Hukuman Mati bagi Koruptor: Solusi atau Pelanggaran HAM?

https://pixabay.com/id/photos/wanita-keadilan-hukum-keadilan-2388500/

Tentunya, kasus korupsi di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat saat ini, mulai dari tindakan korupsi di PT Pertamina hingga PT Timah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Perlu ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menghukum para koruptor dengan hukuman yang berat. Apakah hukuman bagi koruptor perlu ditetapkan sebagai hukuman mati? Kita sendiri mengetahui bahwa berbagai tindakan korupsi masih dijatuhi hukuman yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Oleh karena itu, muncul perdebatan di kalangan publik mengenai apakah hukuman mati merupakan langkah yang tepat untuk menghukum koruptor.

Di beberapa negara, para koruptor dikenai hukuman berat, termasuk hukuman mati. Beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi adalah Tiongkok, Iran, dan Vietnam. Lantas, apakah Indonesia perlu menerapkan hukuman mati ini?

Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati bagi koruptor merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Dari sisi hukum, penerapan hukuman mati bergantung pada sistem hukum di suatu negara. Namun, banyak pihak menolak hukuman ini karena dianggap bertentangan dengan HAM.

Karena dianggap melanggar HAM, hukuman bagi koruptor di Indonesia lebih berfokus pada sanksi alternatif, seperti penyitaan aset hasil korupsi, penggantian kerugian negara, serta hukuman penjara dengan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Meskipun demikian, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyatakan bahwa hukuman mati dapat diterapkan jika korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan krisis ekonomi atau bencana alam nasional. Namun, hingga saat ini, belum ada koruptor di Indonesia yang dijatuhi hukuman mati.