Rieke Singgung 1.200 Napi Dijaga 9 Orang di Depok, Tunjangan Risiko Jadi Sorotan

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion Transformasi Kementerian Imipas, di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (16/11/2026).  Foto:  Nabilah Siti/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion Transformasi Kementerian Imipas, di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Nabilah Siti/kumparan

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti minimnya jumlah petugas pemasyarakatan serta belum terealisasinya tunjangan risiko bagi pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Ia mencontohkan kasus di Depok. Menurut dia, terdapat sebanyak 1.200 warga binaan yang hanya dijaga sembilan petugas per hari.

Hal itu disampaikan Rieke saat menghadiri diskusi Focus Group Discussion (FGD) terkait Transformasi Kementerian Imipas di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (16/11).

Rieke mengingatkan agar pemasyarakatan yang berada di hilir sistem peradilan pidana tidak menjadi sasaran kritik semata ketika terjadi masalah.

"Jangan sampai ini jadi keranjang sampah saja, nanti ada masalah main dimaki-maki, padahal enggak mikir di Depok saja kemarin 1.200 warga binaan dijaga hanya 9 orang per hari. Apa enggak gila?" kata Rieke.

Selain itu menurut Rieke, tunjangan risiko bagi pegawai Imipas yang selama ini diperjuangkan hingga kini belum terwujud. Padahal menurutnya para petugas bekerja dengan risiko tinggi, baik di lapas maupun di pos perbatasan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Kita tuh berjuang untuk mereka yang bekerja di lapas, ada tunjangan risiko, yang jaga-jaga di perbatasan di daerah 3T begitu termasuk perbatasan imigrasi, ditambahin tunjangan yang enggak pernah jebol," ujarnya.

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Rieke juga menyinggung komite khusus tunjangan dan remunerasi yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang diketuai Wakil Presiden dengan Menteri PANRB sebagai sekretaris. Ia menilai aturan itu bermasalah.

"Kalau saya sih akan mengatakan mohon dukungannya, kita cabut permen tentang komite-komite ini! Setuju enggak?" ujarnya kepada para peserta dalam diskusi.

Terkait rasio petugas, Rieke menyebut data yang tercatat menunjukkan perbandingan petugas keamanan terhadap penghuni sekitar 1 banding 64 pada 2023. Di sisi lain, 499 lapas dan rutan dengan kapasitas 140.424 orang kini dihuni 274.176 orang.

Karena itu, Rieke meminta penguatan sumber daya manusia (SDM) dijadikan bab tersendiri dalam dua Peraturan Presiden (Perpres) yang ia usulkan, yakni tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan nasional terintegrasi.

Untuk pemasyarakatan, bab tersebut mencakup kebutuhan petugas pergiliran, pemerataan tenaga pengamanan, penguatan Bapas, kompetensi deteksi narkotika, serta perlindungan hukum dan keselamatan kerja.

Ia menegaskan, DPR akan mendorong agar tunjangan dan remunerasi petugas tidak disamaratakan.

"Kami DPR RI akan berjuang untuk mendesak bahwa tunjangan dan remunerasi jangan disamaratakan, ditinjau beban kerja dan risikonya," tegasnya.

Rieke juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas yang tetap bertahan di tengah keterbatasan.

"Saya tahu tidak mudah bekerja di imigrasi khususnya pemasyarakatan, saya salut dengan anak-anak muda yang mendedikasikan hidupnya dengan gaji yang sebenarnya tidak seberapa, dengan risikonya nyawa kalau menjadi tempat rusuh, tapi kalian bertahan," katanya.

Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah