5 Agenda Penting yang Harus Dijawab Indonesia Pension Fund Summit 2026
Dosen Unindra - Ketua Dewas DPLK Sinarmas AM - Humas ADPI - Asesor LSP Dana Pensiun - Konsultan - Dr. Manajemen Pendidikan - Pendiri TBM Lentera Pustaka - Penulis 54 buku
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Syarif Yunus tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Selain mengkampanyekan “Bulan Dana Pensiun” sepanjang September 2025, industri dana pensiun di Indonesia akan menggelar “Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026” pada 24-25 September 2026 di Balai Kartini Jakarta. Dengan mengambil tema “Memperkuat Ekosistem Pensiun yang Berkelanjutan: Hidup Sehat, Pensiun Bahagia”, kegiatan IPFS 2026 diharapkan menjadi forum strategis yang mempertemukan regulator, pemerintah, pengelola dana pensiun, lembaga jasa keuangan, organisasi internasional, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas arah pengembangan industri dana pensiun Indonesia agar menjadi lebih kuat, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Agar tidak menjadi acara seremoni semata, IPFS memiliki peran strategis dan dapat menjadi katalisator untuk 2 hal, yaitu 1) memperluas cakupan kesepesertaan dana pensiun di Indonesia (baik program wajib maupun sukarela) dan 2) meningkatkan aset kelolaan program pensiun sebagai pendanaan jangka panjang untuk hari tua masyarakat Indonesia.
Namun fakta hari ini, tingkat literasi dana pensiun di Indonesia sebesar 27,79% dan tingkat inklusi dana pensiun hanya 5,37% (SNLIK 2025). Artinya, tingkat pemahaman dan kepesertaan dana pensiun di Indonesia tergolong masih rendah. Apalagi dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ada, yang mencapai 150-an juta pekerja (60% sektor informal dan 40% sektor formal). Di sisi lain, peserta dana pensiun sukarela seperti DPPK/DPLK baru mencapai 3,68% atau sekitar 5,43 juta peserta. Maka wajar saat ini, 9 dari 10 lansia atau pensiunan di Indonesia bergantung secara finansial kepada keluarga atau terpaksa bekerja lagi.
Karenanya, gelaran “Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026” setidaknya memiliki beberapa agenda penting sekaligus menjawab tantangan utama industri dana pensiun di Indonesia. Suka tidak suka, tingkat kemandirian finansial pasca-kerja di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Maka IPFS 2025 harus menjawab isu-isu penting di dana pensiun antara lain:
1. Dominasi pekerja sektor informal. Sekitar 60% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal (seperti pedagang, petani, dan pekerja mandiri) yang tidak tersentuh jaminan pensiun wajib karena skema formal lebih banyak menyasar pekerja penerima upah tetap. Perlu ada cara khusus untuk memudahkan pekerja sektor informal untuk memiliki program pensiun.
2. Kesenjangan literasi dan inklusi. Tingkat literasi dan inklusi dana pensiun di Indonesia masih sangat rendah sehingga banyak pekerja yang belum menganggap dana pensiun atau jaminan masa tua sebagai prioritas dan masih mengandalkan sokongan finansial dari anak atau keluarga. Harus ada komitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya dana pensiun secara masif dan berkelanjutan.
3. Tingkat pendapatan masyarakat. Bagi mayoritas pekerja harian atau kontrak, pendapatan bulanan yang pas-pasan membuat harus memprioritaskan kebutuhan mendesak saat ini (seperti biaya hidup dan sekolah anak) dibanding membayar iuran dana pensiun jangka panjang. Maka pertumbuhan ekonomi nasional harus dijaga agar masyarakat punya kemampuan untuk menyisihkan dana sebagai peserta dana pensiun.
4. Tingkat penghasilan pensiun yang rendah. Saat ini tingkat penghasilan pensiun (TPP) pekerja Indonesia hanya 10-15% dari gaji terakhir. Sementara ILO merekomendasikan 40% dari gaji terakhir. Maka upaya meningkatkan TPP pekerja harus lebih konkret agar pekerja dapat mempertahankan standar hidup layak di hari tua.
5. Digitalisasi dana pensiun. Untuk memberikan kemudahan akses pekerja memiliki dana pensiun, khususnya pekerja individu dan informal sekaligus memastikan transparansi dan fleksibilitas program pensiun bagi pesertanya.
Semua pasti sepakat. Siapapun ingin "hidup sehat, pensiun bahagia". Siapapun ingin punya dana pensiun yang memadai. Agar tidak bergantung secara finansial di hari tua pada anak atau keluarga, di sampung dapat menjaga kemandirian finansial di masa pensiun. Karena itu, IPFS 2026 seharusnya mampu menjawab tantangan industri dana pensiun. Agar terwujud hidup sehat, pensiun bahagia. Agar kerja yes, pensiun oke. #IPFS2026 #BulanDanaPensiun #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM