Adhyaksa Dault Bantah Anti Pancasila dan NKRI

Adhyaksa Dault (Foto: Adhyaksa Dault/facebook)

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault memberikan klarifikasi mengenai tudingan bahwa dia mendukung berdirinya khilafah islamiyah. Dia menampik tudingan tersebut serta menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.

"Jadi Pancasila, UUD 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika harus kita pertahankan dan kita rawat untuk generasi selanjutnya. Pancasila sudah menjadi kesepakatan pendiri Republik Indonesia. NKRI harga mati," kata Adhyaksa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/5).

Video Adhyaksa yang menghadiri acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sempat menjadi viral karena menyatakan dukungannya atas berdirinya khilafah islamiyah. Adhyaksa mengakui bahwa dia datang sebagai undangan dalam acara tahun 2013 itu.

Namun, ia menolak disebut sebagai anti Pancasila dan anti NKRI atas pernyataannya dalam video tersebut. "Karena video itu, saya difitnah anti Pancasila dan anti NKRI. Bagaimana mungkin saya dituduh anti Pancasila? Saya ikut pengkaderan dari bawah, sejak kuliah saya mengikuti P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Tarpadnas (Penataran Kewaspadaan Nasional), Suspadnas (Kursus Kewaspadaan Nasional). Saya mengikuti Bela Negara dan sebagai kader Bela Negara, dan banyak lagi, sampai saya jadi Ketua Umum KNPI, kemudian jadi Menpora, kemudian sekarang menjadi Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka," kata dia.

Terkait pernyataannya yang mendukung berdirinya khilafah, ia juga turut memberikan klarifikasi. Menurut Adhyaksa, khilafah yang dia maksud bukan kemudian berarti meniadakan negara.

"Mengenai khilafah islamiyah itu memang ada hadistnya, tapi khilafah yang saya maksud adalah khilafah islamiyyah yang rosyidah, bukan khilafah yang berarti meniadakan negara, bukan khilafah versi Hizbut Tahrir, apalagi ISIS dan sebagainya. Terkait video itu, harus dilihat juga tempat dan waktu saya berbicara, itu video empat tahun lalu. Sekarang tahun 2017, artinya video tersebut tidak relevan," ujar dia.

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka itu pun menyatakan bahwa negara Indonesia berdiri karena adanya keragaman. Hal tersebut menurut dia sudah terbangun dan harus terus dijaga.

"Sekarang ini tidak ada persatuan Islam, hari raya saja bisa berbeda, kalau ada khalifah, maka perbedaan-perbedaan dalam ibadah-ibadah tersebut bisa ditiadakan. Sekali lagi, ini bukan khilafah yang meniadakan negara," ujar dia.