Terjebak Middle Income Trap, Kapan Indonesia Jadi Negara Maju?
Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Syaibian Putra Nugroho tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPernahkah kita merasa janggal dengan adanya narasi tentang ‘pertumbuhan ekonomi 5 persen yang kerap diagung-agungkan oleh pemerintah?’ memang benar bahwa Indonesia sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income country). Namun efek ini belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Jutaan anak muda lulusan sarjana, masih susah dalam mencari pekerjaan. Tak sedikit dari mereka yang mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan pas-pasan. Akan tetapi disatu sisi angka untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin melambung tinggi.
Bank Dunia telah berulang kali memperingatkan bahwa Indonesia berisiko besar menghadapi apa yang disebut sebagai Middle Income Trap (MIT). Middle Income Trap adalah sebuah jebakan psikologis dan struktural di mana suatu bangsa terjebak di zona 'nanggung', tidak lagi miskin tapi enggan atau tak mampu melompat menjadi negara maju. Secara sederhana, middle income trap adalah kondisi saat sebuah negara berhasil naik level dari negara miskin, tapi kemudian jalan di tempat di kategori pendapatan menengah. Masalah utamanya terletak pada transisi yang terhambat. Kita sudah kehilangan daya saing sebagai penyedia upah murah, sementara kapasitas inovasi, produktivitas, dan teknologi kita belum cukup tangguh untuk bersaing di kancah global melawan negara-negara maju. Pertanyaannya, apakah kita akan selamanya puas menjadi penonton di rumah sendiri, atau sadar bahwa 'zona nyaman' hari ini adalah kuburan bagi ambisi Indonesia Emas 2045.
Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona 5%. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia cukup berhasil menjaga stabilitas sosial. Di satu sisi angka 5% merupakan angka yang gagal untuk dapat melompat untuk naik ke level ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan 5% seolah olah menjadi pagar tak kasat mata bagi Indonesia. Seakan-akan untuk mencapai angka 7% atau bahkan 8% adalah imajinasi semata. Jika kita sadari, negara-negara yang telah berhasil untuk keluar dari angka 5% tidak pernah puas akan stabilitas. Mereka berani untuk mengambil langkah besar dalam bidang industrialisasi, menekankan pada transformasi sektor produktif, dan memutarkan keuangan negara untuk mendukung agenda-agenda sosial.
Jika kita lihat lebih dalam, struktur ekonomi di negara kita dapat dikatakan rapuh karena terlalu bergantung pada konsumsi rumah tangga dan hanya mengandalkan komoditas barang mentah. Laporan World Development Report oleh Bank Dunia secara tegas mengingatkan bahwa banyak negara di fase pendapatan menengah gagal naik kelas karena terjebak dalam zona nyaman tanpa melakukan transformasi struktural. Rapuhnya fondasi ini semakin terlihat ketika kita melihat ketimpangan antara kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kebutuhan industri. Alih- alih mencetak tenaga kerja yang inovatif, sistem pendidikan di Indonesia yang setiap tahunnya melahirkan ratusan ribu lulusan sarjana, sering kali terjebak dengan orientasi selembar ijazah saja. Kondisi ini sejalan dengan temuan studi ketenagakerjaan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, yang menyoroti adanya masalah ketidaksesuaian (mismatch) struktural di pasar tenaga kerja Indonesia (Thee, 2014). Alih-alih terserap di sektor industri bernilai tambah tinggi, banyak lulusan terdidik kita yang akhirnya terpaksa masuk ke sektor informal atau bekerja tidak sesuai bidang keahliannya demi menyambung hidup. Dividen demografi Indonesia yang seharusnya menjadi keuntungan justru dapat membawa petaka jika tak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Meski tingkat pengangguran terbuka pada 2023 turun sebesar 5,86% dari tahun sebelumnya, penciptaan pekerjaan berkualitas dan berkelanjutan masih menjadi tantangan. Jika surplus ini tak dimanfaatkan, bukan tidak mungkin Indonesia mengalami periode aging population dengan terseok-seok di masa yang akan datang. Akibatnya, bonus demografi yang digadang-gadang sebagai tiket emas justru berisiko berubah menjadi beban sosial jika produktivitas tenaga kerja gagal dioptimalkan.
