Mahalnya Harga Sebuah Investasi Bernama Pendidikan

Pendidikan membuka harapan. Sumber: Dokumentasi Pribadi

“Uang yang dialokasikan untuk pendidikan itu bukan expenses, tetapi sebuah investment”. Pendidikan bukanlah sebuah pengeluaran yang habis dikonsumsi, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing suatu bangsa. Moh Zarkasih Nur, dalam artikelnya “Kompleksitas manusia dengan perkembangan ekonomi makro”, menjelaskan bahwa studi-studi di indonesia dan negara ASEAN menunjukkan bahwa peningkatan modal manusia melalui pendidikan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pendidikan membuka akses ke pekerjaan formal dengan upah layak, sehingga penduduk berpendidikan lebih rendah risikonya jatuh miskin. Akan tetapi, besarnya anggaran pendidikan tidak selalu mencerminkan prioritas kebijakan. Dalam praktiknya, sebagian besar anggaran justru dialihkan untuk membiayai program lain, sehingga ruang fiskal bagi peningkatan mutu pendidikan menjadi semakin terbatas.

Dalam Lampiran VI Perpes 118/2025, alokasi anggaran untuk pendidikan pada tahun 2026 mencapai Rp769,09 triliun. Dengan rincian, komponen anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga sebesar Rp 470 triliun. Dari Rp 470 triliun, komponen anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga dibagi untuk 23 kementerian. Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi kementerian/lembaga yang mendapatkan komponen anggaran tertinggi yakni sebesar Rp 335 triliun.

Anggaran pendidikan terlihat besar di atas kertas, tetapi hampir separuh jatah pusatnya dipakai untuk makan gratis. Data menunjukkan adanya refocusing atau pergeseran anggaran yang signifikan. Mahkamah Konstitusi mengungkap bahwa dari total anggaran pendidikan 2026, sebesar Rp223,6 triliun digunakan untuk membiayai program MBG. Dampak pada pos Anggaran lain, terjadinya penurunan untuk nilai Transfer ke Daerah (TKD) yang turun Rp82,5 triliun, serta Belanja Non-K/L dan pembiayaan pendidikan.

Anggaran salah sasaran

Mengapa pemerintah tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk sektor pendidikan? Salah satu penyebabnya adalah orientasi kebijakan yang cenderung mengejar hasil yang dapat dilihat dalam waktu singkat. Program pembangunan fisik maupun bantuan sosial, lebih dirasakan masyarakat dibandingkan investasi pendidikan yang hasilnya baru akan terlihat setelah bertahun-tahun. Kondisi ini berpotensi mendorong pemerintah lebih memilih program yang memiliki keuntungan politik jangka pendek.

Berbeda dengan pembangunan fisik yang manfaatnya dapat segera terlihat, hasil investasi pendidikan baru dapat diukur setelah bertahun-tahun melalui peningkatan kualitas SDM. Waktu yang relatif lama, untuk membuktikan kepada khalayak ramai bahwa kinerjanya telah sukses. Orientasi kebijakan seperti ini berpotensi memperhambat upaya kemajuan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 mencatat sekitar 3,78 juta anak usia 6-18 tahun putus sekolah dengan mayoritas di jenjang SMA (2,48 juta anak). Angka putus sekolah sebesar 3,78 juta anak menunjukkan bahwa akses pendidikan masih menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

Rata-Rata lama Sekolah (RLS), data BPS 2025 menunjukkan RLS nasional baru mencapai 8,85 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk indonesia baru menyelesaikan pendidikan setara kelas 3 SMP. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat indonesia bahkan belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun.

Membangun pendidikan dari kesejahteraan guru

Pemerintah sebaiknya berbenah jika memiliki tujuan untuk menjadikan indonesia emas 2045. Gaji guru yang tinggi adalah salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia. Karena orang yang cerdas dan memiliki kompetensi untuk menjadi guru, akan berpaling ke perusahan yang gaji nya lebih layak untuk mereka perjuangkan, jika gaji guru tetap dan tidak ada perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesi guru belum menjadi pilihan yang kompetitif bagi banyak lulusan berkualitas.

Direktorat Advokasi Lembaga Riset Institure for Demoghraphic and Affluence Studies (IDEAS) menyampaikan, jumlah guru honorer di indonesia sangat besar. Data per januari 2026 mencatat ada 652.246 guru honorer di madrasah saja. Secara nasional, guru honorer mencapai 2,6 juta orang atau sekitar 56% dari total 3,7 juta guru di indonesia. Gaji mereka masih sangat rendah. Rata-rata gaji guru honorer SD (Rp1,2 juta/bulan) SMP (Rp1,9 juta/bulan dan SMA (2,7 juta/bulan). Bahkan 74% guru honorer digaji di bawah upah minimum kabupaten/kota ada yang menerima sekitar Rp125-130 ribu/bulan.

Secara nasional, rasio guru-murid tergolong baik, yaitu 1:15 pada 2023, bahkan disebut mendekati singapura dan jepang. Namun, masalah utamanya adalah distribusi yang tidak merata. Sekitar 44% guru (1,5 juta orang) terkonsentrasi di pulau jawa, sementara daerah lain kekurangan. Data di atas menjadi langkah yang konkret untuk menyusun sebuah kebijakan yang akan datang. Solusi yang ditawarkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di indonesia meliputi 3 hal, yaitu meningkatkan kesejahteraan guru, menghentikan refocusing anggaran pendidikan untuk program di luar fungsi pendidikan dan memperluas akses pendidikan di daerah tertinggal. Dengan solusi ini, diharapkan kualitas pendidikan Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara berkembang lain.

Setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan yang baik, agar memperbesar mendapat kehidupan yang layak dan sejahtera. Pendidikan sejak awal merupakan sebuah investasi, bukan sebuah pos belanja negara. Karena itu setiap rupiah dari pajak rakyat yang menjadi salah satu sumber APBN sebaiknya dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pendidikan yang layak, bukan sebagai anggaran yang dapat dengan mudah dialihkan demi kepentingan jangka pendek. Tanpa komine33temen tersebut, cita-cita Indonesia Emas 2025 hanya akan menjadi slogan yang sulit diwujudkan.