Efisiensi Anggaran Versus Skala Prioritas: Siapa yang Dikorbankan?

Ilustrasi Skala Prioritas Anggaran Saat Ini. Foto: DALL-E AI

Pemerintah baru-baru ini mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas belanja negara hingga Rp 306,69 triliun atau sekitar 8 persen dari total APBN 2025. Langkah ini dilakukan dengan alasan stabilitas fiskal, tetapi kontroversi muncul karena pemangkasan ini berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, program makan siang gratis yang memang sedari awal dianggap populis tetap menjadi prioritas utama.

Pertanyaannya: Apakah ini benar-benar efisiensi atau hanya redistribusi anggaran dengan skala prioritas yang keliru?

Pemangkasan Anggaran ini Rasional atau Tergesa-gesa?

Efisiensi anggaran sering dinyatakan sebagai upaya mengoptimalkan belanja negara agar lebih efektif. Namun, jika melihat rincian kebijakan ini, ada beberapa poin penting yang perlu dikupas secara mendalam:

1. Sektor Pendidikan Kena Pangkas

2. Kesehatan Tidak Lagi Prioritas Utama?

3. Infrastruktur dan Pembangunan Terancam

Ilustrasi Anak-anak adalah Masa Depan Bangsa. Foto: Bayu Syaits/Unsplash

Makan Siang Gratis Apakah Solusi atau Gimmick Politik?

Salah satu program yang tetap bertahan di tengah pemangkasan besar-besaran adalah makan siang gratis untuk anak sekolah. Program ini memang memiliki potensi manfaat yang luar biasa, tetapi ada beberapa catatan kritis yang tidak dapat dipungkiri:

Anggaran yang Dibutuhkan Sangat Besar

Efektivitasnya Masih Dipertanyakan

Mengapa Tidak Fokus pada Subsidi Pendidikan atau Kesehatan?

Ekspansi Birokrasi: Kontradiksi dalam Efisiensi?

Ironisnya, di saat anggaran kementerian dan lembaga dipangkas, pemerintah justru memperluas birokrasi dengan cara:

Jika efisiensi adalah tujuan utama, mengapa justru jumlah kementerian dan pejabat diperbanyak?

Efisiensi atau Redistribusi Anggaran yang Tidak Tepat?

Efisiensi anggaran selayaknya dilakukan dengan pertimbangan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini tampak lebih sebagai redistribusi anggaran yang dirasa kebanyakan orang kurang tepat. Dimana, alih-alih memangkas sektor penting dan vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah seharusnya bersikap lebih luas dimana seperti:

1. Memastikan anggaran dialokasikan ke sektor yang benar-benar produktif dan program berkelanjutan yang dampaknya tidak hanya dirasakan dalam short-term saja namun yang terpenting adalah bagi masa depan bangsa.

2. Mengurangi pemborosan pada birokrasi yang justru semakin membengkak dan malah tidak efisien.

3. Mengedepankan transparansi yang akuntabel dalam pengelolaan program prioritas seperti makan siang gratis.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya soal seberapa besar anggaran yang dipangkas, tetapi seberapa tepat sasaran kebijakan yang dibuat. Jika skala prioritas pemerintah terbalik, maka yang dikorbankan adalah masyarakat dan tentunya masa depan bangsa itu sendiri.