Konten dari Pengguna

Dana Pesangon Dimonopoli, Dana Pensiun Siapkan Judicial Review UU No. 27/2026

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Syarif Yunus tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengenai pembentukan lembaga tunggal pemerintah pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) per Oktober 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menuai reaksi keras dari kalangan pelaku industri dana pensiun. Kebijakan yang melarang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) serta Dana Pensiun (Dapen) internal perusahaan mengelola dana pesangon dinilai sebagai langkah tidak logis yang berpotensi memicu risiko sistemik (single point of failure). Industri menilai bahwa pemusatan dana pada satu lembaga pemerintah rentan menimbulkan krisis likuiditas saat terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Di UU No. 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Pasal 253 menegaskan ayat 3) Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud dikelola oleh lembaga pemerintah jelas merupakan pasal “inskonstitusional bersyarat.” Padahal lembaga pengelola dana pesangon atau dana pensiun sesuai UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) secara prinsip ditegaskan harus terdaftar, berizin dan diawasi OJK. Selain tumpang tindih, dana cadangan pesangon yang “hanya” dikelola oleh lembaga pemerintah akan “mematikan” industri dana pensiun di Indonesia. Memang belum ditegaskan siapa lembaga pemerintah pengelolanya? Tapi peluangnya hanya “lembaga lama” seperti Danantara dan sejenisnya atau “lembaga baru” yang sengaja dibentuk oleh pemerintah yang notabene pasti “berbiaya mahal” untuk gaji pegawai, kantor, dan operasional sementara “dananya” belum ada, apalagi mereka dibiayai pakai uang dari “pajak rakyat.” Maka pertanyaan pentingnya , siapa lembaga pemerintah dimaksud? Apa kapasitasnya dan apa pula kewenangannya sesuai regulasi?

Harus dipahami dan dimengerti, Pasal 253 UU 27/2026 justru menekankan dana pesangon dibentuk untuk menjamin pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK, sehingga membutuhkan tingkat likuiditas amat tinggi serta jaminan keamanan modal penuh. Menyerahkan dana ini ke lembaga pemerintah secara monopoli dinilai keliru, sebab mematikan industri dana pensiun dan ekosistem dana pensiun yang sudah ada di Indonesia sejak 1992. Padahal selama ini, dana pensiun sudah mengelola dana pesangon yang disebut “dana kompensasi pascakerja”.

Di sisi lain, dari segi kepastian hukum, “pengalihan paksa” akumulasi dana pesangon yang selama ini dikelola dana pensiun/DPLK (bila terjadi) dapat dianggap menabrak asas hukum non-retroactive (tidak berlaku surut). UU 27/2026 baru diundangkan pada tahun 2026, sehingga secara hukum tidak dapat diberlakukan secara surut untuk menarik dana imbalan kerja yang telah terhimpun dan dikelola secara sah di bawah UU No. 4/2023 tentang P2SK. Memaksa penarikan seluruh dana pesangon per Oktober 2027 sebagaimana disampaikan Kemnaker mencederai iklim investasi serta memicu konflik hierarki regulasi di bawah pengawasan OJK.

Para pelaku industri dana pensiun menggarisbawahi bahwa penunjukan pengelola tunggal (single provider) sangat kontra produktif terhadap semangat penguatan industri dana pensiun nasional. Model monopoli oleh satu badan pemerintah tidak hanya meningkatkan risiko kemacetan pembayaran manfaat pesangon, tetapi juga mematikan iklim kompetisi yang sehat. Karenanya, Pemerintah didesak untuk menerapkan skema multiprovider yang melibatkan DPLK dan Dapen berizin OJK guna mendorong diversifikasi risiko, transparansi imbal hasil, serta efisiensi tata kelola dana pekerja. Dengan kompleksitas pekerja dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia, pengelolaan dana cadangan pesangon memang harus bersifat “multiprovider,” bukan “single provider.”

Dana pensiun siapkan judicial review UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Sangat jelas, pernyataan pejabat Kemenaker RI saat sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan (13 November 2926) sangat tendensius dan tidak etsi. Apalagi menyebut pengurus DPLK atau dana pensiun segera "berbenah" untuk menyerahkan dana pesangon yang ada untuk disetor ke lembaga pemerintah dinilai mendahului terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), bahkan Peraturan Menteri sekalipun. Karena itu, untuk merespons kondisi ini industri Dana Pensiun menggalang konsolidasi untuk mengawal penyusunan RPP agar membuka ruang co-existence, serta menyiapkan langkah uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) demi menjamin pelindungan hak pekerja melalui ekosistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kenapa Judicial Review UU No. 27/2026 penting? Karena judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi (MK) memang untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, menciptakan keadilan, serta mengoreksi aturan yang diskriminatif atau tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Judicial review terhadap regulasi pesangon atau pensiun sangat penting untuk 1) menghapus ketimpangan regulasi dan diskriminasi hak, 2) mengedepankan keadilan dan transparansi pengelolaan dana cadangan pesangon pada lembaga yang kredibel dan sesuai regulasi yang ada, 3) memberikan fleksibilitas pengelolaan dana pesangon dan pembayaran manfaat pesangon kepada pekerja, 4) meningkatkan keberlanjutan ekosistem dana pensiun yang sehat dan kompetitif, dan 5) mendorong harmonisasi regulasi dana pesangon/pensiun.

Maka, judicial review terhadap UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah jalan terbaik yang harus ditempuh semua pihak. Tentu, tujuannya untuk kemaslahatan pekerja yang terkena PHK, untuk membayar kewajiban imbalan pascakerja sesuai regulasi yang berlaku. Dan prinsipnya, semua regulasi memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Apa pun aturannya, harus tegak secara bersama-sama, bukan justru mematikan. Urusan pesangon atau pensiun, nalar boleh tapi harus tetap pakai hati dan etika! #DanaPensiun #DanaCadanganPesangon #YukSiapkanPensiun