Muhammadiyah: Perpres Seyogianya Memperkuat Program Full Day School
PerbesarMuhammadiyah mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait sekolah lima hari atau full day school. Saat ini kebijakan yang tertuang Peraturan Mendikbud Nomor 23 tahun 2017 itu belum diberlakukan.
Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 mengenai kebijakan sekolah lima hari atau full day school itu. Sebagai gantinya, akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan rencana penggantian tersebut pada dasarnya harus untuk memperkuat program yang dikeluarkan Muhadjir. Bukan malah sebaliknya.
"Jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud menjadi Perpres maka seyogianya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6).
[Baca: Jokowi Batalkan Permendikbud Full Day School, Diganti Perpres]
Haedar meyakini kebijakan Muhadjir tersebut sudah tepat dalam pembentukan karakter siswa. Terlebih Muhadjir dinilai sebagai sosok yang merupakan ahli pendidikan.
"PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukung Mendikbud dalam menjalankan tugasnya sampai berhasil. Kami yakin Mendikbud Profesor Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud juga dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga berada di jalur kebijakan yg kuat, taat asas, dan konstitusional," kata Haedar.
[Baca: Full Day School Berlaku Agar Target Jam Mengajar Guru Terpenuhi]
Haedar mengatakan kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter serta membentuk daya saing siswa. Kebijakan Muhadjir terkait lima hari sekolah tersebut dinilai merupakan bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global.
Ia berharap Presiden Jokowi juga mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Sebab pada dasarnya kebijakan tersebut sebagai bagian untuk menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan.
Menurut Haedar, kebijakan tersebut mempunyai dasar yang kuat secara aturan dan pertimbangan yang dijadikan pijakan. Haedar menyebut apa yang dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden.