Pesepeda Minta Jalur Sepeda di Jakarta Tak Dihapus: Kami Rentan Jadi Korban

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 5 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sejumlah pengendara sepeda motor melintasi jalur sepeda di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah pengendara sepeda motor melintasi jalur sepeda di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wacana penghapusan jalur sepeda di sejumlah jalan protokol Jakarta menuai respons dari warga. Pesepeda menilai keberadaan jalur khusus tersebut tetap dibutuhkan, terutama untuk menjamin keselamatan mereka saat melintas di tengah padatnya lalu lintas Ibu Kota.

Salah satu pesepeda, Daniel, mengatakan jalur sepeda menjadi penting karena pesepeda berada dalam posisi yang lebih rentan ketika harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor.

“Kalau misal tersenggol dengan motor, dengan kecepatan seperti itu, kita pasti yang akan jadi korbannya,” kata Daniel saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).

Daniel, warga yang bersepeda di kawasan CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Menurut Daniel, lalu lintas Jakarta yang bergerak cepat membuat pesepeda membutuhkan ruang yang lebih aman. Karena itu, Ia berharap jalur sepeda tetap dipertahankan.

“Harapannya sih kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi terhadap keselamatan, pengendara sepeda terutama,” ujarnya.

Daniel juga menilai jalur sepeda tidak hanya digunakan untuk berolahraga. Sebagian warga memilih sepeda sebagai moda transportasi sehari-hari, termasuk untuk berangkat bekerja.

Ia sendiri memiliki jarak sekitar 16 kilometer dari rumah ke kantor dan terkadang menggunakan sepeda untuk bekerja.

“Masih banyak yang bike to work, untuk menyiasati efisiensi anggaran, biaya hidup. Kadang-kadang juga menggunakan sepeda dan untuk kesehatan juga,” tuturnya.

Minta Jalur Sepeda Steril

Daniel tidak mempersoalkan apakah jalur sepeda dibuat menggunakan marka berwarna hijau maupun dilengkapi barrier. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak akan efektif jika tidak dibarengi kesadaran masyarakat dan penegakan aturan.

Lebih lanjut Ia menyoroti masih banyak pengendara sepeda motor yang masuk ke jalur sepeda, terutama ketika kondisi lalu lintas sedang padat.

“Dulu di awal-awal pernah dijaga sama Dishub kalau enggak salah. Dan diatur, itu satu langkah yang sangat baik menurut saya,” kata Daniel.

Namun, menurutnya, pengawasan petugas kini tidak seintensif sebelumnya. Ia berharap petugas dapat kembali aktif mengatur penggunaan ruang jalan agar masing-masing pengguna jalan tidak mengambil hak pengguna lainnya.

“Memang perlu petugas terus yang aktif dan standby di sarana-sarana umum seperti ini. Mana yang haknya ini, mana yang haknya itu, itu perlu ada petugas yang mengatur,” ujarnya.

Daniel berharap jalur sepeda benar-benar steril dari sepeda motor. Sebab, menurutnya, keberadaan kendaraan bermotor di jalur tersebut bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pesepeda.

“Kalau harapan kami sih memang itu harus steril, karena itu buat kenyamanan kami,” katanya.

Pesepeda Tak Masalah Barrier Dilepas

Reza, warga asal Cempaka Putih yang bersepeda di kawasan CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Di tengah suara yang meminta jalur sepeda dipertahankan, terdapat pula pesepeda yang tidak mempermasalahkan jika pembatas fisik di jalur tersebut dilepas.

Reza, pesepeda asal Cempaka Putih, mengatakan dirinya tetap melihat keberadaan jalur sepeda sebagai fasilitas yang dibutuhkan. Namun, ia mengakui penggunaan jalur sepeda di hari kerja relatif sepi dibandingkan akhir pekan.

“Orang-orang kosong, jarang yang pakai sepeda kalau di hari kerja. Paling banyak weekend,” kata Reza.

