Komnas HAM: Kasus Novel Baswedan Ancam Reputasi Polisi

Komnas HAM datangi KPK. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak polisi untuk segera menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Reputasi kepolisian terancam buruk bila penanganan kasus berlarut-larut, bahkan apabila hingga tidak terungkap.

"Ini ujian buat bangsa kita, ujian buat kepolisian apa yang disebut reputasi itu. Kalau enggak diselesaikan secara cepat, kita khawatir lembaga kepolisian mendapat distrust dari masyarakat," kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam jumpa persnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/6).

[Baca: Jangkauan Mata Kiri Novel Baswedan Hanya 1 Meter]

Maneger bersama sejumlah komisioner lainnya mendatangi Gedung KPK untuk membahas mengenai progres penanganan kasus Novel. Mereka menilai kasus Novel bukan hanya kasus biasa saja, namun tergolong luar biasa.

Ia lantas membandingkan penanganan kasus Novel dengan kasus terorisme yang dinilainya bisa diungkap polisi dengan cepat. Kasus Novel yang tidak terungkap dinilai akan membuat munculnya ketakutan di masyarakat.

"Terorisme saja yang kasus luar biasa dalam hitungan hari polisi sudah bisa diselesaikan, nah Novel ini genap hari ke-55 tapi belum kelihatan dan belum dipastikan siapa pelakunya, maka kami datang ke sini untuk berikan support," kata Meneger.

Novel menjalani perawatan di Singapura. (Foto: Dok. KPK)

Manager menambahkan Komnas HAM sudah membentuk tim investigasi sendiri terkait kasus Novel ini. Tim tersebut sudah melakukan investigasi dengan meninjau tempat kejadian dan bertemu sejumlah pihak.

"Ada beberapa dugaan awal yang mesti kami sampaikan. Temuan awal, ini bukan peristiwa biasa tapi kasus luar biasa, dalam hal ini ada teror dan ada kekerasan, termasuk juga ada ketidakpastian hukum yang sudah sekian lama, dan publik juga tahu perkembangannya, Komnas HAM punya concern ke situ," ungkap Manager.

[Baca: Urgent, Pembentukan Tim Pencari Fakta untuk Novel]

Komisioner Komnas HAM lainnya Natalius Pigai menambahkan pihaknya sedang mendorong dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengungkap kasus Novel. Komnas HAM akan merekomendasikan pembentukan tim kepada Presiden Joko Widodo.

"Tentu kami akan merekomendasikan ini ke dua ranah, yaitu ke eksekutif dan legislatif. Kalau ini kami pandang harus direkomendasikan ke presiden. Rekomendasi yang kedua akan disampaikan ke legislatif, karena Komnas di tingkat nasional, maka tentu yang paling relevan kira-kira DPR," kata Natalius.