operator diminta menawarkan pilihan, misalnya paket yang sisa kuotanya terbawa ke periode berikutnya (disebut rollover) atau bentuk perlindungan lain, dan tidak boleh menarik biaya tambahan hanya demi mempertahankan sisa kuota. Menteri Meutya Hafid menyebut, kuota yang sudah dibayar sebagai hak pelanggan. Operator diberi waktu sampai 28 September untuk melapor.

Laporan itu kini sudah dinilai, dan hasilnya campur aduk. XLSMART melaporkan 92 dari 101 paketnya sudah memakai rollover. Indosat baru sekitar seperempat paketnya, dan Telkomsel sekitar seperlimanya. Paket sisanya masih mengandalkan pesan pengingat tadi. Telkomsel bahkan mengundurkan sebagian jadwalnya dari 28 September ke pekan pertama Oktober dengan alasan kendala teknis. Satu catatan supaya tidak salah baca: angka itu menghitung paket yang dilaporkan operator, bukan jumlah pelanggan. Berapa banyak orang yang benar-benar terlindungi, kita belum tahu.

Pejabat Komdigi yang menyampaikan hasil evaluasi, Denny Setiawan, menjelaskan alasannya dengan sederhana. Pesan pengingat hanya memberi tahu bahwa waktu hampir habis. Ia tidak menolong orang yang kuotanya sudah telanjur tersisa. Sebenarnya, begitulah kira-kira rasanya: kita diberi kabar buruk tepat waktu, tetapi kerugiannya tetap kita tanggung.

Meski begitu, pihak operator tidak sepenuhnya salah bila bergerak pelan. Pada sidang di Mahkamah Konstitusi bulan Februari, pemerintah sendiri berpendapat bahwa kewajiban rollover atau pengembalian dana bisa menambah beban biaya yang sulit dihitung bagi operator. Asosiasi operator, ATSI, memperkirakan paket yang kuotanya terbawa mungkin dijual dengan harga yang disesuaikan. Seorang pengamat kebijakan, Wahyudi Djafar, bahkan menilai surat edaran Komdigi melangkah lebih jauh daripada putusan MK, yang meminta pilihan, bukan larangan hangus di semua paket. Silang pendapat ini nyata, dan tidak perlu ditutup-tutupi.

Tetapi bagi orang yang membeli paket kecil karena uangnya pas-pasan, kuota hangus terasa seperti uang yang menguap. Sekadar ilustrasi, bukan data: seseorang membeli paket 10 GB seharga Rp50.000, lalu hanya sempat memakai 7 GB. Kalau harganya dianggap sebanding, tiga gigabita yang hangus itu setara Rp15.000. Di ruang rapat angka itu mungkin kecil. Di dapur rumah tangga, itu bisa selisih antara lauk dan kerupuk.

Pada posisi itu, kuota bukan sekadar urusan dompet pribadi, dan menjadi urusan publik. Kepentingan publik, kalau diperas, adalah hal-hal yang menyangkut orang banyak dan tidak bisa diserahkan begitu saja pada tawar-menawar dua pihak. Soal kuota memenuhi syarat itu. Hampir semua orang membutuhkannya untuk bekerja, sekolah, mengurus layanan, atau sekadar menghubungi keluarga, tetapi syarat paketnya ditulis sepihak oleh penjual. Pelanggan jarang bisa menawar. Pilihannya cuma membeli atau tidak, dan tidak membeli rasanya bukan pilihan bagi kebanyakan orang. Pada titik seperti itu, campur tangan negara bukan kemewahan, melainkan tugas.

Cara lain melihatnya dapat memakai gagasan nilai publik dari Mark Moore (1995). Intinya sederhana: kebijakan pemerintah baru berhasil kalau menghasilkan sesuatu yang benar-benar bernilai bagi warga, bukan hanya karena aturannya terbit. Moore menyebut tiga hal yang harus berjalan bersama, yaitu nilai yang hendak dicapai, dukungan atau legitimasi yang membuat tujuan itu sah, dan kemampuan menjalankannya.

Kalau tiga hal itu kita pinjam untuk urusan kuota, hasilnya cukup terang. Nilai yang dituju jelas, yakni sisa kuota tidak terbuang percuma. Legitimasinya kuat, karena ada putusan MK dan surat edaran menteri. Yang tertinggal adalah kemampuan menjalankan: sebagian besar paket tanpa rollover belum disesuaikan, dan jadwal Telkomsel mundur gara-gara kendala teknis. Tiga sisi yang tidak sama panjang membuat bangun itu miring, dan itulah yang kita lihat sekarang.

Nilai publik juga punya ongkos, dan ini yang sering dilupakan. Bila perlindungan sisa kuota membuat harga paket naik, pelanggan yang jarang menyisakan kuota bisa dirugikan demi menolong yang sering menyisakan. Karena itu nilai publik semestinya diukur dari yang dirasakan semua pelanggan, tidak hanya dari suara yang paling lantang di media sosial. Kekhawatiran ATSI soal harga bukan alasan untuk menunda, tetapi cukup beralasan untuk dijawab dengan keterbukaan sejak awal.

Jalan tengahnya, menurut saya, ada pada kata "pilihan" yang dipakai MK. Pilihan baru berarti kalau bisa dibandingkan, dan kemampuan menjalankan tadi perlu dikejar. Bila paket dengan kuota terbawa memang lebih mahal, tulis harganya berdampingan dengan paket biasa, biar pelanggan sendiri yang menimbang. Paket tanpa rollover pun sebaiknya punya jaminan yang bisa dirasakan, jangan berhenti di pesan pengingat. Komdigi yang berjanji memantau terus akan lebih meyakinkan bila hasil pantauannya dibuka per operator, termasuk berapa pelanggan yang sudah terlindungi, dan bila batas waktu perbaikan disampaikan sejak awal, agar tenggat tidak jadi bahan tawar-menawar.

Ukuran berhasilnya aturan ini sebenarnya tidak rumit. Suatu hari nanti, pesan "kuota Anda segera berakhir" akan terbaca sebagai pemberitahuan biasa, sama seperti pengingat jatuh tempo tagihan, dan tidak lagi menimbulkan rasa rugi. Selama kita masih mengernyit setiap kali pesan itu masuk, putusan pengadilan tadi belum benar-benar sampai ke layar ponsel.