Konten dari Pengguna

Evaluasi dan Solusi MBG: Mengembalikan Esensi Program Makan Bergizi bagi Siswa

Syakroni

Syakroni

Ketua Umum IMM FKIP Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Muhammadiyah Surabaya Sekertaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PC IMM Surabaya

ยทwaktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Syakroni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi anak sedang makan (pixabay.com)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi anak sedang makan (pixabay.com)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejatinya memiliki tujuan mulia memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan nutrisi yang cukup agar dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kehadiran program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mewujudkan keadilan sosial dalam akses gizi di lingkungan sekolah.

Sayangnya, realitas di lapangan justru memperlihatkan sisi buruk yang mencederai tujuan awal program tersebut. Dalam kurun waktu September hingga Oktober 2025, ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 4 Oktober 2025 jumlah korban telah mencapai 10.482 anak. Angka ini mencerminkan adanya persoalan serius dalam sistem penyelenggaraan MBG yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Permasalahan keracunan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola program. Alih-alih menyehatkan peserta didik, program ini justru menimbulkan risiko yang membahayakan keselamatan mereka. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena tujuan mulia MBG menjadi bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Tentu hal ini bukan sekadar persoalan statistik antara yang keracunan dan tidak, melainkan bukti konkret bahwa terdapat sistem yang rapuh dan perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.

Belajar dari berbagai kasus sebelumnya, masyarakat dan berbagai elemen lainnya telah berulang kali menyuarakan kritik dan keprihatinan terhadap pelaksanaan MBG. Banyak pihak menilai program ini terkesan dipaksakan berjalan tanpa kesiapan teknis yang matang di lapangan. Penolakan tersebut bukanlah bentuk pesimisme terhadap kebijakan pemerintah, melainkan bentuk kepedulian agar tujuan mulia program tidak berubah menjadi ancaman bagi anak-anak. Ironisnya, aspirasi masyarakat kerap diabaikan, sementara pemerintah tetap bersikeras melanjutkan program tanpa perbaikan mendasar.

Kasus keracunan massal ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah bahwa terdapat kesalahan sistemik dalam manajemen MBG. Timbul sebuah pertanyaan, sampai kapan pemerintah akan menunggu korban berikutnya? Jika tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh, program ini hanya akan tampak sebagai kebijakan populis yang tampak indah tetapi berbahaya dalam praktiknya. Evaluasi tidak boleh berhenti pada formalitas administratif perlu ada tindakan nyata berupa peninjauan ulang pedoman teknis, sistem distribusi, serta mekanisme pengawasan di setiap tingkatan pelaksanaan.

Baru-baru ini, Presiden menerima usulan agar program MBG diperluas hingga mencakup kalangan guru dan relawan posyandu. Di satu sisi, gagasan ini tampak positif karena memperluas manfaat program. Namun di sisi lain, perlu menjadi perhatian serius bagaimana mungkin perluasan dilakukan ketika masalah mendasar di tahap pelajar saja belum terselesaikan? Jika akar persoalan tidak dibenahi, maka perluasan program justru berpotensi menambah masalah baru dengan risiko yang lebih besar.

Evaluasi dan Solusi Program MBG

Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan rentetan kasus keracunan. Salah satu dugaan utama mengarah pada pengelolaan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Karena itu, perlu dirancang ulang sistem pengolahan dan distribusi makanan agar lebih aman, efisien, dan transparan.

Salah satu alternatif solusi yang layak dipertimbangkan adalah memberikan peran lebih besar kepada sekolah. Pemerintah dapat membentuk dapur sekolah dan satuan tugas pengawas gizi di setiap satuan pendidikan. Dengan mekanisme ini, makanan dapat diolah lebih dekat dengan siswa, terjamin kesegarannya, dan lebih mudah diawasi kualitasnya. Sistem ini juga mengurangi risiko kontaminasi akibat distribusi yang memakan waktu lama dari pihak ketiga. Sekolah memiliki kesempatan untuk memastikan standar kebersihan, kelayakan gizi, dan penyesuaian menu sesuai kebutuhan anak.

Jika mekanisme tersebut dirasa terlalu membebani sekolah karena keterbatasan sumber daya, alternatif lain adalah penyaluran langsung anggaran MBG kepada orang tua siswa dengan nominal yang telah ditetapkan. Dana ini digunakan untuk menyiapkan bekal bergizi bagi anak-anak mereka, sementara pihak sekolah berperan sebagai pengawas. Apabila ditemukan pelanggaran, sekolah berhak memberikan sanksi atau menghentikan bantuan. Pola ini memungkinkan pengawasan dua arah, pemerintah mempercayakan pelaksanaan kepada keluarga, sementara sekolah memastikan akuntabilitas di lapangan.

Selain meminimalkan risiko keracunan, skema ini dapat mengatasi berbagai persoalan teknis lain yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat mulai dari menu yang tidak segar, standar kebersihan yang buruk, hingga kasus ditemukannya lauk yang terkontaminasi atau buah yang sudah tidak layak konsumsi. Situasi ini tentu menimbulkan keresahan dan menurunkan minat makan siswa, padahal tujuan utama program adalah meningkatkan semangat belajar dan kesehatan anak.

Melibatkan orang tua secara aktif juga akan memperkuat pendidikan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan keluarga. Orang tua umumnya memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan anaknya, sehingga akan lebih berhati-hati dalam memilih bahan pangan dan menjaga higienitas makanan. Sekolah dapat memperluas perannya tidak hanya sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai pelopor pendidikan gizi dan kesehatan siswa. Sementara pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana, menyusun regulasi yang jelas, serta memastikan keberlanjutan program secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, tanpa adanya kendala teknis yang justru mengaburkan esensi program. MBG seharusnya benar-benar mampu memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting di tanah air.