Kesenjangan Finansial Pekerja di Masa Pensiun
Dosen Unindra - Ketua Dewas DPLK Sinarmas AM - Humas ADPI - Asesor LSP Dana Pensiun - Konsultan - Dr. Manajemen Pendidikan - Pendiri TBM Lentera Pustaka - Penulis 54 buku
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Syarif Yunus tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Data menunjukkan bahwa tingkat penghasilan pensiun (TPP) aktual di Indonesia hanya mencapai 10 persen dari gaji terakhir, angka yang jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh ILO (40%) maupun rata-rata negara OECD (60%). Bahkan sebuah riset merinci kebutuhan biaya hidup bulanan seorang pensiunan idealnya mencapai 56% dari gaji terakhir. Bila gaji terakhir Rp. 10.000.000 maka kebutuhan di saat pensiun mencapai Rp5.600.000. Sementara dana yang benar-benar tersedia hanya sebesar Rp1.000.000. Simak penelitian Syarifudin Yunus berjudul “Analisis Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) Pekerja dan Faktor yang Mempengaruhinya Serta Optimalisasi Peran Dana Pensiun Swasta di Indonesia” (2025) di Jurnal Lokawati Vol. 3 No. 3 - https://journal.arimbi.or.id/index.php/Lokawati/article/view/1709.
Bagaimana kemampuan pensiunan dalam mempertahankan standar hidup pensiunan di hari tua? Perbandingan tingkat penghasilan pensiun (TPP) atau Replacement Rate di Indonesia dengan standar global menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan:
• TPP Aktual di Indonesia: Saat ini hanya mencapai 10% dari gaji terakhir. Sebagai contoh, seseorang dengan gaji terakhir Rp 10.000.000 hanya akan menerima dana pensiun sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
• Rekomendasi ILO (International Labour Organization): Standar internasional yang direkomendasikan oleh ILO adalah sebesar 40% dari gaji terakhir. Ini berarti Indonesia masih tertinggal jauh di bawah standar minimum organisasi perburuhan internasional.
• Rata-rata Negara OECD: Negara-negara yang tergabung dalam OECD memiliki rata-rata TPP yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 60% dari gaji terakhir.
Dampaknya terhadap standar hidup di hari tua, pengeluaran bulanan pensiun ideal yang diperkirakan mencapai Rp 5.600.000 (atau 56% dari gaji terakhir untuk menutupi kebutuhan makan, listrik, kesehatan, dll.), sementara dana yang tersedia secara aktual (seperri JHT BPJS) sebesar Rp 1.000.000. Tentu tidak mencukupi untuk mempertahankan standar hidup yang layak di masa pensiun.
Dampak kesenjangan antara pengeluaran dan uang yang tersedia bagi pensiunan sangat drastis karena terdapat selisih kekurangan sebesar Rp4.600.000 setiap bulannya (kebutuhan Rp5.600.000 sementara dana yang tersedia hanya Rp1.000.000). Dampak spesifik dari kesenjangan ini meliputi:
• Ketidakmampuan Memenuhi Kebutuhan Pokok: Dana pensiun sebesar Rp1.000.000 tidak cukup bahkan hanya untuk menutupi biaya makan saja yang mencapai Rp2.700.000, apalagi ditambah belanja bulanan sebesar Rp800.000.
• Risiko Layanan Dasar dan Kesehatan: Biaya untuk air, listrik, dan asuransi kesehatan jika dijumlahkan mencapai Rp1.100.000, yang berarti total dana pensiun bulanan sudah habis bahkan sebelum membayar kebutuhan-kebutuhan mendasar ini.
• Penurunan Standar Hidup yang Drastis: Pensiunan dipastikan tidak akan mampu mempertahankan standar hidup yang sama seperti saat masih bekerja, karena dana yang tersedia hanya 10% dari gaji terakhir, sementara biaya hidup minimal mencapai 56% dari gaji tersebut.
• Ketidakpastian Masa Tua: Sumber tersebut secara eksplisit mempertanyakan apa yang akan terjadi di hari tua dengan kondisi keuangan yang timpang tersebut, yang mengindikasikan adanya risiko kerentanan finansial yang serius bagi para pensiunan di Indonesia.
Maka, siapkanlah pensiun sejak dini. Kalau bukan kita, siapa lagi?