Efisiensi Anggaran Versus Skala Prioritas: Siapa yang Dikorbankan?

Ilustrasi Skala Prioritas Anggaran Saat Ini. Foto: DALL-E AI

Pemerintah baru-baru ini mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas belanja negara hingga Rp 306,69 triliun atau sekitar 8 persen dari total APBN 2025. Langkah ini dilakukan dengan alasan stabilitas fiskal, tetapi kontroversi muncul karena pemangkasan ini berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, program makan siang gratis yang memang sedari awal dianggap populis tetap menjadi prioritas utama.

Pertanyaannya: Apakah ini benar-benar efisiensi atau hanya redistribusi anggaran dengan skala prioritas yang keliru?

Pemangkasan Anggaran ini Rasional atau Tergesa-gesa?

Efisiensi anggaran sering dinyatakan sebagai upaya mengoptimalkan belanja negara agar lebih efektif. Namun, jika melihat rincian kebijakan ini, ada beberapa poin penting yang perlu dikupas secara mendalam:

1. Sektor Pendidikan Kena Pangkas

• Pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dapat berdampak pada program beasiswa, renovasi sekolah, dan tunjangan guru.

• Padahal, sektor pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing sebuah bangsa.

2. Kesehatan Tidak Lagi Prioritas Utama?

• Anggaran untuk Kementerian Kesehatan ikut terkena imbas pemangkasan, padahal peningkatan pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan besar di republik ini.

• Di saat yang sama, program makan siang gratis tetap berjalan tanpa pemangkasan, meskipun dampaknya terhadap gizi anak masih diperdebatkan dan tanda tanya besar.

3. Infrastruktur dan Pembangunan Terancam

• Pemotongan anggaran juga berdampak pada infrastruktur, yang bisa memperlambat akses pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya terutama di daerah 3T ( tertinggal, terpencil, dan terdepan).

• Padahal, infrastruktur yang kuat akan berdampak langsung pada perekonomian berkelanjutan di masa depan.

Ilustrasi Anak-anak adalah Masa Depan Bangsa. Foto: Bayu Syaits/Unsplash

Makan Siang Gratis Apakah Solusi atau Gimmick Politik?

Salah satu program yang tetap bertahan di tengah pemangkasan besar-besaran adalah makan siang gratis untuk anak sekolah. Program ini memang memiliki potensi manfaat yang luar biasa, tetapi ada beberapa catatan kritis yang tidak dapat dipungkiri:

Anggaran yang Dibutuhkan Sangat Besar

• Perkiraan awal menyebutkan anggaran makan siang gratis bisa mencapai Rp 71 triliun hingga Rp400 triliun per tahun, tergantung cakupannya.

• Jika benar-benar dijalankan dengan cakupan luas, program ini bisa saja lebih besar dari anggaran kesehatan atau bahkan pendidikan.

Efektivitasnya Masih Dipertanyakan

• Apakah program ini benar-benar akan meningkatkan gizi anak atau justru menjadi ladang korupsi?

• Tanpa sistem distribusi yang jelas, program ini berpotensi mengalami kebocoran anggaran yang besar.

Mengapa Tidak Fokus pada Subsidi Pendidikan atau Kesehatan?

• Jika tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengapa pemerintah tidak mengalokasikan dana besar ini untuk subsidi kesehatan atau pendidikan?

• Apakah ini hanya kebijakan populis untuk kepentingan elektoral semata?

Ekspansi Birokrasi: Kontradiksi dalam Efisiensi?

Ironisnya, di saat anggaran kementerian dan lembaga dipangkas, pemerintah justru memperluas birokrasi dengan cara:

• Menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 48.

• Meningkatkan jumlah wakil menteri dari 18 menjadi 56.

• Biaya operasional kementerian baru tentu akan membengkak, bertentangan dengan konsep efisiensi yang diklaim.

Jika efisiensi adalah tujuan utama, mengapa justru jumlah kementerian dan pejabat diperbanyak?

Efisiensi atau Redistribusi Anggaran yang Tidak Tepat?

Efisiensi anggaran selayaknya dilakukan dengan pertimbangan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini tampak lebih sebagai redistribusi anggaran yang dirasa kebanyakan orang kurang tepat. Dimana, alih-alih memangkas sektor penting dan vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah seharusnya bersikap lebih luas dimana seperti:

1. Memastikan anggaran dialokasikan ke sektor yang benar-benar produktif dan program berkelanjutan yang dampaknya tidak hanya dirasakan dalam short-term saja namun yang terpenting adalah bagi masa depan bangsa.

2. Mengurangi pemborosan pada birokrasi yang justru semakin membengkak dan malah tidak efisien.

3. Mengedepankan transparansi yang akuntabel dalam pengelolaan program prioritas seperti makan siang gratis.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya soal seberapa besar anggaran yang dipangkas, tetapi seberapa tepat sasaran kebijakan yang dibuat. Jika skala prioritas pemerintah terbalik, maka yang dikorbankan adalah masyarakat dan tentunya masa depan bangsa itu sendiri.