Utang Luar Negeri yang Mengakar Berpotensi Menjadi Negara Gagal Secara Implisit

Ilustrasi Meningkatnya Utang Luar Negeri (ULN). Sumber: pixabay.com

Suatu negara tentunya membutuhkan pinjaman apabila dalam keadaan mendesak seperti masa pandemi atau dapat pula sebagai modal pembangunan. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan kerugian di masa yang akan mendatang. Kesempatan yang ada seharusnya dipergunakan sebaik mungkin demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tertinggal.

Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang rendah dengan masa pembayaran yang lama. Terus kalau gitu, apa masyarakat juga turut berperan di dalamnya? Jawabannya di bawah ya!

Iya, negara juga pasti membutuhkan bunga nasional yang ditetapkan kepada warganya guna membantu melunasi utang yang sudah dipinjam, misalnya melalui pembayaran pajak. Namun, yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang justru dilakukan oleh pemerintah ketika sudah mendapatkan pinjaman. Kenapa bisa gitu..?

Dengan kata lain, korupsi yang mengakar sering kali membuat negara mengalami kerugian yang besar, sehingga persentase ekonomi negara pun turut merosot dan banyak kegagalan pada pembangunan yang tidak tuntas.

Utang Luar Negeri (ULN), sudah bukan menjadi rahasia umum lagi di tingkat nasional maupun global. ULN sendiri merupakan transfer sumber daya dari pemerintah dan badan-badan publik suatu negara, kepada pemerintah dan badan-badan publik negara lain untuk tujuan membantu perekonomiannya.

Dalam pelaksanaannya, ada yang dinamakan Quid Pro Quo, yang menyebabkan tidak terlibatnya unsur mutualitas, tawar-menawar, atau bantuan bahkan keuntungan yang diberikan. Sebagai contoh, Marshall Plan, yang juga dikenal dengan Program Pemulihan Eropa, yakni program Amerika Serikat yang memberikan bantuan kepada Eropa Barat setelah kehancuran Perang Dunia II yang diberlakukan pada tahun 1948 dan 1952 dengan menyediakan lebih dari $17 miliar untuk membantu membiayai upaya pembangunan kembali di benua tersebut.

Hanya saja, yang tidak diketahui yaitu bantuan tersebut sebenarnya memiliki agenda tersembunyi berbentuk keinginan membendung komunisme yang ada pada saat itu.

Nah...

Pada dasarnya, lembaga ekonomi (economic institutions) menjadi wadah yang menyediakan kerangka kerja yang mana kebijakan pasti ditetapkan di dalamnya. Selain itu, perlu dipahami juga bahwasanya inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ULN. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien dengan probabilitasnya. Misalnya terjadi perubahan inflasi, maka ULN akan menurun. Kalian tahu gak sih apa itu inflasi?

Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus hingga mengakibatkan nilai mata uang semakin merosot. Hal ini dapat terjadi karena kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa umum dalam waktu yang panjang (kontinu), yang mana penyebab utamanya yakni tidak seimbangnya arus uang dan barang tersebut.

Tidak hanya itu, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus menurun dan pada akhirnya standar hidup dari masyarakat juga ikut menurun. Sebenarnya inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Selanjutnya, pemerintah harus melalukan intervensi dengan kebijakan untuk membantu menstabilkan perekonomian.

Bahkan sejatinya akumulasi dari ULN juga akan berpotensi menjadi investasi kalau dikelola dengan semaksimal mungkin. Kalau investasi pasti sudah pada tahu kan?

Ya! Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan akan menciptakan keuntungan berupa peningkatan nilai ekonomi. Investasi sendiri mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi yang terbagi menjadi beberapa era hingga saat ini, salah satunya yaitu industri 4.0 yang dimulai sekitar tahun 2010-an, dan aku yakin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, di mana tercipta gelombang baru investasi yang menyebabkan bisnis berkembang secara pesat melalui teknologi informasi-aplikasi.

Memang, ULN berperan guna mengatasi kemiskinan karena mampu memberikan tambahan devisa yang diperlukan sebagai pembiayaan berbagai program penanggulangan dibalik alasan terjadinya ULN yang disebabkan oleh tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang berpeluang menjadi negara gagal ketika tidak segera diatasi permasalahannya.

Kenapa sih harus ada yang dinamakan "negara gagal"? Terus kira-kira apa ya definisi dari negara gagal yang paling spesifik?

Okay, negara gagal adalah negara yang dianggap gagal memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dasar atas suatu pemerintahan yang berdaulat. Definisi negara gagal yang paling sering diutarakan atau menurut Fund for Peace (yang juga diartikan sebagai ciri-ciri negara gagal), yaitu pemerintah pusatnya tidak efektif, buruknya layanan publik, tindak kejahatan yang meluas, intervensi antara aktor negara dengan aktor non-negara, menurunnya ekonomi secara tajam, adanya pengungsi atau perpindahan penduduk yang tidak terkendali, serta serangan militer baik dari dalam maupun luar negara berpotensi terjadi.

Oh iya, teman-teman tahu gak kenapa penetapan negara yang gagal sampai saat ini masih dianggap kontroversial? Kalau dari aku sendiri, hal tersebut terjadi karena akan berpengaruh terhadap konsekuensi geopolitik.

Menurut Daron Acemoglu, negara yang gagal itu sebenarnya hasil dari buatan manusia berupa sistem, aturan, dan regulasi, baik formal atau informal, yang menciptakan insentif yang berbeda. Contohnya Dubai dan Shanghai pada tahun 1991 yang benar-benar menjadi bagian dari negara gagal dengan segala kekurangan segi ekonomi dan kerusakan bidang politik, kemudian sekarang menjadi negara yang berkembang dengan pesat terutama infrastrukturnya.

Institusi sejatinya menjadi solusi atas kegagalan yang dialami suatu negara, karena merupakan praktik sosial yang terdiri dari peran yang diakui dan digabungkan dengan klaster lalu membuat aturan atau konvensi yang mengatur hubungan antarsesama (Oran Young, 1989).

Oleh karena itu, setiap negara harus mampu merefleksikan institusi komprehensif yang ditandai dengan sedikitnya tingkat korupsi, serta adanya sumber pendapatan dan manajemen pekerjaan yang maksimal, supaya mencapai kekayaan yang berkelanjutan (good institution – least corruption – revenue – wealth).

Merit Based Institutions atau penggunaan kriteria merit dalam pemberian bantuan institusional yang saat ini telah berkembang pesat, berhasil menggantikan kebutuhan sebagai faktor utama terkait pemberian bantuan. Kira-kira ada gak ya penerapannya di dalam lingkup mahasiswa?

Okay, next ya...

Bersamaan dengan itu, ternyata gerakan akuntabilitas di perguruan tinggi juga lebih menekankan pada retensi sebagai indikator keberhasilan dari kualitas institusi.

Hal tersebut dapat dibandingkan melalui Capable People vs Clan Based. Capable people adalah golongan orang yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi serta dapat menerapkan kompetensi pada situasi yang baru dengan baik. Sedangkan clan based adalah sekelompok orang yang disatukan oleh kekerabatan dan keturunan yang cenderung bersifat endogami serta biasanya mendahului bentuk organisasi masyarakat atau pemerintahan yang lebih terpusat.

Jadi, sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah 2 hal ketercapaian yang paling efektif dan efisien kalau dinetralisir dengan produktif bagi bangsa dan negara Indonesia (resources – well management – wealth – sustainable wealth).

Thank you!