KPK Imbau Para Penerima Uang Proyek e-KTP untuk Kembalikan Uang

Korupsi e-KTP. (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)

Surat dakwaan dugaan korupsi e-KTP memuat lebih dari 30 nama yang disebut menerima uang dari hasil perbuatan haram itu yang jumlahnya hingga jutaan dolar AS. Besaran uang pun disesuaikan dengan peran masing-masing pihak terkait.

KPK telah menerima pengembalian uang sebesar Rp 250 miliar dari beberapa pihak yang turut menerima. Rp 30 Miliar di antaranya berasal dari 14 orang, termasuk anggota DPR.

Angka tersebut masih jauh dari dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi yakni sebesar Rp 2,3 triliun. "Belum terlambat untuk kembalikan uang terkait kasus e-KTP," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam pesan singkat kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (11/3).

Meski ada sebagian saksi yang sudah mengembalikan uang, sejumlah nama yang sudah disebutkan dalam surat dakwaan masih bersikukuh membantah menerima uang. Namun Febri menyebut pihaknya tidak terpengaruh dengan adanya bantahan itu. Dia mengimbau para pihak yang diduga menerima uang untuk bersikap kooperatif.

"Kami tentu tidak bergantung pada bantahan. Namun sebagai pengingat, akan lebih baik jika kooperatif dengan penegak hukum. Hal itu dapat meringankan dalam proses hukum," ujar dia.

Kasus dugaan korupsi e-KTP sudah mulai bergulir di persidangan dengan dua orang terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto. Pada surat dakwaan mereka disebutkan bahwa negara mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun akibat perbuatan ini.

Namun KPK menyebut perbuatan itu tidak hanya dilakukan kedua terdakwa. Terdapat lima orang lain yang disebut turut bersama-sama melakukan perbuatan dugaan korupsi ini. Di antaranya adalah Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku rekanan Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, Diah Anggriani selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011.

Sejumlah nama juga disebut ikut menerima uang dari proyek itu, antara lain:

Setya Novanto Rp 574 miliar

Anas Urbaningrum dan Nazaruddin Rp 574 miliar

Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

Drajat Wisnu Setyawan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

Olly Dondokambey USD 1,2 juta

Tamsil Linrung USD 700 ribu

Mirwan Amir USD 1,2 juta

Arif Wibowo USD 108 ribu

Chairuman Harahap USD 584 ribu

Ganjar Pranowo USD 520 ribu

Agun Gunandjar Sudarsa USD 1,047 juta

Mustoko Weni USD 408 ribu

Ignatius Mulyono USD 258 ribu

Taufik Effendi USD 103 ribu

Tegus Juwarno USD 167 ribu

Miryam S Haryani USD 23 ribu

Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini masing-masing USD 37 ribu

Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

Yasona Laoly USD 84 ribu

Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

M Jafar Hapsah USD 100 ribu

Ade Komarudin USD 100 ribu

Marzuki Alie Rp 20 miliar

Pihak-pihak yang telah disebut dalam dakwaan KPK kompak membantah telah menerima uang terkait proyek e-KTP. Namun, perlu diketahui, 14 nama yang disebut oleh jaksa telah mengembalikan uang ke KPK.