Tambang Rakyat, Jalan Tengah dan Keadilan Ekologis
Tulisan dari Ridha Saleh tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Industri ekstraktif di Indonesia kerap terjebak di antara dua kutub yang sama-sama meninggalkan luka panjang: dominasi korporasi raksasa yang menyedot kekayaan alam ke luar daerah, atau pertambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi liar tanpa kendali keselamatan dan lingkungan. Kedua pusaran tersebut, masyarakat local-lah menjadi pihak yang paling rentan. Mereka menanggung kerusakan ekologis, pencemaran sumber air, bahkan kehilangan nyawa, sementara nilai tambah ekonomi mengalir jauh ke kantong para pemilik modal.
Di tengah kebuntuan tata kelola sumber daya alam ini, pelembagaan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas), baik berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi berbasis komunitas, jalan tengah yang rasional dan konstitusional. Gagasan ini mengembalikan roh Pasal 33 UUD 1945: kekayaan alam harus dikelola sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, bukan menjadi arena perburuan rente segelintir pemodal.
Darurat Kemanusiaan dan Jurang Legalitas
Penambang rakyat kerap distigma sebagai biang keladi kerusakan hutan dan pencemaran merkuri atau sianida. Tudingan ini mengabaikan akar masalah structural. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan ketimpangan yang mencolok.
Hingga 2026, Menteri ESDM telah menetapkan 2.046 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 100.764,97 hektare di 27 provinsi. Namun, berdasarkan data MODI per Februari 2026, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terbit baru 15 izin. Dengan luas maksimum 10 hektare per izin, total areal yang bisa tercakup IPR paling banyak 150 hektare, atau sekitar 0,15 persen dari luas WPR. Dengan kata lain, lebih dari 99,8 persen wilayah yang dicadangkan negara untuk tambang rakyat belum bisa digarap secara legal.
Hambatan itu sudah tampak sejak hulu. Hingga 2024, dokumen pengelolaan WPR baru ditetapkan di 12 provinsi, sementara dokumen di tiga provinsi lain masih menunggu penetapan dan enam provinsi lainnya masih dalam penyusunan.
Ketika pintu legalitas nyaris tertutup, ribuan warga yang terdesak kebutuhan ekonomi terdorong masuk ke 2.741 titik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di seluruh negeri. Tanpa payung hukum, pendampingan teknis, maupun standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lubang-lubang tambang ilegal itu berubah menjadi jebakan maut yang terus menelan korban jiwa.
Tragedi longsor dan tertimbunnya penambang di lokasi PETI terus berulang. Tingginya angka kematian di area Pertambangan Tanpa Izin (PETI) bukan sekadar deretan statistik kecelakaan kerja, melainkan cerminan nyata dari krisis tata kelola dan lemahnya perlindungan nyawa manusia. Di Sumatera Barat saja, catatan pemantauan lingkungan menunjukkan sedikitnya 52 nyawa melayang akibat tambang emas ilegal dalam satu dekade terakhir, termasuk 45 korban tewas akibat longsor sejak 2020. Tragedi serupa terus berulang di daerah lain, seperti longsor tambang emas di Bone Bolango, Gorontalo, yang merenggut 26 nyawa pada 2024, serta rentetan kecelakaan tambang temas illegal di Provinsi Sulawesi Tengah yang menewaskan sedikitnya belasan pekerja dalam 4 tahun terakhir.
Selain menelan korban jiwa, pembiaran tambang ilegal memicu konflik sosial yang merusak kohesi warga. Laporan Komnas HAM dan berbagai kajian lapangan menyoroti konflik horizontal antarwarga, sengketa lahan, intimidasi terhadap warga yang menolak pencemaran sungai, hingga terputusnya akses jalan dan jembatan desa akibat galian liar. Dari sisi fiskal, negara juga mengalami kebocoran besar, dengan potensi kerugian setidaknya Rp300 triliun akibat pertambangan ilegal.
Koreksi Relasi Kuasa melalui BUMMas
Persoalan mendasar maraknya PETI adalah relasi kuasa yang timpang. Di balik ribuan penambang tradisional yang mempertaruhkan nyawa di dasar lubang, sering kali berdiri oknum aparat, cukong atau pemodal gelap yang mengendalikan rantai pasok dan menikmati keuntungan terbesar tanpa menanggung risiko hukum maupun ekologis.
Di sinilah BUMMas hadir sebagai instrumen koreksi struktural. Ketika pengelolaan tambang rakyat dilembagakan dalam badan usaha milik komunitas, posisi warga berubah secara mendasar. Mereka tidak lagi menjadi buruh harian berisiko tinggi bagi pemodal luar, melainkan pemilik sekaligus pengelola bersama sumber daya di tanah mereka sendiri. Keuntungan tidak menguap ke luar daerah, tetapi berputar kembali untuk membiayai infrastruktur desa, pendidikan, dan kesejahteraan kolektif.
Lebih jauh, pelembagaan melalui BUMMas menjadi fondasi penting bagi keadilan ekologis. Berbeda dengan korporasi besar atau cukong ilegal yang tinggal jauh dari lokasi tambang, pengurus dan anggota BUMMas adalah warga yang setiap hari menghirup udara dan meminum air di sekitar wilayah operasi. Keterikatan langsung pada ruang hidup ini melahirkan pengawasan sosial yang organik. Komunitas berkepentingan memastikan tambang dikelola dengan prinsip keselamatan kerja, tanpa membuang limbah beracun ke sungai, dan dengan reklamasi lahan bekas galian agar tetap layak huni bagi generasi mendatang.
Kehadiran Negara sebagai Prasyarat
Tentu, menjadikan BUMMas sebagai motor pertambangan rakyat yang aman dan adil secara ekologis tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar semata. Tanpa intervensi dan keberpihakan negara, gagasan ini akan kandas oleh keterbatasan modal dan rumitnya birokrasi.
Pemerintah perlu segera mengambil tiga langkah strategis: Pertama; mempersempit jurang antara penetapan WPR dan penerbitan IPR dengan menyederhanakan persyaratan teknis, agar akses terbuka bagi koperasi dan badan usaha milik warga, bukan dibajak pemodal besar yang berkedok koperasi, Kedua; menyediakan skema pembiayaan hijau dan pendampingan teknologi pengolahan mineral yang ramah lingkungan, tanpa merkuri maupun sianida. Ketiga; menegakkan hukum secara tegas terhadap jaringan pemodal dan beking tambang ilegal yang selama ini merusak ekosistem dan memicu konflik sosial.
Pada akhirnya, menyelamatkan nyawa penambang, meredam konflik sosial, dan menghentikan kerugian negara ratusan triliun rupiah tidak cukup dengan razia sesaat di lapangan. Negara harus berani menata ulang struktur kepemilikan ekonomi di tingkat tapak. Memberi ruang legal, modal, dan kepercayaan kepada BUMMas untuk mengelola tambang rakyat secara berkelanjutan adalah jalan paling bermartabat untuk menegakkan kedaulatan rakyat sekaligus merawat keadilan ekologis.

