IPFS 2026 Resmi Dibuka OJK: Targetjan Rasio Aset 11,2% terhadap PDB tahun 2029

Industri dana pensiun di Indonesia memasuki babak baru yang penuh optimisme melalui penyelenggaraan Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, pada 24–25 September 2026. Event bertaraf nasional ini resmi dibuka hari ini dan dihadiri oleh Ogi Prastomiyono (Kepala Eksekutif Pengawas PPDP, Otoritas Jasa Keuangan), Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria DJSPSK, Kemenkeu RI, Yani Farida Aryani, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Decky Haedar Ulum, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Ihsanudin, Deputi Aktuaria dan Riset Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Bpk Arief Dahyan Supriadi, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Abdul Hadi (Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ADPI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) dan para pemangku kepentingan program pensiun di Indonesia. IPFS 2026 ini sekaligus menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ekosistem pensiun demi mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional secara jangka panjang.

Mengambil tema “Memperkuat Ekosistem Pensiun yang Berkelanjutan: Hidup Sehat, Pensiun Bahagia” dan dihadiri 400 peserta, IPFS 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dana pensiun, mendorong harmonisasi kebijakan dana pensiun nasional, meningkatkan kualitas tata kelola dana pensiun, memperkuat strategi investasi berkelanjutan, meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya persiapan pensiun, dan memberi rekomendasi strategis bagi regulator dan industri dana pensiun di Indonesia.

“IPFS 2026 diharapkan mampu menjadi katalisator untuk mencapai target rasio aset dana pensiun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) di Indonesia yang mencapai 11,2% pada tahun 2029 dan melesat hingga 60% pada tahun 2045. Hal ini sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini kontribusi aset dana pensiun berada di 6,8% terhadap PDB” ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK  di Jakarta hari ini.

IPFS 2026 juga menjadi momen paling bersejarah dengan penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Ekosistem Dana Pensiun Nasional. Komitmen kolaboratif ini melibatkan tujuh pilar utama sektor keuangan dan jaminan sosial, yaitu OJK, Kementerian Keuangan RI, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), BPJS Ketenagakerjaan, ADPI, dan ADPLK. Sinergi besar ini secara khusus menyepakati tiga agenda krusial: melakukan harmonisasi ekosistem dana pensiun nasional, meningkatkan porsi aset dana pensiun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta memperluas tingkat partisipasi kepesertaan masyarakat secara merata.

Indonesia Pension Fund Summit 2026

Sesi demi sesi akan digelar di IPFS 2026, mulai dari pemaparan taktis mengenai tren global keberlanjutan bersama perwakilan World Bank dan OECD, serta upaya sinkronisasi strategis skema jaminan sosial dengan program pensiun swasta. Tidak kalah penting, para pelaku industri juga membedah strategi membangun ketahanan portofolio investasi dana pensiun di tengah badai ketegangan ekonomi global. Sesi-sesi diskusi ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi para pengelola dana pensiun dalam mengamankan dan mengoptimalkan dana nasabah di tengah ketidakpastian dunia. Di sisilain, IPFS 2026 jugafokus pada persiapan finansial individu bagi generasi muda serta penguatan tata kelola kelembagaan. dan Financial Independence, Retire Early (FIRE) sukses menarik perhatian karena mengupas tuntas cara cerdas memiliki pilihan pensiun di usia muda. Di saat yang sama, komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan industri diperkuat melalui Governance Forum yang membahas peluang serta tantangan keberlanjutan operasional dana pensiun di tanah air.

Urgensi IPFS 2026 pada akhirnya akan bertumpu pada penguatan pendanaan jangka panjang melalui aset dana pensiun yang diarahkan menjadi motor pembiayaan pembangunan nasional, di samping harmonisasi program pensiun melalui penguatan iuran, investasi, digitalsiasi, dan perluasan kepesertaan DPLK/DPPK, khsusunya pekerja sektor informal serta tata kelola dana pensiun. Dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan tingkat literasi dan inklusi dana pensiun di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan perubahan struktur demografi, IPFS 2026 bertekad untuk menjawab tantangan industri dana pensiun dan bertransformasi secara komprehensif untuk membahas arah pengembangan industri dana pensiun Indonesia agar menjadi lebih kuat, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.