Purbaya ke Suahasil: Dari Personal Branding ke Institutional Trust

Suahasil Nazara (Foto: Wikipedia)

Senin, 14 September 2026, Suahasil Nazara menempati posisi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian itu mungkin merupakan keputusan politik dan administratif Presiden Prabowo Subianto. Namun dari perspektif komunikasi publik, ada persoalan lain yang tidak kalah menarik: bagaimana memastikan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan tidak ikut berganti bersama pergantian menterinya.

Pertanyaan itu penting karena Purbaya bukan tipe pejabat yang sekadar hadir di depan kamera untuk membacakan kebijakan. Selama menjabat, ia berkembang menjadi figur yang mudah dikenali publik.

Purbaya berbicara lugas, spontan, berani menyampaikan pandangan, dan relatif nyaman berhadapan dengan media. Dalam banyak kesempatan, persoalan ekonomi yang biasanya terasa teknokratis menjadi lebih mudah dibicarakan karena hadir dalam bahasa seorang figur, bukan semata-mata bahasa sebuah institusi.

Di satu sisi, ini adalah keberhasilan komunikasi. Pejabat publik yang mampu membuat isu rumit menjadi mudah dipahami memiliki modal besar untuk membangun perhatian publik. Tidak semua menteri mampu membuat pernyataannya menjadi bahan pembicaraan luas.

Tetapi di sisi lain, ada konsekuensi yang sering luput diperhatikan. Ketika seorang pejabat terlalu kuat sebagai komunikator personal, perhatian publik dapat bergeser dari institusi kepada individu. Masyarakat tidak lagi hanya mengikuti apa yang dikatakan Kementerian Keuangan, tetapi mulai menunggu apa yang dikatakan menterinya.

Pada titik inilah seorang menteri dapat berubah menjadi sebuah "merek".

Konsep personalisasi komunikasi politik sebenarnya telah lama menjelaskan kecenderungan tersebut. Perhatian publik semakin terpusat kepada individu yang dianggap merepresentasikan institusi atau kebijakan.

Dalam konteks pemerintahan, personalisasi dapat menguntungkan karena wajah yang jelas membuat institusi lebih mudah dikenali. Namun personalisasi juga menyimpan risiko: reputasi individu dapat menjadi terlalu melekat pada reputasi institusi. Dan Purbaya adalah contoh yang menarik untuk membaca persoalan itu.

Saya tidak melihat gaya komunikasi Purbaya semata-mata sebagai persoalan benar atau salah. Justru kekuatannya terletak pada keberanian meninggalkan bahasa birokrasi yang sering kali terlalu steril.

Persoalannya adalah bahwa komunikasi seorang pejabat publik tidak pernah berhenti pada niat komunikator. Pesan akan diproses, ditafsirkan, dipotong, dikutip, disebarkan, dan diberi makna baru oleh publik.

Ada banyak kontroversi mengenai pernyataannya untuk memperlihatkan bagaimana proses tersebut bekerja. Pernyataan yang mungkin dimaksudkan untuk menjelaskan persoalan dari sudut pandang ekonomi dapat memperoleh makna yang berbeda ketika masuk ke ruang publik yang sedang sensitif.

Pelajarannya sederhana, tetapi penting: semakin spontan gaya komunikasi seorang pejabat, semakin besar pula kebutuhan terhadap disiplin pesan.

Seorang menteri boleh berbicara dengan bahasa manusia, tetapi ia harus sadar bahwa ia tetap berbicara sebagai institusi negara.

Di sinilah saya melihat tantangan pertama Suahasil. Dia tidak perlu menjadi Purbaya kedua. Bahkan, menurut saya, akan keliru jika komunikasi Suahasil dibangun dengan keinginan untuk meniru popularitas atau gaya personal pendahulunya.

Suahasil justru perlu membangun sesuatu yang berbeda: kepercayaan terhadap institusi.

Tugas pertamanya bukan membuat publik segera menyukai dirinya. Tugas pertamanya adalah membuat publik merasa bahwa pergantian Menteri Keuangan tidak berarti ketidakpastian arah fiskal.

