Eks Relawan TKN Prabowo-Gibran: Kaum Serakahnomic di Balik Narasi 1998 Redux

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti. Foto: Dok. Istimewa

Mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengkritik keras bergulirnya narasi dan tagar '1998 Redux' serta 'Indonesia Gelap' yang marak di media sosial belakangan ini.

Eksponen gerakan mahasiswa 1998 di UGM Yogyakarta ini menilai fenomena tersebut bukan lahir secara murni dari gerakan sosial mahasiswa, melainkan diorkestrasi secara top-down oleh kelompok oligarki 'serakahnomic' melalui akun-akun proxy.

"Mereka, kaum oligarki serakahnomic, itu terobsesi untuk mengulangi mega-perampokan yang pernah mereka lakukan dengan menunggangi krisis moneter dan gerakan mahasiswa tahun 1998," ujar Haris dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Haris mengingatkan kembali bagaimana krisis moneter 1997-1998 silam telah dimanfaatkan oleh aktor finansial global dan hedge fund untuk menggelar 'karpet merah' perampokan kekayaan Indonesia. Salah satu dampak terbesarnya adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, di mana dana segar tersebut kemudian diparkir di Singapura.

Menurut pemrakarsa 98 Resolution Network ini, motivasi di balik gaung '1998 Redux' saat ini bukanlah demi perubahan yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya, kaum oligarki tersebut sengaja ingin menciptakan destabilisasi ekonomi dan krisis multidimensi agar hukum serta konstitusi melemah.

"Ketika situasi ekonomi dan politik kacau, hukum dan konstitusi tidak tegak, maka situasi tersebut ibarat tanah kosong tanpa tuan yang memberi keleluasaan mereka melakukan perampokan sesuka hati," tegasnya.

Haris menganalisis bahwa tagar bernada pesimistis seperti 'Sale Indonesia' atau 'Buang Rupiah' sebenarnya mencerminkan kepanikan dari kaum oligarki nasional maupun multinasional itu sendiri. Ruang gerak mereka untuk menumpuk kekayaan ilegal kini terkunci rapat akibat kebijakan tegas pemerintah.

"Kaum serakahnomic tersebut sangat dirugikan oleh langkah Presiden Prabowo menjalankan kembali Pasal 33 UUD 1945 yang disertai pencegahan kebocoran kekayaan negara, pemberantasan korupsi, dan penyitaan aset hasil korupsi," tambah Haris.

Ia meyakini bahwa 99 persen rakyat Indonesia tidak akan mau membuang rupiah atau kabur dari negara sendiri karena mayoritas gerakan mahasiswa dasarnya adalah menyelamatkan Indonesia. Oleh karena itu, Haris mengimbau para mahasiswa yang aktif mengkritik kebijakan tata kelola pemerintah untuk tetap waspada agar tidak ditunggangi oleh narasi buatan proxy medsos milik oligarki.

"Kebijakan Presiden Prabowo mengembalikan kekayaan dan sumber daya alam untuk dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kesejahteraan rakyat adalah perjuangan politik yang bernilai sangat tinggi. Mari gerakan mahasiswa dan gerakan sosial bersatu mengembalikan kekayaan negara yang dirampok segelintir oligarki," kata dia.