Konten dari Pengguna

Pailit: Siapa yang Terlindungi dan Siapa yang Terlupa di Balik Palu Hakim?

Edi Tarwah

Mahasiswa S1 Manajemen Universitas Pamulang yang tertarik pada dunia bisnis, manajemen, dan isu sosial ekonomi. Melalui tulisan, saya ingin berbagi pemikiran kritis dan menambah wawasan pembaca tentang berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat.

24 Oktober 2026 16:53 WIB·waktu baca 2 menit

Ikuti kumparan di Google

Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google

0

Tulisan dari Edi Tarwah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pas pengadilan niaga mengetok palu putusan pailit, perhatian kita biasanya langsung ke nama perusahaan besar dan angka utangnya yang bikin geleng-geleng. Padahal ada pertanyaan yang lebih penting: siapa sebenarnya yang paling kena dampak [kepailitan]? Jawabannya nggak selalu pemilik usaha. Sering kali justru [pekerja] dan pemasok kecil yang paling lama menunggu kepastian.

HuTiga Langkah Perbaikan Praktik Pailit agar Lebih Adilkum Kepailitan Masih Sisakan Perlindungan buat Debitur

Hukum nggak sepenuhnya kejam, kok. Pasal 22 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengecualikan beberapa hal dari harta pailit, seperti perlengkapan kerja, makanan untuk sepuluh hari buat debitur dan keluarganya, penghasilan dari pekerjaannya, serta uang nafkah. Intinya, orang yang pailit tetap manusia yang harus bisa makan dan hidup.

Dalam Kepailitan, Kreditur Nggak Antre di Barisan yang Sama

Nah, di sini mulai timpang. Kreditur pemegang jaminan, misalnya hak tanggungan atau fidusia, relatif aman karena bisa mengeksekusi jaminannya. Sementara kreditur konkuren, yaitu pemasok kecil dan pihak tanpa jaminan, sering cuma kebagian sisa yang jumlahnya jauh dari piutang aslinya.

Nasib Pekerja dalam Kepailitan Masih Jadi PR

Posisi pekerja paling rumit. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan upah pekerja harus didahulukan pembayarannya. Tapi di lapangan, pencairannya bisa lama karena harus menunggu kurator membereskan dan menjual harta. Kasus Sritex memperlihatkan hal ini: setelah dinyatakan pailit, ribuan buruh khawatir kehilangan pekerjaan dan hak mereka belum tentu cair cepat, sementara sorotan publik lebih banyak tertuju ke besarnya utang perusahaan.

Tiga Hal yang Perlu Dibenahi dari Praktik Kepailitan

Pertama, kurator dan hakim pengawas perlu lebih transparan dan cepat menyelesaikan hak pekerja, bukan cuma mengejar nilai aset.

Kedua, dampak sosial perlu dipikirkan dari awal. Pengadilan memang harus taat pada syarat formal pailit, tapi pemerintah daerah dan kementerian terkait bisa menyiapkan perlindungan buat pekerja sebelum dan sesudah putusan.

Ketiga, pekerja dan pemasok kecil perlu melek hukum. Mereka berhak mendaftarkan tagihan dan hadir di rapat pencocokan utang. Kalau diam saja, suara mereka gampang hilang.

Kepailitan Harus Adil sampai ke yang Paling Rentan

Kepailitan memang instrumen hukum yang sah dan perlu. Tapi adil atau nggaknya nggak cukup diukur dari seberapa rapi aset dibagi. Ukuran sebenarnya: apakah mereka yang paling rentan ikut terlindungi?

Jadi, buat pemerintah dan aparat hukum, pastikan hak pekerja nggak jadi korban prosedur. Buat pekerja dan pemasok kecil, kenali hak kalian sebelum terlambat. Dan buat kita semua, mulai lihat kepailitan bukan cuma soal angka utang, tapi soal manusia di baliknya.