Bagi masyarakat, pertanyaan itu sederhana: apakah kebijakan ekonomi tetap berjalan? Bagi dunia usaha: apakah arah kebijakan dapat diprediksi? Bagi investor: apakah pemerintah tetap konsisten? Bagi birokrasi: apakah prioritas kerja berubah? Sementara bagi media: siapa yang harus menjadi rujukan ketika muncul persoalan fiskal?

Semua pertanyaan tersebut pada dasarnya bermuara pada satu kata: kepastian.

Karena itu, komunikasi awal Suahasil seharusnya tidak dipenuhi upaya memperkenalkan dirinya. Suahasil tidak perlu terlalu banyak menjelaskan siapa dirinya, berapa lama pengalamannya, atau bagaimana ia akan berbeda dari Purbaya.

Publik lebih membutuhkan penjelasan tentang apa yang tetap, apa yang berubah, dan mengapa perubahan tersebut diperlukan.

Dalam komunikasi kebijakan, ketidakpastian sering kali bukan muncul karena kebijakannya berubah, melainkan karena publik tidak mendapatkan narasi yang jelas mengenai perubahan tersebut.

Di saat itulah konsep institutional trust menjadi relevan. Sebab kepercayaan publik yang sehat seharusnya tidak hanya dibangun melalui popularitas pejabat, tetapi melalui persepsi bahwa institusi kompeten, konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suahasil memiliki modal untuk membangun itu karena dia bukan orang luar Kementerian Keuangan. Suahasil memahami cara kerja institusi, kebijakan fiskal, dan birokrasi yang ada di dalamnya.

Tantangannya justru bagaimana pengetahuan teknokratis tersebut diterjemahkan menjadi komunikasi yang dapat dipahami masyarakat. Dan ini bukan pekerjaan sederhana.

Bahasa fiskal penuh dengan istilah yang secara teknis benar, tetapi belum tentu komunikatif. Defisit, primary balance, yield, pembiayaan, tax ratio, belanja negara, dan berbagai istilah lainnya dapat dimengerti oleh pasar dan birokrasi, tetapi tidak otomatis bermakna bagi masyarakat.

Padahal di balik istilah tersebut terdapat persoalan yang sangat konkret: harga barang, lapangan pekerjaan, subsidi, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan daya beli.

Karena itu, Suahasil membutuhkan dua bahasa sekaligus. Kepada pasar dan dunia usaha, ia harus berbicara dengan bahasa kepastian, konsistensi, dan data. Kepada masyarakat, ia harus berbicara dengan bahasa dampak: apa arti sebuah kebijakan bagi kehidupan mereka.

Komunikasi publik Kementerian Keuangan juga harus bergerak dari sekadar information delivery menuju meaning making. Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa sebuah angka berubah. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa angka itu berubah, apa konsekuensinya, siapa yang terdampak, dan bagaimana pemerintah mengelola risikonya.

Di titik ini, media memiliki posisi penting. Kementerian Keuangan tidak perlu takut terhadap pertanyaan kritis. Justru dalam isu fiskal, pertanyaan kritis adalah bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Yang perlu diperbaiki adalah kemungkinan munculnya banyak suara pemerintah yang tidak sinkron.

Menteri mengatakan A, pejabat teknis mengatakan B, kemudian muncul klarifikasi yang menghasilkan C. Bagi birokrasi, mungkin itu dilihat hanya sekadar persoalan koordinasi. Bagi publik, hal ini malah dapat dibaca sebagai ketidakjelasan kebijakan.

Karena itu, Suahasil membutuhkan message discipline. Bukan berarti semua pejabat harus mengucapkan kalimat yang sama, tetapi semua harus memiliki narasi kebijakan yang sama.

Prinsipnya sederhana: satu kebijakan, satu pesan utama, banyak penjelasan teknis.

Menteri menyampaikan arah dan alasan. Wakil menteri memperluas penjelasan. Direktur jenderal menjelaskan aspek teknis. Juru bicara dan humas memastikan konsistensi informasi. Dengan demikian, Kementerian Keuangan tidak bergantung pada satu figur untuk menjaga komunikasi publiknya.

