Kritik Keras atas Buku Islam Ala Prabowo

Begini ya Pak Kyai atau siapapun, mohon maaf nih. Sejak kecil, saya diajarkan orang tua untuk menjalankan ajaran Islam karena keyakinan kepada Allah dan tuntunan agama. Bukan karena Islam harus diberi label “ala siapa”. Karena itu, buku “Islam ala Prabowo” buat saya tidak pantas. Judulnya merusak otak. Islam itu bukan milik presiden, partai, kelompok, atau tokoh politik tertentu. Kalau agama mulai dikonstruksikan sebagai “ala” seorang penguasa, yang muncul justru kesan bahwa ajaran Islam perlu disesuaikan dengan kepentingan dan narasi politik penguasa. Bagi saya, Islam ya Islam, bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, dijalankan dengan keyakinan dan tanggung jawab pribadi. Bukan Islam yang diberi cap berdasarkan siapa yang sedang berkuasa. Jangan sampai agama yang seharusnya menjadi kompas moral justru diposisikan sebagai atribut politik.

Kalau mau bikin buku ya silakan, mau menulis juga silakan. Tapi untuk buku “Islam ala Prabowo”, buat saya tidak layak (sekalipun misal isinya baik). Maka secara tegas saya menyatakan tidak mau menyentuh, apalagi membaca, buku berjudul “Islam Ala Prabowo”. Bagi saya sebagai umat Islam, judul tersebut terasa provokatif dan tidak tepat. Islam adalah agama, bukan sesuatu yang layak dilekatkan sebagai “ala” seorang tokoh politik. Karena itu, saya mempertanyakan gagasan di balik penggunaan judul tersebut, terlebih ketika ada sosok yang dianggap kyai atau ulama ikutan menulis di buku itu. Kalau saya kyai, pasti saya tolak buku judulnya kayak gitu.

Bagi saya, Prabowo adalah bagian dari umat Islam, bukan penyebar atau representasi tunggal Islam. Islam tidak membutuhkan label personal seorang pejabat atau tokoh politik. Kalau logika “Islam ala” seperti ini dibenarkan, pertanyaannya kemudian sederhana: apakah setiap menteri, pejabat, atau tokoh politik juga boleh membuat dan menggunakan istilah “Islam ala menteri”, “Islam ala pejabat”, atau “Islam ala tokoh tertentu”? Bagi saya, cara pandang seperti itu justru berpotensi mengaburkan posisi Islam sebagai agama.

Saya juga menilai sangat disayangkan apabila lembaga seperti MUI dan BAZNAS menjadi sponsor penerbitan buku dengan judul semacam itu. Menurut saya, para penulis maupun pihak yang menerbitkan seharusnya sejak awal menyadari bahwa “judul memiliki makna dan dampak”, terlepas dari apakah isi bukunya dimaksudkan baik atau tidak. Bagi saya, isi yang mungkin dianggap baik tidak otomatis membuat sebuah judul menjadi tepat dan pantas digunakan.

Karena itu, sikap saya jelas: saya tidak mau menyentuh, apalagi membaca, buku “Islam Ala Prabowo”. Ini bukan soal membenci pribadi Prabowo, melainkan soal prinsip dan cara saya memandang Islam. Islam adalah agama, bukan “Islam ala siapa pun”. Bagi saya, membawa nama Islam ke dalam konstruksi “ala” seorang pejabat atau tokoh politik adalah sesuatu yang tidak tepat dan menyesatkan.

Tegas, saya tidak mau sentuh apalagi baca buku Islam Ala Prabowo

Bila berkuasa ya bekerja saja untuk umat. Tidak usah bikin definisi baru, apalagi tentang agama. Memangnya, siapa yang berhak mendefinisikan agama ketika agama bersinggungan dengan kekuasaan? Islam itu punya sejarah, sumber ajaran, tradisi keilmuan, dan otoritas moral yang jauh mendahului hadirnya negara maupun pergantian rezim. Agama sama sekali tidak perlu memperoleh legitimasi dari kekuasaan. Justru kekuasaanlah yang seharusnya diuji dan dibatasi oleh nilai-nilai moral agama. Kita belajar bahwa ketika penguasa terlalu jauh mengambil alih otoritas untuk menentukan tafsir agama, batas antara iman dan kepentingan politik menjadi kabur. Pada titik itulah, agama akhirnya berisiko berubah dari sumber kritik moral terhadap kekuasaan malah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan.

Jadi soalnya, bukan mendukung atau menolak. Tapi soal kita ingin mempertahankan prinsip bahwa Islam memiliki martabat moral yang tidak bergantung pada siapa yang sedang memegang kekuasaan? Islam tidak membutuhkan nama penguasa untuk menjadi sah; sebaliknya, setiap penguasa justru membutuhkan ukuran moral yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri agar kekuasaannya tidak berubah menjadi pembenaran atas segala sesuatu. Islam ya Islam, bukan Islam milik penguasa. Bukan pula Islam yang memperoleh definisinya dari rezim yang sedang berkuasa. Nggak usah maksalah soal-soal begini, apalagi urusan agama.

Tahu nggak? Di negeri, pendidikan bisa jadi sengaja dimahalkan. Lapangan kerja dipersulit. Buku-buku pencitaraan begini diproduksi. Tujuannya biar kita makin susah, tetap bodoh, dan miskin. MBG atau Kopdes, bisa jadi strategi negara. Sebab yang bodoh itu gampang dibohongi, yang miskin gampang diatur. Gitu saja sederhananya. Salam literasi!