Riah-riuh Komunikasi
Fellow di Groningen Research Centre for Southeast Asia and ASEAN.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Tatang Muttaqin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di penghujung 2025, pengamat politik Hendri Satrio kembali menggugah publik lewat buku terbarunya berjudul Riah-Riuh Komunikasi: Momentum Politik dan Aktivitas Media Sosial.
Judul ini saja sudah terasa “berisik”, dalam arti yang positif, yakni seolah mengajak pembaca masuk ke hiruk-pikuk dunia komunikasi politik yang tak pernah benar-benar sunyi.
Dalam prolognya, CEO Kedaikopi ini mengungkapkan buku ini seperti kelanjutan napas dari karya sebelumnya yang bertajuk Momentum: Karier Politik dan Aktivitas Media Sosial.
Di sana, Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, memperkenalkan konsep momentum politik sebagai sesuatu yang dicari semua orang, tetapi sulit dikenali. Ia bukan sekadar momen biasa, melainkan juga titik krusial ketika perubahan besar terjadi: bisa berupa lonjakan popularitas atau justru kejatuhan, tergantung bagaimana komunikasi dijalankan.
Hensa mengibaratkan momentum seperti roket. Kesempatan itu hanya datang sekali dan jika mesin gagal menyala pada saat yang tepat, roket tak akan pernah lepas landas. Dalam konteks politik, kegagalan membaca momentum sering kali berakar pada komunikasi yang tidak tepat: terlambat, tidak empatik, atau bahkan menyesatkan.
Lebih jauh, buku Riah-riuh Komunikasi mengingatkan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia bukan semata soal ekonomi atau politik praktis, melainkan juga akibat lunturnya kesadaran akan keberagaman serta melemahnya komunikasi publik sebagai ruang bersama. Komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan solidaritas justru kerap berubah menjadi alat polarisasi. Di titik inilah, modal sosial bangsa perlahan terkikis.
Dalam era digital yang serba cepat, kemampuan berkomunikasi publik tak lagi bisa dianggap sebagai pelengkap. Komunikasi publik adalah kunci, core of the core. Pemerintah, politisi, bahkan tokoh publik, dituntut untuk menyampaikan pesan secara jernih, jujur, dan strategis. Tanpa itu, kredibilitas sulit dibangun, apalagi dipertahankan. Hensa menegaskan komunikasi publik bukan aksesori kekuasaan, melainkan fondasi utama.
Salah satu bagian paling menggelitik dari buku ini muncul di awal: “Anggota DPR = Perwakilan rakyat. Kalau rakyatnya tolol, berarti wakilnya…?” Pertanyaan provokatif ini bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menggugah kesadaran bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi antara rakyat dan wakilnya. Di sinilah pentingnya komunikasi empatik yang mencakup kemampuan mendengar, memahami, dan merespons dengan hati.
Buku ini juga membedah dinamika komunikasi antar-presiden dan mantan presiden dalam konteks kekuasaan. Istilah “Presidential Club” menjadi menarik untuk direnungkan: Bagaimana relasi antarelite ini membentuk persepsi publik? Apakah komunikasi mereka memperkuat stabilitas atau justru menimbulkan tafsir liar di masyarakat?
Tak kalah menarik adalah pembahasan tentang “Jubir Presiden”, posisi yang menurut Hensa berada di antara komunikasi, komedi, dan kontroversi. Dalam dunia yang serba cepat, satu kalimat bisa menjadi viral dalam hitungan menit. Tanpa empati dan kepekaan, pesan yang seharusnya menenangkan justru bisa memicu kegaduhan.
Bab tentang “pengalihan isu” menjadi refleksi penting bagi masyarakat. Hensa tidak hanya mengkritik pemerintah, tetapi juga mengajak publik untuk lebih kritis. Dalam era banjir informasi, masyarakat tidak bisa lagi menjadi konsumen pasif. Literasi media menjadi kunci agar tidak mudah terjebak dalam narasi yang menyesatkan.
Contoh konkret diangkat dalam pembahasan “Drama PPN 12%”. Kebijakan yang seharusnya teknis berubah menjadi polemik karena komunikasi yang tidak matang. Kebingungan publik menunjukkan bahwa kebijakan sebaik apa pun bisa gagal diterima jika tidak dikomunikasikan dengan baik.
Ini merupakan pelajaran penting, tidak hanya bagi negara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari—cara kita menyampaikan sesuatu sering kali lebih menentukan daripada isi pesan itu sendiri.
Kasus Gus Miftah juga diangkat sebagai contoh bagaimana komunikasi massa bekerja. Dengan menggunakan model Laswell, Hensa menunjukkan bagaimana media berperan dalam membentuk citra, baik positif maupun negatif. Dalam dunia yang serba viral, satu peristiwa bisa mendefinisikan seseorang, setidaknya untuk sementara waktu.
Kemudian, terdapat bab tentang jejak digital yang menohok: “Pencitraan bubar di era jejak digital”. Di era ini, tidak ada lagi ruang untuk sekadar “berpura-pura”. Konsistensi menjadi mata uang utama. Personal branding bukan lagi soal tampilan, melainkan tentang rekam jejak. Cancel culture pun menjadi konsekuensi nyata dari inkonsistensi. Komunikasi, dalam hal ini, menjadi pedang bermata dua yang bisa membangun sekaligus bisa menghancurkan.
Menariknya, Hensa juga membawa perspektif berbeda lewat sosok Shin Tae-Yong. Mantan pelatih sepak bola Timnas Indonesia ini menjadi contoh bagaimana komunikasi yang kuat mampu membangun citra positif, bahkan tanpa gelar juara. Ia dicintai karena konsistensi, transparansi, dan kedekatan dengan publik. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, melainkan juga sikap dan tindakan.
Di bab terakhir, media sosial diposisikan sebagai media massa yang sesungguhnya. Ia bukan lagi sekadar ruang ekspresi, melainkan juga arena pertarungan narasi. Di sini, krisis etika digital menjadi sorotan. Media sosial bisa menjadi alat edukasi, tetapi juga bisa menjadi sumber disinformasi jika tidak digunakan dengan bijak.
Pada akhirnya, epilog buku ini menegaskan satu hal penting: komunikasi bukan sekadar soal kata-kata. Ia bisa mengguncang legitimasi, memicu konflik, bahkan menjadi bom waktu. Dalam politik, komunikasi yang buruk bukan hanya kesalahan teknis, melainkan juga kesalahan strategis.
Momentum politik—seperti yang diingatkan Hensa—merupakan kesempatan emas. Ia bisa memperkuat kepercayaan publik atau justru menghancurkannya. Di atas semua itu, komunikasi publik yang jernih, jujur, dan strategis adalah penjaga utama agar momentum tersebut tidak terbuang sia-sia.
Buku ini bukan hanya cocok untuk penekun dan praktisi komunikasi serta politisi, melainkan juga untuk siapa saja yang hidup di era digital. Karena pada akhirnya, kita semua adalah komunikator, dan setiap kata yang kita pilih, bisa jadi penentu arah masa depan.