Menurut Reza, dirinya justru lebih sering melihat sepeda motor melintas di jalur sepeda pada hari biasa.

“Lebih banyak motor sih melintas. Sepeda jarang,” ujarnya.

Karena itu, Reza tidak mempermasalahkan jika barrier di jalur sepeda dilepas. Baginya, keberadaan pembatas tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas bersepeda.

“Kalau barrier-nya enggak ngaruh, ya. Hapus ajalah. Enggak apa-apa,” katanya.

Meski demikian, Reza tetap mempertanyakan ruang yang akan digunakan pesepeda jika jalur sepeda benar-benar dihapus.

“Kalau misalnya jalur sepedanya dihapus, nanti yang pengguna sepedanya mau memakai jalur, dia lewat mana? Masa nanti trotoar?” ujarnya.

Pengendara Mobil Dukung Jalur Sepeda Tak Dihapus

Kiki Muharram, warga yang sedang berolahraga di kawasan CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Penolakan terhadap penghapusan jalur sepeda tidak hanya datang dari pesepeda. Kiki Muharram, warga yang sehari-hari menggunakan mobil, juga menilai jalur sepeda sebaiknya tetap dipertahankan.

Menurut Kiki, pesepeda memiliki hak untuk menggunakan ruang jalan yang telah disediakan. Ia bahkan menilai pesepeda perlu mendapat prioritas karena menggunakan kendaraan non-motor.

“Apalagi sepeda itu kan harus diutamakan. Karena dia bukan transportasi bermesin,” kata Kiki.

Kiki tidak memungkiri keberadaan jalur sepeda dapat berpengaruh terhadap ruang bagi kendaraan bermotor. Namun, Ia meminta pemerintah mencari solusi lain untuk mengatasi kemacetan tanpa mengorbankan jalur sepeda.

“Enggak setuju (dihapus). Cari solusi lain. Jangan jalur sepeda dikorbankan,” ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan sistem transportasi yang pernah dilihatnya di sejumlah negara. Menurut Kiki, masyarakat dapat didorong untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan fasilitas park and ride di sekitar stasiun.

“Jadi dari tempatnya rumah mereka ke tempat kerja itu, naruh mobilnya di stasiun kereta. Masuk ke dalam kota naik kereta, naik mass transportation,” tuturnya.

Kiki menilai kebijakan tarif parkir dan harga bahan bakar juga dapat menjadi bagian dari strategi untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

Pemprov DKI Kaji Keberadaan Jalur Sepeda

Wacana penghapusan jalur sepeda mencuat setelah muncul usulan dari warganet agar jalur sepeda di jalan protokol Jakarta, termasuk kawasan Jalan Sudirman, dihapus.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya mengatakan Pemprov DKI akan membahas secara khusus keberadaan fasilitas sepeda yang saat ini tersedia di Jakarta.

“Karena kebetulan saya ini kan pesepeda, teman-teman sekalian tahu. Saya juga mendapatkan banyak masukan tentang hal itu,” kata Pramono usai menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/8).

Pramono mengatakan keputusan mengenai keberlanjutan jalur sepeda akan ditentukan setelah pembahasan bersama di lingkungan Pemprov DKI.

“Dalam waktu dekat ini Pemerintah DKI Jakarta akan membahas secara khusus mengenai fasilitas sepeda yang dimiliki, apakah masih perlu dipertahankan atau diubah, nanti kami akan putuskan dalam rapat,” ujarnya.

Usulan penghapusan jalur sepeda sebelumnya disampaikan seorang warganet melalui Threads. Ia menilai jalur tersebut tidak banyak digunakan pada hari kerja dan pesepeda lebih ramai terlihat saat car free day (CFD) setiap Minggu.

Penghapusan jalur sepeda, menurut warganet tersebut, juga dinilai dapat memperlebar badan jalan sehingga berpotensi membantu mengurangi kemacetan pada hari kerja.