Pendidikan Terpinggirkan di NTT: Anak-Anak Bertahan di Sekolah Tak Layak

saya adalah Mahasiswa jurusan manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang berasal dari Nusa Tenggara Timur
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Muhamad Syukur tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Di tengah krisis pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemandangan seperti di Desa Bijaepasu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukan hal yang asing. Belasan anak berjalan menyusuri pematang ladang menuju sebuah sekolah dasar yang nyaris roboh. Ini adalah wajah nyata pendidikan di NTT—sekolah berdiri di tengah ladang, ruang kelas rusak, guru minim, tapi semangat anak-anak tetap menyala. Di daerah yang masuk kategori wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), pendidikan bukan lagi sekadar hak, melainkan perjuangan untuk bertahan hidup.
"Belajar di Tengah Atap Bocor dan Kursi Goyah"
Sekilas, sekolah ini tampak seperti bangunan tua biasa. Namun, jika masuk ke dalam, kita akan menemukan ruang kelas yang dindingnya mulai retak, papan tulisnya nyaris tak terbaca, dan kursi-kursi yang sudah goyah dimakan usia. Di beberapa sudut, atap bocor menjadi saksi betapa pendidikan seringkali hanya menjadi jargon di papan nama, bukan prioritas nyata. Di sekolah ini, jumlah guru tak pernah penuh. Dari enam kelas, hanya dua guru yang aktif hadir setiap hari, sisanya adalah tenaga honorer yang datang jika ada ongkos transportasi.
Meski demikian, semangat belajar anak-anak di sini tak pernah padam. Mereka datang membawa buku dalam kantong plastik agar tak basah oleh embun pagi. Banyak di antara mereka harus membantu orangtua lebih dulu di ladang sejak subuh sebelum pergi ke sekolah. Beberapa bahkan menyempatkan diri menjaga adik mereka di kelas, karena tak ada yang bisa mengasuh di rumah. Di mata mereka, sekolah bukan hanya tempat belajar baca tulis, tapi juga satu-satunya tempat berharap bahwa masa depan bisa sedikit berbeda dari hari ini.
Sayangnya, realitas ini sering luput dari pandangan pengambil kebijakan. Ketika pemerintah pusat sibuk berbicara soal digitalisasi sekolah dan kecerdasan buatan, anak-anak NTT justru masih berjuang mencari papan tulis yang utuh dan buku pelajaran yang layak. Infrastruktur pendidikan di banyak wilayah pedalaman NTT masih berada dalam kondisi darurat. Menurut data terakhir dari Dinas Pendidikan, lebih dari 1.800 ruang kelas di provinsi ini masuk kategori rusak berat. Sebagian besar berada di daerah yang sulit dijangkau, seperti pulau-pulau kecil di Alor, Lembata, dan Flores Timur.
Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kehadiran guru, terutama di sekolah dasar. Banyak guru muda yang enggan ditempatkan di pelosok karena minimnya fasilitas dan akses. Sementara itu, guru-guru senior yang bertahan kadang terpaksa mengajar lebih dari dua mata pelajaran berbeda. Pemerintah daerah telah mencoba berbagai solusi, mulai dari rotasi guru hingga insentif khusus, namun pelaksanaannya sering terkendala oleh anggaran dan birokrasi yang lamban.
Ironisnya, ketika krisis ini berlangsung, banyak kebijakan pendidikan di pusat justru tidak menyentuh kebutuhan mendasar anak-anak di pedalaman. Program-program nasional kadang bersifat seremonial dan tidak kontekstual. Di tengah euforia digitalisasi, anak-anak di Bijaepasu bahkan belum pernah menyentuh perangkat komputer. Sinyal internet pun tak selalu ada, apalagi pelatihan daring yang diwajibkan untuk guru.
Namun di balik semua keterbatasan itu, ada harapan yang tumbuh dari tanah yang sama. Kepala sekolah, Ibu Leni, dengan gaji yang pas-pasan, tetap datang setiap hari. Ia mengajar, menyapu kelas, dan sesekali memasak bubur untuk murid-murid yang datang tanpa sarapan. “Saya hanya ingin anak-anak di sini tahu bahwa mereka tidak dilupakan,” ujarnya pelan, sambil menatap langit NTT yang biru dan luas, seakan menyimpan banyak mimpi.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal bagaimana anak-anak bisa pintar. Tapi, bagaimana mereka bisa terus bertahan di tengah ketimpangan yang begitu nyata. Ketika pendidikan masih berdiri di tengah ladang, di antara semak dan rumput liar, maka negara harus mulai melihat bahwa membangun sekolah tidak cukup. Yang harus dibangun adalah keadilan.
