Makan Siang Gratis Buat Siswa, Guru Honorer?

Ilustrasi bekal makan siang gratis untuk anak sekolah di luar negeri. Foto: Shutterstock

Bagi saya makan siang gratis buat pelajar Indonesia sangat setuju. Toh dikasih gratis masa gak setuju, apalagi ini sudah janji politik Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. itu harus terpenuhi karena akan ditagih oleh mereka yang menantikan.

Ya, tentunya mereka yang menantikan adalah para pelajar kita yang orangtuanya secara ekonomi kurang. Akan berbeda bagi mereka yang secara ekonomi mapan atau menengah ke atas, mungkin sedikit melirik dengan sebelah mata, karena bagi mereka menu makanan seperti itu bukannya menaikkan gizi malah menurunkan gizi.

Kan tujuan utamanya mencegah stunting, stunting itu akibat kekurangan gizi. Menurut saya harus ada pemilahan, siapa yang membutuhkan. Oleh karena itu, makan siang gratis bukan bicara pemerataan, namun harus juga tepat sasaran.

Berkaitan dengan makan siang gratis ini pun berkaitan dengan amanat undang-undang, bukan hanya sebuah janji politik. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar.

Orang kaya tidak perlu subsidi, namun mereka harus mengsubsidi yang miskin. Apa artinya bagi mereka makanan dengan harga satu porsi 10-20 ribu, masih banyak mereka yang memerlukan dan terlibat dalam pendidikan yang perlu subsidi makan gratis ini.

Sebut saja mereka yang mendidik para pelajar yang masih berstatus honorer. Bukan rahasia lagi, penghasilan mereka jauh di bawah UMR. Di Jawa Barat saja yang notabene provinsi yang lebih dekat ke Ibukota honor paling tinggi bagi mereka honorer di sekolah negeri tidak ada yang lebih dari 2,5 juta, jauh dari UMR Kabupaten Karawang yang sudah di atas 5 juta rupiah, bahkan untuk guru SD dan SMP masih ada yang di bawah 300 ribu rupiah (lulusan Sarjana lho).

Kalau dikategorikan level ekonomi masyarakat, mereka tergolong masyarakat yang harus mendapatkan jaminan kesejahteraan oleh negara, apalagi tugas mereka yang sangat berat dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia ke depan dalam menghadapi bonus demografi.

Elemen pendidikan bukan hanya siswa namun termasuk di dalamnya guru dan tenaga kependidikan. Bagi mereka tenaga honorer, bisa anda bayangkan dengan honor katakanlah satu juta rupiah (masih beruntung) mereka harus mengajar tiap hari di sekolah, harus minum, makan, mengeluarkan ongkos angkutan umum atau beli bensin, berapa perhari yang mereka keluarkan.

Anggap saja, mereka makan siang dengan harga Rp 15.000 dan minum Rp 5.000, berarti perhari dia harus mengeluarkan uang Rp 20.000. Kalau dalam satu bulan ada 22 hari kerja, berarti dia harus menyisihkan uang dari gajinya Rp 440.000. Ditambah transportasi sehari misal Rp 10.000, berarti dia harus mengeluarkan uang total dalam satu bulan Rp 660.000.

Iya kalau satu juta honornya, bagaimana kalau honor mereka hanya Rp 300.000 atau Rp 500.000? Honor satu juta saja hanya cukup buat dia makan 1 atau 2 kali makan, apalagi jika kurang dari itu. Bagaimana anak istri mereka di rumah?

Saya sengaja mengangkat ilustrasi di atas, karena saya punya keyakinan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memuliakan para gurunya, tanpa kecuali. Kalau negara memperhatikan para pelajar makan siang gratis, mengapa para guru honorer tidak diperhatikan?

Menurut saya, alangkah bijaknya jika pemerintah menggulirkan program makan siang gratis bagi pelajar juga bagi para guru honorer, lebih bijak lagi kalau mereka (para guru honorer) secepatnya semua diangkat menjadi ASN, karena mereka sudah bertahun-tahun membantu negara menjadi ujung tombak dalam mendidik generasi bangsa.

Strategi bertahap menurut hemat saya harus diprioritaskan mulai dari pelosok desa menuju kota dari tingkat TK sampai dengan SMA. Itupun tidak terbatas pada sekolah negeri saja tapi semua sekolah baik negeri maupun swasta.

Sekali lagi harus tepat sasaran, pemerintah harus punya data para pelajar dan data guru yang perlu diberi makan siang gratis. Sekolah tinggal menerima sejumlah paket makan siang gratis tersebut tiap harinya, sekolah tidak perlu ribet melakukan pengadaan konsumsi tersebut dan bisa fokus pada pengelolaan pembelajaran.

Repot memang, tapi lebih repot lagi kalau sekolah dikasih beban untuk mengelola makan siang gratis. Kalau ada lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah mengelola makan siang gratis tentunya menurut hemat saya akan lebih baik.