Sebab sisi komunikasi mungkin merupakan salah satu pelajaran paling berharga dari periode Purbaya.

Purbaya memperlihatkan bahwa personalitas dapat membuat komunikasi pemerintah menjadi hidup. Namun Suahasil mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa komunikasi pemerintah juga dapat menjadi kuat tanpa harus bergantung pada personalitas seorang menteri.

Perbedaannya mungkin terlihat kecil, tetapi secara institusional sangat besar.

Jika komunikasi terlalu personal, maka pergantian menteri berpotensi menciptakan "kekosongan makna". Publik kehilangan figur yang selama ini menjadi rujukan. Sebaliknya, jika komunikasi dibangun secara institusional, pergantian figur tidak harus mengganggu kepercayaan terhadap organisasi.

Saya kira Suahasil tidak perlu menghapus warisan komunikasi Purbaya. Suahasil justru perlu mengambil sisi terbaiknya: keberanian berbicara secara sederhana, keterbukaan terhadap media, dan kemampuan menjadikan isu ekonomi sebagai percakapan publik.

Yang harus diperbaiki adalah sisi yang lebih struktural: disiplin pesan, koordinasi antarpejabat, komunikasi berbasis data, empati terhadap publik, dan konsistensi narasi.

Formula komunikasinya barangkali dapat dirumuskan sederhana: bahasa harus dekat dengan masyarakat, substansi harus kuat secara data, sikap harus empatik, dan pesan harus konsisten.

Lebih dari itu, Suahasil perlu memahami bahwa kepercayaan publik terhadap Menteri Keuangan memiliki karakter yang unik. Menteri Keuangan tidak hanya mengelola uang negara, tapi juga berbicara tentang bagaimana negara memperoleh uang dari masyarakat dan bagaimana uang tersebut dikembalikan melalui berbagai program dan layanan publik.

Itulah sebabnya komunikasi fiskal pada dasarnya adalah komunikasi mengenai hubungan negara dan warga negara.

Ketika pajak dinaikkan, masyarakat ingin tahu alasannya. Ketika subsidi dikurangi, masyarakat ingin tahu untuk apa penghematan tersebut digunakan. Ketika utang bertambah, masyarakat ingin tahu bagaimana risikonya dikelola. Ketika belanja negara meningkat, masyarakat ingin tahu apa manfaatnya.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa hanya berupa angka namun membutuhkan narasi yang membuat publik memahami hubungan antara kebijakan dan kepentingan mereka.

Dan di titik inilah Suahasil harus mampu membangun legitimasi.

Sebab legitimasi kebijakan tidak lahir hanya karena kebijakan dibuat berdasarkan kewenangan formal. Legitimasi juga dibangun melalui proses komunikasi yang membuat publik merasa kebijakan tersebut masuk akal, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka untuk diawasi.

Maka, ukuran keberhasilan komunikasi Suahasil seharusnya bukan seberapa sering namanya muncul di media. Bukan pula apakah ia dapat mengalahkan popularitas Purbaya.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah beberapa bulan publik mulai mengatakan, "Saya mungkin tidak setuju dengan kebijakannya, tetapi saya tahu apa yang dilakukan Kementerian Keuangan dan mengapa pemerintah mengambil keputusan itu."

Itulah bentuk kepercayaan yang lebih dewasa.

Pergantian Menteri Keuangan pada akhirnya memberikan kesempatan untuk menguji satu hal yang sangat penting dalam komunikasi publik pemerintah: apakah publik percaya kepada seorang menteri, atau kepada institusi yang diwakilinya?

Purbaya telah menunjukkan bahwa seorang pejabat dapat menjadi merek. Tantangan Suahasil sekarang adalah memastikan bahwa Kementerian Keuangan tidak menjadi merek milik siapa pun.

Sebab, menteri dapat berganti. Pemerintahan dapat berganti. Tetapi kepercayaan terhadap institusi negara seharusnya tidak ikut berganti setiap kali seseorang meninggalkan kursinya.