Sekolah Rakyat: Solusi Inklusif atau Ancaman Ketimpangan dalam Pendidikan

Ilustarasi Anak-anak Sekolah, pixabay.com

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sebuah bangsa. Dalam upaya memberikan akses pendidikan yang lebih luas, pemerintah Prabowo-Gibran merancang program Sekolah Rakyat, melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah yang akan direalisasikan pada tahun ajaran 2025-2026. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrem, dengan harapan menciptakan kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Sebagai bagian dari program prioritas dalam mendukung Asta Cita guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Sekolah Rakyat dirancang untuk jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini juga didukung dengan fasilitas asrama bagi siswa yang membutuhkan, guna memastikan mereka mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan terhindar dari kendala sosial maupun ekonomi yang dapat menghambat proses pendidikan mereka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Namun, seperti halnya sekolah pada umumnya, program ini juga memerlukan kelengkapan sarana dan prasarana, kurikulum yang relevan, tenaga pendidik yang kompeten, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Sekolah Rakyat: Solusi atau Masalah Baru?

Hadirnya Sekolah Rakyat tentu menjadi angin segar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan pendidikan yang sepenuhnya gratis dan didukung oleh fasilitas yang memadai, program ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan akses pendidikan yang selama ini menjadi tantangan bagi banyak masyarakat kurang mampu. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa program ini justru bisa memperparah ketimpangan sosial yang telah ada.

Salah satu kritik utama terhadap program ini adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menangani berbagai problematika pendidikan yang masih belum terselesaikan. Hingga saat ini, banyak sekolah yang sudah ada masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, hingga ketimpangan akses pendidikan yang masih menjadi isu besar. Banyak sekolah di berbagai daerah masih kekurangan fasilitas dan penunjang pembelajaran yang layak. Jika pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan di sekolah-sekolah yang sudah ada, maka membangun sekolah baru khusus bagi kelompok tertentu bisa berisiko menambah beban administratif dan anggaran tanpa menyelesaikan masalah mendasar.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat justru menciptakan segregasi pendidikan antara kelompok miskin dan kelompok lebih mampu secara ekonomi. Dengan adanya sekolah khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin, dapat muncul persepsi bahwa kualitas pendidikan yang diberikan berbeda dibandingkan dengan sekolah reguler. Hal ini bisa memperkuat stigma sosial terhadap siswa Sekolah Rakyat, yang akhirnya dapat berdampak pada kesempatan mereka dalam dunia kerja dan kehidupan sosial di masa depan.

Alih-alih mendirikan sekolah baru yang secara khusus diperuntukkan kalangan anak miskin, seharusnya pemerintah lebih fokus pada upaya perbaikan dan pemerataan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah ada. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang layak, serta pemerataan akses pendidikan tanpa adanya sekat sosial seharusnya menjadi prioritas utama. Jika Sekolah Rakyat hanya menciptakan segregasi pendidikan antara si kaya dan si miskin, maka program ini berisiko memperkuat hierarki sosial yang dapat semakin memperlebar jurang ketimpangan.

Pendidikan seharusnya menjadi alat pemersatu yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menciptakan batasan-batasan baru. Jika implementasi Sekolah Rakyat tidak diiringi dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, maka bukan tidak mungkin program ini akan menjadi bagian dari sejarah ketimpangan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar menjadi solusi yang membawa perubahan positif, bukan sekadar kebijakan populis yang justru menambah kompleksitas persoalan pendidikan di Indonesia.

Sebagai solusi, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan model pendidikan inklusif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan sekolah baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang sudah ada. Program seperti beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk bersekolah di sekolah umum, peningkatan pelatihan bagi tenaga pendidik, serta investasi dalam infrastruktur dan teknologi pendidikan dapat menjadi langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang merata.