Oligarki dalam Media Sosial

Gambar dibuat oleh penulis dengan Canva

Politik pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang melibatkan sekelompok orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan penting terkait bagaimana suatu negara seharusnya berjalan dan berkembang. Jika ditelusuri dari asal kata, "politik" berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani, yang merujuk pada suatu komunitas atau kota-negara yang memiliki struktur pemerintahan dan aturan yang mengatur kehidupan bersama. Dalam pandangan saya, politik bukan hanya sekadar pengelolaan negara, tetapi juga soal bagaimana suatu kelompok membuat keputusan yang memengaruhi banyak orang.

Dalam kerja sama antara individu-individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama bisa berpotensi menimbulkan oligarki. Oligarki sendiri merujuk pada suatu bentuk kekuasaan yang dikendalikan atau dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Dalam oligarki, kita perlu mengetahui bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik yang terpusat pada segelintir individu atau kelompok dapat memengaruhi cara informasi disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Jika dalam penyebaran informasi, Media berperan penting dalam menyebarluaskan informasi yang membentuk pemahaman publik tentang kekuasaan. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi kita juga bisa gunakan sebagai sarana untuk mendorong keterlibatan masyarakat.

Di era media baru, penggabungan media menimbulkan berbagai hal yang saling terkait. Dulu, pemberitaan yang seragam di surat kabar mencerminkan kontrol informasi yang ketat oleh pemerintah Orde Baru. Namun, saat ini, konsentrasi media yang terjadi justru menciptakan keseragaman dalam pemberitaan. Bedanya, di era Reformasi, keseragaman informasi ini menunjukkan betapa besar pengaruh konglomerat media dalam mengontrol produksi berita, yang pada akhirnya mengurangi keragaman informasi.

Hal ini juga mengarah pada dominasi media yang semakin kuat, yang pada akhirnya mempengaruhi masyarakat secara besar-besaran. Konsentrasi media ini membuat para pekerja semakin sulit bersikap independen dan menjalankan peran mereka terhadap kebijakan pemerintah. Dominasi kepemilikan media oleh segelintir orang mengurangi keberagaman informasi yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat.

Selain itu, penggunaan media juga memperkuat kekuasaan oligarki. Oligarki ini tak hanya menguasai sektor bisnis dan lainnya, tetapi juga media, yang memberi mereka kekuatan lebih untuk mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, bisa terlihat bahwa dalam media sosial kini menjadi ruang di mana oligarki bisa meneguhkan kekuasaannya, dengan memanipulasi pemberitaan sesuai kepentingan mereka.

Lalu bagaimana relasi antara penguasa oligarki dengan rakyat di ruang publik dalam media massa dan media sosial?

Relasi antara penguasa oligarki dengan rakyat, terutama di ruang publik seperti media massa dan media sosial, bisa dipahami melalui teori kekuasaan menurut ilmuan. Dalam teori tersebut, ada dua prinsip dasar yang mempengaruhi kehidupan manusia, being (ada) dan having (memiliki). Kedua prinsip ini menciptakan pengaruh yang membuat masyarakat sulit untuk melawan kekuasaan yang ada. Media berperan dalam pengaruh ini dengan memonopoli pesan-pesan yang beredar di masyarakat. Karena sebagian besar media dimiliki oleh konglomerat besar, mereka dapat mengontrol kesadaran publik dengan mudah, memanipulasi berita sesuai dengan kepentingan mereka, dan mengatur isu yang mempengaruhi cara orang berpikir.

Apakah industri media sosial menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan  pesan politik,   citra, dan pandangan masyarakat?

Industri media sosial, dengan jangkauan yang luas, memang memiliki potensi besar untuk menjadi alat kekuasaan yang sangat efektif. Sayangnya, media sosial kini sering kali terpengaruh oleh kepentingan bisnis dan politik, yang membuatnya semakin dikuasai oleh oligarki media. Konglomerat media ini, yang sering kali juga terlibat dalam dunia politik, menggunakan media sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Ketika oligarki media ini bekerja sama dengan pemilik media, peran media sebagai penyampai kepentingan publik pun terancam terganggu. Media yang seharusnya menjadi saluran informasi yang berimbang kini justru bisa dipergunakan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan kelompok elit, dengan mengontrol pesan yang sampai kepada masyarakat