Konten dari Pengguna

Ketika Kualitas Pendidikan Bergantung pada Kondisi Ekonomi Keluarga

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Syafara Ardefya Putri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pembelajaran dalam Kelas, Photo by Syafara
zoom-in-whitePerbesar
Pembelajaran dalam Kelas, Photo by Syafara

Pendidikan sering disebut sebagai jalan untuk mengubah masa depan. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, di balik harapan tersebut, masih ada persoalan yang perlu diperhatikan: apakah setiap anak benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Secara prinsip, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Akan tetapi, kondisi ekonomi keluarga masih dapat memengaruhi pengalaman dan kesempatan belajar seorang anak. Dua anak yang bersekolah di tempat yang sama belum tentu memiliki kondisi belajar yang sama. Ada anak yang memiliki laptop pribadi, koneksi internet stabil, ruang belajar yang nyaman, mengikuti bimbingan belajar, membeli buku tambahan, dan dapat mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri. Di sisi lain, ada anak yang harus berbagi telepon seluler dengan anggota keluarga, bergantung pada jaringan internet yang terbatas, atau bahkan harus membantu orang tua bekerja setelah pulang sekolah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga turut membentuk lingkungan belajar yang diterima seorang anak. Ketika berbicara mengenai ekonomi pendidikan, masyarakat sering kali menganggap biaya pendidikan hanya sebatas uang sekolah. Padahal, kebutuhan pendidikan jauh lebih luas. Buku, seragam, transportasi, kuota internet, perangkat digital, kegiatan sekolah, hingga biaya bimbingan belajar juga menjadi bagian dari pengeluaran yang perlu dipertimbangkan keluarga. Badan Pusat Statistik melalui Statistik Penunjang Pendidikan 2024 mencatat berbagai aspek pendukung pendidikan, seperti biaya pendidikan, beasiswa dan bantuan pendidikan, transportasi ke sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kursus, hingga aktivitas membaca. Data tersebut juga disajikan berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga menjadi salah satu aspek penting dalam melihat pengalaman pendidikan seseorang. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, pendidikan dapat dipandang sebagai investasi dalam modal manusia atau human capital. Pemikiran Theodore Schultz dan Gary Becker menjelaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan peluang ekonomi seseorang. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ijazah, tetapi juga investasi jangka panjang yang dapat menentukan kesempatan seseorang di masa depan. Namun, investasi pendidikan membutuhkan sumber daya. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik memiliki ruang yang lebih besar untuk memberikan dukungan tambahan bagi pendidikan anak. Mereka dapat menyediakan perangkat belajar, akses internet, buku, kursus, atau kegiatan pengembangan diri. Sebaliknya, keluarga dengan pendapatan terbatas harus lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas pengeluaran. Bagi mereka, memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin harus didahulukan sebelum menyediakan fasilitas pendidikan tambahan. Masalahnya bukan sekadar perbedaan fasilitas, tetapi juga perbedaan kesempatan. Seorang anak yang memiliki akses terhadap berbagai sumber belajar tentu memiliki lebih banyak pilihan untuk mengembangkan kemampuannya. Sementara itu, anak yang memiliki keterbatasan fasilitas mungkin harus berusaha lebih keras untuk memperoleh sumber belajar yang sama. Ketimpangan tersebut terkadang tidak terlihat di dalam kelas. Dua siswa bisa mendapatkan guru dan materi pelajaran yang sama, tetapi setelah pulang sekolah mereka menghadapi kondisi yang berbeda. Siswa pertama mungkin dapat mengikuti les, mencari materi tambahan melalui internet, dan mendapatkan pendampingan belajar dari orang tua. Sementara siswa lainnya mungkin harus membantu pekerjaan rumah tangga, bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, atau belajar dengan fasilitas yang terbatas. Badan Pusat Statistik juga menyediakan indikator pendidikan berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga, termasuk indikator anak tidak sekolah dan penyelesaian pendidikan menurut kuintil pengeluaran. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga relevan dalam melihat kesenjangan pendidikan di Indonesia. Perkembangan teknologi sebenarnya dapat menjadi peluang untuk memperluas akses pendidikan. Saat ini, berbagai materi pembelajaran dapat diperoleh melalui internet dan siswa dapat belajar dari berbagai sumber secara lebih mudah. Namun, digitalisasi juga dapat menciptakan bentuk kesenjangan baru. Pembelajaran berbasis teknologi membutuhkan perangkat, koneksi internet, listrik, dan kemampuan menggunakan teknologi. Bagi sebagian keluarga, kebutuhan tersebut mungkin bukan masalah besar. Tetapi bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, membeli laptop atau menyediakan kuota internet secara rutin dapat menjadi beban tambahan. Karena itu, ketika berbicara tentang pemerataan pendidikan di era digital, perhatian tidak cukup hanya diberikan pada penyediaan platform pembelajaran. Akses terhadap perangkat, koneksi internet, serta kemampuan menggunakan teknologi juga perlu diperhatikan agar digitalisasi tidak justru memperlebar kesenjangan. Meski demikian, kondisi ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi penentu utama kualitas pendidikan yang diterima seorang anak. Di sinilah peran pemerintah dan sekolah menjadi penting. Bantuan pendidikan, beasiswa, fasilitas belajar, perpustakaan, akses internet, layanan konseling, hingga program pendampingan perlu diarahkan untuk membantu siswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Bantuan pendidikan juga seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya membuat anak tetap bersekolah. Yang tidak kalah penting adalah memastikan mereka mampu belajar, berkembang, dan menyelesaikan pendidikan dengan kualitas yang baik. Sebab, berada di sekolah tidak selalu berarti setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang sama. World Bank dan UNESCO dalam Indonesia Learning Poverty Brief 2024 memperkirakan bahwa 53 persen anak Indonesia pada usia akhir sekolah dasar belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai usia setelah memperhitungkan anak yang tidak bersekolah. Data tersebut memang tidak secara langsung membuktikan bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebabnya. Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia bukan hanya mengenai akses terhadap sekolah, tetapi juga mengenai kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Pada akhirnya, pendidikan seharusnya menjadi salah satu jalan utama bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki kondisi sosial ekonominya. Anak dari keluarga berpenghasilan rendah seharusnya tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jika kualitas pendidikan semakin bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga, pendidikan justru berisiko kehilangan salah satu fungsi pentingnya sebagai sarana mobilitas sosial. Anak yang lahir dari keluarga kurang mampu dapat semakin sulit mengejar ketertinggalan karena kesempatan yang dimilikinya sejak awal sudah berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Kita juga perlu melihat apakah kebijakan pendidikan mampu mengurangi kesenjangan kesempatan belajar. Pendidikan memang merupakan investasi bagi individu sekaligus investasi bagi perekonomian negara. Semakin berkualitas sumber daya manusia, semakin besar pula peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, investasi tersebut akan sulit memberikan hasil yang merata jika sebagian anak harus memulai dari garis yang berbeda. Kondisi ekonomi keluarga mungkin tidak dapat disamakan, tetapi kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas seharusnya terus diupayakan agar semakin setara. Pendidikan bukan hanya tentang siapa yang mampu membayar lebih banyak, tetapi tentang bagaimana setiap anak, apa pun latar belakang keluarganya, memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menentukan masa depannya sendiri. Jika pendidikan merupakan investasi untuk masa depan bangsa, maka memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang layak bukan sekadar persoalan pendidikan. Ini juga merupakan persoalan ekonomi, karena kualitas sumber daya manusia hari ini akan menentukan kualitas perekonomian masyarakat di masa depan.