Yusril Sebut Kasus Ijazah Gibran Sudah Final: Putusan MK Mengikat, di MA Tak Ada yang Bisa PK
PerbesarMenko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyebut perkara polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah bersifat final. Sebab, dua perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah diputus.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Putusan Mahkamah Agung juga sudah final karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril memaparkan, MK telah menyatakan surat keterangan (suket) ijazah Gibran tak menunjukkan adanya kesetaraan dengan pendidikan di Indonesia.
Sementara, putusan MA juga menyatakan suket itu tidak sah dan batal demi hukum.
"Sebenarnya, kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Namun, masalah ini bukan masalah pribadi, melainkan masalah hukum. Masalah hukum harus diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final," tutur Yusril.
Terkait langkah selanjutnya yang harus ditempuh, Yusril menyerahkan upaya itu kepada Gibran.
"Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh? Sementara itu, kita lihat juga di DPR sudah bergulir penggalangan dukungan untuk membuat pernyataan pendapat. Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR. Pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini, kecuali ada arahan-arahan lain. Namun, sampai hari ini kami bersikap pasif seperti itu," jelasnya.
Gibran Berencana Ajukan PK
Gibran merespons isu kencang soal pengunduran dirinya. Dia mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik yang berkembang terkait jabatannya sebagai wakil presiden.
Gibran mengatakan, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepadanya. Salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mengaku memiliki kedekatan secara pribadi dengan Prabowo. Ia bahkan menganggap Presiden seperti ayahnya sendiri.
Menurut putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu, Prabowo menyarankannya untuk tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1).
Selain itu, Gibran juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.