Siapakah yang Menentukan Keberhasilan Pendidikan?

Ada satu pertanyaan yang belakangan terus muncul di kepala saya setiap kali membaca berita seputar dunia kerja dan perguruan tinggi. Sebenarnya, siapa yang berhak menentukan apakah pendidikan seseorang berhasil atau tidak? Apakah kampus, dengan segala kurikulum dan gelarnya? Apakah industri, dengan lowongan dan gaji yang ditawarkannya? Atau justru diri kita sendiri, yang setiap hari menjalani konsekuensi dari pilihan belajar yang kita ambil bertahun-tahun lalu?

Pertanyaan ini terasa lebih mendesak setelah saya membaca beberapa berita yang beredar hampir bersamaan akhir-akhir ini. Seolah saling bersahutan, tapi kalau dibaca pelan-pelan, sebenarnya sedang menceritakan potret yang sama dari dua sisi yang berbeda.

Awal Agustus lalu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie, tampil di hadapan ribuan mahasiswa baru Sekolah Vokasi UGM dengan sebuah klaim yang cukup menohok kebanggaan lama tentang gelar sarjana. Berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan sejak 2021 hingga 2024, sekitar 77 persen lulusan vokasi terserap di dunia kerja, sementara lulusan pendidikan akademik S-1 hanya sebesar 72 persen. Angka lima poin ini kelihatan kecil, tapi cukup untuk membalik anggapan yang selama ini melekat, bahwa ijazah vokasi kalah gengsi, kalah laku, dan hanya jadi pilihan kedua setelah gagal masuk jurusan favorit.

Prof. Stella bahkan membawa contoh dari luar negeri untuk memperkuat argumennya. Ia menyebut lulusan sarjana terapan di Swiss bisa mendapat gaji sebesar 102. 114 franc Swiss, yang jika dirupiahkan mencapai sekitar Rp2 miliar per tahun, dan menunjuk Shenzhen Polytechnic University di Tiongkok yang bekerja sama erat dengan raksasa industri seperti Huawei dan BYD sebagai bukti bahwa vokasi bukan pendidikan kelas dua, melainkan mesin penggerak ekonomi. Bagi Stella, jawabannya jelas, dunia kerja yang menentukan keberhasilan pendidikan, dan dunia kerja hari ini sedang berpaling ke keterampilan siap pakai, bukan ke deretan teori di atas kertas.

Data yang sama juga diangkat ulang oleh media Mojok.co dengan bingkai yang lebih tajam lagi, bahkan sampai dimasukkan ke dalam judulnya: lulusan vokasi "lebih laris" di dunia kerja dari lulusan S-1. Pilihan kata "laris" ini menarik, karena secara tidak langsung menempatkan lulusan sebagai barang dagangan, dan industri sebagai pembeli yang berhak memilih siapa yang layak dipekerjakan berdasarkan keterampilan yang paling cepat menghasilkan nilai.

Akan tetapi, persis di titik ini gambaran yang tadi terasa begitu meyakinkan mulai semakin membingungkan. Sebab hampir bersamaan, laporan Kompas.id mengungkap angka yang justru berbanding terbalik. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana terapan, S-1, S-2, maupun S-3 mencapai lebih dari satu juta orang, atau sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang dari total 7,22 juta penduduk usia kerja yang menganggur.

Yang lebih meresahkan lagi bukan angka absolutnya, tapi tren jangka panjangnya. Data itu menunjukkan bahwa sejak Agustus 2022, total porsi penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 8,43 juta orang, 7,98 persen di antaranya merupakan pengangguran berlatar belakang sarjana, angkanya terus merangkak naik setiap periode survei dari 8 persen sampai menyentuh 14,3 persen pada Mei 2026.

Padahal tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara keseluruhan justru turun dari kisaran 5 persen ke 4 persen. Artinya, semakin banyak orang yang bekerja secara umum, tapi porsi sarjana yang menganggur di antara mereka yang tidak bekerja justru makin besar. Ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi biasa.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Risat dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, menyebut ini sebagai tanda adanya tren struktural yang berjalan sendiri, lepas dari naik-turunnya siklus ekonomi. Ekspansi akses pendidikan tinggi, katanya, tidak dibarengi perluasan lapangan kerja formal yang setara. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, menambahkan bahwa hanya 26 persen pelaku usaha yang menilai kualitas tenaga kerja saat ini benar-benar sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi, penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh dari sisi hulu, termasuk membenahi berbagai hambatan berusaha agar industri dapat kembali tumbuh.

Ada juga istilah yang menarik dari kalangan headhunter, sepertihalnya pandangan Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto yang senada dengan Shinta: credential inflation – indeks prestasi kumulatif (IPK) yang semakin tinggi, gelar makin banyak dikoleksi, tapi kompetensi yang dibutuhkan industri justru semakin tertinggal di belakang. “Masih banyak perusahaan yang menemukan adanya skill mismatch karena kurikulum perguruan tinggi belum mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri. Ditambah lagi, proses rekrutmen kini semakin berorientasi pada keterampilan, bukan sekadar latar belakang pendidikan atau IPK. Perlambatan ekonomi global juga membuat investasi dan pembukaan lapangan kerja baru melambat sehingga daya serap tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan setiap tahun,” ujarnya.

