Kepastian Hukum dan Good Corporate Governance: Kunci Keberhasilan Danantara

Logo Danantara Indonesia

Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan yang besar dan berani dengan mendirikan Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut Danantara). Pembentukan Danantara ini merupakan bagian dari upaya besar untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa. Kehadiran Danantara menjadi tonggak penting dalam menciptakan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan, di mana Indonesia dapat mengelola program-program prioritas nasional tanpa ketergantungan pada bantuan asing. Dengan potensi yang dimilikinya, Danantara diperkirakan akan memainkan peran sentral dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Visi Indonesia Emas 2045, yang menjadi landasan pembentukan Danantara, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara secara mandiri. Dengan adanya Danantara, diharapkan Indonesia tidak lagi bergantung pada pendanaan dari luar negeri untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan negara mampu membiayai berbagai program prioritas dari berbagai sektor, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Danantara tidak hanya dipandang sebagai pilar transformasi ekonomi negara, tetapi juga sebagai simbol keberanian negara untuk membangun masa depan yang lebih cerah, mandiri, dan berkelanjutan.

Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Danantara

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengakui bahwa dana yang dikelola Danantara (asset under management) sangatlah besar, mencapai lebih dari Rp 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300). Pengelolaan yang tidak optimal berisiko menimbulkan kerugian finansial yang signifikan (financial loss) serta kegagalan proyek (failed project) yang nanti akan didanai oleh Danantara, yang pada akhirnya dapat memberikan beban berat bagi negara.

Kepastian hukum dalam pengelolaan Danantara sangat penting, mengingat lembaga ini merupakan entitas baru yang bertanggung jawab untuk mengelola aset negara dengan valuasi puluhan ribu triliun rupiah. Danantara, yang dibentuk untuk mengelola dana dari konsolidasi Indonesia Investment Authority (INA), tujuh BUMN besar (Pertamina, MIND ID, PLN, Telkom Indonesia, BRI, BNI, Bank Mandiri), dan nantinya dana para investor, akan memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum yang jelas akan memberikan landasan yang kokoh bagi operasional lembaga ini.

Kepastian hukum akan mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Danantara, serta memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan (transparency) dan akuntabel (accountability). Tanpa regulasi yang jelas, risiko penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), intervensi politik (political intervention), konflik kepentingan (conflict of interest), dan praktik kecurangan (fraud) seperti korupsi, kolusi, nepotisme dapat mudah terjadi dalam pengelolaan Danantara.

Penerapan regulasi yang kuat dan jelas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik buruk yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dengan dasar hukum yang jelas (legal certainty), Danantara dapat beroperasi dengan lebih efisien, mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan memitigasi risiko finansial yang mungkin terjadi akibat pengelolaan aset yang buruk.

Pentingnya Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Danantara

Meskipun Danantara menjanjikan peluang besar, pengelolaan dana dalam skala sebesar ini tentu membawa tantangan yang signifikan. Seperti halnya lembaga Soveriegn Wealth Fund di negara-negara lain yang dikelola secara professional seperti Government Pension Fund Global milik Norwegia, National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) milik India, SAFE Investment Corporation dari Tiongkok, Abu Dhabi Investment Authority dari Uni Emirat Arab, dan Public Investment Fund dari Arab Saudi, Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan Danantara dilakukan dengan tata kelola yang sangat professional, transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Danantara sangat krusial untuk memastikan pengelolaan aset negara yang bermanfaat untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Danantara, yang mengelola kekayaan negara yang begitu besar harus dikelola dengan mekanisme pengawasan yang sangat ketat dengan tujuan memberikan dampak ekonomi yang positif dan berkelanjutan.

Prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran, menjadi landasan dalam mengelola dana yang sangat besar ini. Dengan penerapan Good Corporate Governance yang baik, Danantara dapat memitigasi risiko (risk management), menghindari pengelolaan yang buruk (mismanagement), meningkatkan kepercayaan investor (corporate reputation), dan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang bermanfaat bagi perekonomian negara jangka panjang. Seiring dengan itu, Good Corporate Governance juga akan memperkuat tata kelola di BUMN yang berada di bawah naungannya, menjadikan mereka lebih efisien dan transparan dalam tata kelola operasionalnya.

Kunci Keberhasil Danantara

Danantara memiliki potensi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam perannya sebagai pilar utama dalam pengelolaan aset negara. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengelolaan yang cermat dan regulasi yang jelas. Tanpa langkah yang tepat, risiko kerugian yang dapat ditanggung negara bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Danantara dikelola oleh individu-individu profesional yang berkompeten di bidangnya (Competency), dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan kuat (Legal Certainty).