PDRB Hijau dan Disparitas Wilayah: Mengukur Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
Tulisan dari Edi Tarwah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Penerapan perhitungan PDRB Hijau yang akuntabel serta pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan dua instrumen vital yang menentukan apakah ekspansi ekonomi di berbagai daerah Indonesia benar-benar menciptakan kemakmuran hakiki atau justru meninggalkan kerusakan lingkungan yang parah. Dalam sebuah diskusi kelompok terarah di Universitas Pamulang, kami sempat menguraikan disparitas ketimpangan ekonomi antara Kawasan Indonesia Bagian Barat (IBB) dan Kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT). Data menunjukkan bahwa Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra menyumbang lebih dari 82 persen dari total Produk Domestik Bruto nasional, sementara kawasan timur hanya menerima bagian sisanya. Dari fakta teoretis dan praktis tersebut, kami menyadari bahwa mengukur Produk Domestik Regional Bruto secara konvensional tanpa memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan adalah sebuah kekeliruan besar yang harus segera dibenahi.
Menelaah Urgensi PDRB Hijau dan Tantangan Ketimpangan Regional
Dalam analisis akuntansi ekonomi makro daerah, PDRB konvensional selama ini hanya menghitung nilai tambah barang dan jasa pada harga pasar tanpa memedulikan dampak sampingan terhadap ekosistem alami. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, konsep PDRB Hijau dikembangkan dengan mengintegrasikan faktor deplesi atau pengurangan cadangan sumber daya alam serta degradasi kerusakan lingkungan ke dalam neraca pendapatan daerah. Tanpa kriteria akuntansi hijau ini, provinsi yang kaya akan hasil tambang dan kayu hutan tampak seolah-olah mengalami lonjakan PDRB per kapita yang sangat tinggi, padahal modal kekayaan alaminya sedang tergerus secara masif.
Di sisi lain, tantangan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan struktur perekonomian yang tajam. Kawasan Indonesia Bagian Barat yang didominasi sektor manufaktur dan jasa memiliki rata-rata PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kawasan Indonesia Bagian Timur. Agar desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tidak memicu ketimpangan yang semakin menganga, pemerintah kabupaten dan kota membutuhkan dorongan regulasi yang mewajibkan penyusunan neraca PDRB Hijau secara rutin dalam perencanaan APBD.
Dampak Keberlanjutan Lingkungan Terhadap Daya Tahan Bisnis dan Riset
Pentingnya penerapan akuntansi lingkungan dan pemerataan regional terhadap keberlanjutan investasi telah dibuktikan secara ilmiah melalui berbagai studi akademis. Sebuah riset empiris yang dipublikasikan dalam Journal of Environmental and Resource Economics menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan kalkulasi PDRB Hijau secara konsisten mampu menekan kerugian ekonomi akibat bencana alam dan kerusakan ekosistem hingga 34% lebih rendah dibandingkan daerah yang hanya mengejar target PDRB konvensional. Penelitian tersebut mempertegas bahwa keberlanjutan fungsi lingkungan merupakan prasyarat utama stabilitas bisnis.
Riset ilmiah paralel dari Asian Development Review mengenai kebijakan ekonomi regional Indonesia juga menguraikan bahwa dorongan investasi di Kawasan Indonesia Bagian Timur harus difokuskan pada pengolahan hilirisasi komoditas lokal dan sektor tersier. Ketika pembangunan infrastruktur publik di kawasan timur dipercepat, biaya logistik antarwilayah akan menurun, sehingga disparitas harga dan pendapatan dapat dipangkas secara gradual. Hal ini mengonfirmasi bahwa penyelarasan antara perlindungan ekologi dan percepatan pembangunan daerah adalah jalan terbaik menuju kemandirian ekonomi nasional.
Strategi Membangun Bisnis Berkelanjutan Bagi Generasi Muda
Pada akhirnya, mempelajari konsep PDRB Hijau dan dinamika ekonomi daerah memberikan wawasan strategis yang sangat berharga bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi wirausahawan maupun praktisi kebijakan publik. Memahami realitas ekonomi lingkungan mendidik kita untuk tidak mengejar keuntungan bisnis dengan cara merusak daya dukung alam.
Bagi kita para mahasiswa manajemen, mengasah kemampuan merancang usaha yang ramah lingkungan, memperluas wawasan ekspansi bisnis ke daerah-daerah berkembang di luar Jawa, serta mendukung diterapkannya akuntansi hijau adalah kontribusi nyata bagi bangsa. Keberhasilan dalam memimpin usaha di masa depan tidak diukur dari seberapa banyak aset bumi yang berhasil kita kaji dan keruk untuk profit jangka pendek, melainkan dari seberapa bijak kita menjaga kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dan berkelanjutan bagi seluruh generasi mendatang.