Jadi, Siapa yang Sebenarnya Menentukan?

Kalau kita jujur membaca beberapa data di atas ini berdampingan, jawabannya tidak sesederhana “pendidikan vokasi menang, pendidikan akademik kalah”. Yang sebenarnya terjadi adalah pergeseran standar penilaian. Dunia kerja hari ini semakin jarang bertanya “kamu lulusan apa”, dan lebih sering bertanya “kamu bisa mengerjakan apa”. Vokasi diuntungkan bukan karena namanya lebih keren, tapi karena kurikulumnya memang dirancang menempel langsung pada kebutuhan industri – sesuatu yang oleh Kemdiktisaintek disebut sebagai pendekatan industry match, mulai dari kurikulum, pengajar, sampai infrastrukturnya.

Sementara itu, gelar sarjana akademik yang dulu jadi jaminan status sosial, perlahan kehilangan daya jaminnya. Bukan karena ilmunya tidak berguna, tapi karena jarak antara apa yang diajarkan di kelas dan apa yang dibutuhkan di lapangan kerja semakin lebar, sementara jumlah lulusannya terus bertambah setiap tahun tanpa dibarengi pertumbuhan lapangan kerja yang sepadan.

Di titik inilah saya merasa pertanyaan di judul esai ini sebenarnya keliru kalau dijawab dengan satu pihak saja. Bukan kampus semata yang menentukan keberhasilan pendidikan, karena kampus hanya bisa menyiapkan bekal. Bukan pula industri semata, karena industri hanya menilai dari kacamata kebutuhannya sendiri hari ini, yang bisa berubah lima atau sepuluh tahun lagi. Dan tentu bukan angka tracer study atau statistik pengangguran saja, karena keduanya cuma potret sesaat dari realitas yang jauh lebih personal.

Oleh karena itu, saya jadi teringat, jauh sebelum ada istilah “keterserapan tenaga kerja” atau “link and match industry”, pendidikan pada mulanya dimaksudkan untuk membentuk manusia yang mampu berpikir, bukan sekadar manusia yang siap dipekerjakan. Tapi realitas hari ini memang tidak memberi banyak ruang untuk berromantisme dengan gagasan itu. Ketika satu juta sarjana menganggur dan vokasi justru lebih laris, sulit untuk tidak menilai pendidikan dari hasil akhirnya di pasar kerja.

Namun barangkali di situlah letak persoalannya. Kita terlalu lama membiarkan definisi keberhasilan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada satu pihak, entah itu kurikulum kampus yang menjanjikan “manusia seutuhnya”, entah itu selera pasar tenaga kerja yang terus berubah-ubah setiap beberapa tahun.

Kurikulum, di satu sisi, terlalu sering dirancang untuk mengejar akreditasi jangka panjang, bukan untuk merespons kebutuhan yang berubah cepat. Butuh bertahun-tahun untuk merevisi silabus, sementara kebutuhan industri bisa bergeser dalam hitungan semester. Itulah kenapa fenomena credential inflation terjadi; IPK dan gelar terus dikejar sebagai bukti keunggulan, padahal kurikulum di baliknya berjalan pada kecepatan yang jauh tertinggal dari lapangan.

Di sisi lain, selera pasar tenaga kerja juga bukan kompas yang bisa dijadikan sandaran sepenuhnya. Hari ini industri memuja keterampilan siap pakai dan mengagungkan vokasi, tapi selera ini bisa berbalik arah kapan saja begitu otomatisasi atau kecerdasan buatan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan teknis yang justru paling diunggulkan vokasi sekarang. Menyerahkan definisi keberhasilan pendidikan sepenuhnya kepada pasar sama artinya dengan menyerahkan nasib jutaan lulusan kepada sesuatu yang tidak berkomitmen apa pun kepada mereka.

Dan yang paling jarang dibicarakan, justru soal daya tampung lapangan kerja itu sendiri. Persoalan intinya bukan cuma soal siapa yang lebih laku, vokasi atau S-1, S-2, dan S-3, melainkan bahwa lapangan kerja formal di Indonesia memang tidak tumbuh cukup cepat untuk menampung siapa pun, apa pun jalur pendidikannya. Sektor manufaktur yang seharusnya menjadi mesin penyerap tenaga kerja terbesar justru sedang tertekan, sementara mayoritas pekerja masih terjebak di sektor informal.

Dengan demikian, pertanyaan “siapa yang menentukan keberhasilan pendidikan” barangkali memang tidak punya jawaban tunggal yang memuaskan, karena tiga pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas jawaban itu – kurikulum, pasar kerja, dan negara yang mengatur daya tampung lapangan kerja – masing-masing lebih sibuk saling melempar peran ketimbang benar-benar memperbaiki sistem yang menghasilkan satu juta sarjana menganggur di satu sisi, dan romantisme berlebihan pada vokasi di sisi lain.