Dari Kantong Masyarakat ke Kas Negara: Mengapa Pajak Penting bagi Perekonomian

Ilustrasi Dari Kantong Masyarakat ke Kas Negara, Sumber: Dok. pribadi/Ai

Saat membeli makanan, berbelanja, membayar jasa, atau menerima penghasilan, ada kemungkinan pajak ikut berada di dalam transaksi tersebut. Bagi masyarakat, pajak sering hanya terlihat sebagai tambahan tagihan atau kewajiban yang harus dibayar. Namun dari sisi ekonomi makro, aliran uang ini berkaitan langsung dengan kemampuan negara menjalankan berbagai program dan kebijakan fiskal.

Dari Transaksi Sehari-hari ke Penerimaan Negara

Bayangkan seorang konsumen membeli makan siang di restoran. Ia membayar harga makanan beserta pajaknya, dan bagi konsumen transaksi itu selesai. Namun dari sisi perekonomian, rangkaiannya lebih panjang. Restoran memperoleh pendapatan, membayar pegawai, membeli bahan baku dari pemasok, lalu menjalankan usahanya kembali. Di sisi lain, penerimaan pajak masuk ke sistem keuangan negara.

Karena itu, pajak tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Ketika konsumsi, produksi, perdagangan, dan usaha berkembang, basis penerimaan negara ikut berubah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, naik dari 5,03 persen pada 2024. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada tahun yang sama mencapai Rp23.821,1 triliun. Namun, pertumbuhan ini tidak otomatis berubah menjadi penerimaan pajak.

Ketika Pertumbuhan Ekonomi Belum Berarti Penerimaan Pajak Meningkat

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan perpajakan adalah tax ratio, yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB. Menurut Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia pada 2024 berada di sekitar 10,08 persen. Pada semester I 2025, angkanya berada di 8,42 persen dan pada kuartal III 2025 mencapai 8,58 persen. Namun, kinerja perpajakan kembali menguat pada kuartal IV 2025.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya seberapa besar pajak yang terkumpul, tetapi juga seberapa luas basis pajak dan seberapa efektif sistem perpajakan menjangkau aktivitas ekonomi. Ekonomi bisa tumbuh, tetapi penerimaan pajak tidak selalu bergerak searah. Harga komoditas, keuntungan perusahaan, tingkat konsumsi, kondisi usaha, hingga kepatuhan wajib pajak turut memengaruhinya.

Tantangan Kepatuhan

Kepatuhan menjadi tantangan lain. Membayar dan melaporkan pajak membutuhkan kesadaran masyarakat sekaligus sistem administrasi yang mudah digunakan dan dapat dipercaya. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa pada 2025 pemerintah menargetkan 16,21 juta SPT Tahunan, atau sekitar 81,92 persen dari wajib pajak yang wajib melapor.

Karena itu, peningkatan penerimaan tidak cukup bergantung pada kenaikan tarif. Pemerintah juga perlu memperbaiki administrasi, memperluas basis pajak, meningkatkan pengawasan, dan memberikan layanan yang memudahkan wajib pajak. Digitalisasi, termasuk melalui Coretax, menjadi bagian dari reformasi tersebut.

Pajak dan Ruang Gerak Pemerintah

Lalu, mengapa penerimaan pajak penting bagi ekonomi makro? Jawabannya tidak berhenti pada pembiayaan pengeluaran pemerintah. Penerimaan negara juga menentukan seberapa besar ruang gerak pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal. Ketika perekonomian membutuhkan dukungan, anggaran dapat digunakan untuk menjaga aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ketika diperlukan pengendalian, kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk menjaga keseimbangan.

Perkembangan APBN 2026 menunjukkan hal ini. Hingga 30 Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp1.035,7 triliun, tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bukan Hanya Soal Membayar Pajak

Pembahasan pajak pada akhirnya mempertemukan dua kepentingan. Negara membutuhkan penerimaan yang cukup untuk menjalankan fungsinya, sementara masyarakat membutuhkan sistem perpajakan yang jelas, adil, mudah dipahami, dan dapat dipercaya. Tantangannya bukan hanya membuat penerimaan semakin besar, tetapi juga memperluas kepatuhan tanpa menghambat kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas administrasi, dan memastikan penerimaan dikelola secara bertanggung jawab.

Pajak mungkin dimulai dari transaksi kecil sehari-hari. Namun ketika jutaan transaksi itu dikumpulkan dalam skala nasional, nilainya menjadi bagian penting dari kemampuan negara bergerak. Kekuatan pajak tidak hanya ditentukan oleh banyaknya uang yang masuk ke kas negara, tetapi juga oleh seberapa luas masyarakat ikut dalam sistem dan seberapa baik negara mengubah penerimaan itu menjadi kapasitas untuk menghadapi kebutuhan ekonomi.

Ditulis Oleh: Pratama Aditya Putra, Miftahul Jannah, Fitriawan

Program Studi Manajemen - Universitas Pamulang