Isu ini bukan sekadar masalah kurangnya lapangan kerja di permukaan, melainkan sebuah krisis struktural yang mengakar. Salah satu fondasi teoretis yang paling sering merujuk pada persoalan ini adalah pemikiran ekonom pembangunan terkemuka, Arthur Lewis, mengenai model ekonomi dua sektor. Lewis berpendapat bahwa sebuah negara berkembang terjebak dalam sebuah masalah transisi dari sektor tradisional seperti pertanian ke sektor modern yang lebih menekankan pada industri untuk menambah nilai harga sebuah produk. Masalah yang dialami Indonesia saat ini adalah terhambatnya transisi tersebut. Ketika sektor modern tidak mampu menyerap tenaga kerja dan akibatnya berdampak pada penumpukan lulusan sarjana yang sedang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Ironisnya lagi, suasana inovasi di tanah air masih stuck akibat minimnya keberpihakan anggaran dan ekosistem riset. Data menunjukkan bahwa anggaran riset dan pengembangan (R&D) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat tertinggal, yakni berada di kisaran di angka 0,2 hingga 0,3 persen saja, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga yang sukses melakukan lompatan industri, seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Tiongkok yang berani mengalokasikan anggaran untuk membiayai inovasi dan industrialisasi. Perguruan tinggi di Indonesia sibuk memproduksi tumpukan jurnal teoretis yang terasing dari kebutuhan industri, sementara sektor swasta enggan berinvestasi pada riset karena lebih nyaman mengandalkan teknologi impor. Selama orientasi riset dan anggaran kita masih setengah hati, produk buatan dalam negeri akan terus menjadi penonton di rumah sendiri, sulit bersaing di pasar global, dan mengantar kita perlahan-lahan ke jurang abadi Middle Income Trap.
Lantas, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan ini agar tidak menjadi mimpi buruk bagi Indonesia dan petaka dalam menjemput Indonesia Emas 2045? Jawabannya terletak pada bagaimana Indonesia berani untuk keluar dari zona nyaman agar mengambil langkah besar dalam melakukan transformasi besar-besaran.
Langkah pertama untuk menghindarkan Indonesia dari ancaman Middle Income Trap adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki keahlian khusus dan mampu menghadapi segala transformasi teknologi di masa depan. Dengan memaksimalkan potensi SDM, harapan terbesar adalah Indonesia mampu menggunakan bonus demografi. Pekerja dari Indonesia tidak boleh dikenal kembali sebagai pekerja dengan upah yang rendah, namun harus dapat dikenal dengan pekerja yang memiliki kemampuan inovatif, produktif, serta mampu melakukan daya saing di kancah internasional.
Selanjutnya, berdampingan dengan peningkatan kualitas SDM, pemerintah harus dapat menggalakan program hilirisasi serta meningkatkan nilai barang. Sebagai contoh, Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah. Jika di tahun- tahun lalu Indonesia hanya mengandalkan ekspor nikel secara mentah, maka Indonesia harus dapat mengelola nikel itu menjadi barang jadi agar memiliki nilai barang yang tinggi. Langkah ini sangat krusial, karena tidak hanya menambah pendapatan negara, namun juga dapat menyerap tenaga kerja dan berdampak pada penurunan angka pengangguran di Indonesia.
Untuk mendukung roda industri, pemerintah harus dapat melakukan reformasi birokrasi serta regulasi. Hal ini berupaya untuk membantu para investor asing yang ingin menanamkan saham atau bahkan membuka perusahaan di Indonesia. Karena, dapat kita lihat bahwasanya regulasi serta birokrasi di Indonesia sangat rumit yang mana banyak investor asing tidak tertarik dengan Indonesia. Negara tetangga, Vietnam mulai melakukan reformasi birokrasi di negara mereka. Dampaknya adalah banyak investor- investor asing yang lebih melirik Vietnam daripada Indonesia untuk menanamkan saham/ modal, atau bahkan membuka perusahaan. Jadi, melalui sinergi manusia yang unggul, industri bernilai tambah tinggi, dan mudahnya sistem birokrasi serta regulasi, Indonesia akan mampu untuk melepaskan diri dari ancaman Middle Income Trap.
DAFTAR PUSTAKA
Pratama, R. A. (2025, 2 Juni). Middle income trap: Jebakan naik kelas yang bikin terbatas. Media Keuangan. Diambil dari https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/middle-income-trap-jebakan-naik-kelas-yang-bikin-terbatas
Karim, A. S., & Wicaksono, R. P. (2025, 21 Agustus). Middle income trap, jalan terjal menuju Indonesia emas 2045. Warta BPK. Diambil dari https://warta.bpk.go.id/middle-income-trap-jalan-terjal-menuju-indonesia-emas-2045/
World Bank. (2024). World Development Report: The Middle-Income Trap. Washington, DC: World Bank.
Indraini, A. (2026, 7 April). 5 jurus Indonesia keluar dari middle income trap. detikFinance. Diambil dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8433949/5-jurus-indonesia-keluar-dari-middle-income-trap
Saharant, K. D. (2023, 10 Oktober). Strategi mengatasi Middle Income Trap menuju Indonesia Emas 2045. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJDPR) Kementerian Keuangan. Diambil dari https://djppr.kemenkeu.go.id/strategimengatasimiddleincometrapmenujuindonesiaemas2045