Tagar #IndonesiaGelap: Refleksi Kritis atas Kebijakan yang tidak Berpihak

Ilustrasi demo istockphoto.com

Belakangan ini tagar #IndonesiaGelap menjadi trending sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai dapat mengancam masa depan Indonesia. Kekhawatiran ini muncul dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil, yang merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo–Gibran cenderung tidak berpihak kepada masyarakat dan jauh dari prinsip keadilan sosial. Oleh sebab itu, aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap digelar sebagai bentuk protes dan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Aksi demonstrasi yang dilakukan bukanlah sekadar luapan emosi tanpa dasar, melainkan refleksi kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak masyarakat. Tagar #IndonesiaGelap mencerminkan kondisi negara yang dianggap tidak baik-baik saja. Kebijakan yang diterbitkan tanpa komunikasi yang jelas sering kali menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Akibatnya kebijakan yang diambil bukan berdasarkan riset ilmiah melainkan sekadar uji coba respon masyarakat.

Salah satu kebijakan yang menuai protes keras adalah efisiensi anggaran pendidikan. Rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi menjadi salah satu isu yang paling disoroti. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya membebani mereka secara ekonomi, tetapi juga menghambat akses terhadap pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa program beasiswa tidak akan dipotong, tetapi kekhawatiran tetap muncul. Sehingga menimbulkan spekulasi bahwa di masa depan, jumlah kouta penerima beasiswa bisa berkurang.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah seharusnya dievaluasi kembali. Banyak mahasiswa dan masyarakat yang berpendapat bahwa alokasi anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk pendidikan gratis atau peningkatan fasilitas pendidikan. Pendidikan yang layak dengan akses yang lebih luas bagi seluruh rakyat adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan pendidikan, jauh lebih penting dibandingkan program yang manfaatnya masih dipertanyakan efektivitasnya.

Pentingnya Evaluasi Kebijakan dan Sikap Bijak Pemerintah

Sejarah telah mencatat bahwa mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. Mulai dari era reformasi hingga sekarang, mahasiswa tidak pernah tinggal diam ketika melihat ketidakadilan terjadi di negeri ini. Aksi demonstrasi #IndonesiaGelap merupakan kelanjutan dari semangat kritis mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Sebagai warga negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar Indonesia tetap berada di jalur yang benar menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Jangan sampai kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan matang justru membuat rakyat semakin terpuruk. Oleh karena itu, refleksi kritis terhadap kebijakan pemerintah harus terus dilakukan agar suara rakyat tetap terdengar dan diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil.

Pemerintah harus memahami bahwa protes dari mahasiswa dan masyarakat sipil bukanlah bentuk perlawanan, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa. Sebagai pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat, seharusnya pemerintah bersikap bijak dalam merespon kritik. Tapi sayangnya, dalam beberapa kesempatan respon pemerintah terhadap kritik yang disampaikan melalui aksi demonstrasi justru menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai kenegarawanan. Oleh karena itu Introspeksi diri dan evaluasi kebijakan justru lebih diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih baik.

Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah transparansi dalam proses perumusan kebijakan. Pemerintah harus melibatkan akademisi, pakar, mahasiswa, dan masyarakat dalam diskusi kebijakan yang akan berdampak luas. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan kepentingan tertentu, tetapi benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam pengawalan kebijakan publik, bukan sebagai ancaman. Pemerintah harus memahami bahwa rakyat adalah pemberi amanah bagi para pemimpin negara, sehingga sudah sewajarnya suara mereka didengar dan dipertimbangkan.