KKN Literasi: Saat Buku Tak Hanya Diterima, Tapi Dihidupkan
Public sector professional with interests in knowledge democracy, bureaucratic reform, technology transformation, and national resilience
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Taufiq A Gani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
KKN Literasi merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Program ini diluncurkan pada 16 Mei 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, serta Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz.
PerbesarDalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI pada 10 Juli 2025, Kepala Perpusnas telah menyampaikan laporan pelaksanaan KKN Literasi ini. Tanggapan anggota DPR RI sangat positif bahkan mendorong perluasan cakupan hingga 10.000 lokus pada tahun 2026, dari usulan awal Perpusnas sebesar 1.000 lokus. Namun, karena keterbatasan fiskal, realisasi anggaran 2026 tetap bertahan di 1.000 lokus dengan total alokasi sekitar Rp5 miliar—turun separuh dari tahun sebelumnya.
Kondisi ini menggambarkan bahwa KKN Literasi telah menjadi agenda nasional penting dalam membangun budaya baca, meski masih berhadapan dengan keterbatasan anggaran.
Dari Kampus ke Komunitas
Program ini dimulai pada Juli 2025 oleh IPB University dan dijadwalkan berakhir pada awal November 2025 dengan Universitas Negeri Manado sebagai penutup.
Pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (P3SMPT) Perpusnas, melibatkan 21 perguruan tinggi dan sekitar 15.000 mahasiswa di 1.000 desa di seluruh Indonesia.
KKN Literasi dirancang bukan hanya untuk mendistribusikan buku, tetapi untuk menghidupkan semangat belajar di tengah masyarakat. Buku memerlukan manusia yang menjemputnya—penggerak, pengelola, dan pembaca yang memberi makna.
Seperti disampaikan Prof. E. Aminudin Aziz dalam seminar di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 28 Juli 2025:
“Membaca menjadi fondasi utama bagi kestabilan diri, kesehatan mental, dan kualitas hidup. Membaca adalah jalan untuk terus memberdayakan diri.”
Pesan itu menemukan bentuknya di lapangan. Mahasiswa tidak hanya mengajar membaca, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri masyarakat untuk belajar kembali. Dalam makna ini, literasi bukan sekadar kegiatan intelektual—melainkan terapi sosial dan jalan menuju pemberdayaan.
Antara Buku yang Hidup dan Buku yang Diam
Hasil supervisi lapangan menunjukkan kontras tajam antara satu desa dengan desa lain.
Di sebagian tempat, bantuan buku dari Perpusnas ditahun 2024 telah menjadi denyut kehidupan sosial. Ruang baca tertata rapi, pengelola aktif, anak-anak datang membaca sebelum bermain, guru bercerita selepas mengajar, dan warga menyumbang koleksi pribadi. Di tempat seperti ini, perpustakaan bukan sekadar ruang fisik, melainkan simbol kesadaran baru—bahwa membaca adalah bagian dari martabat bersama.
Ada pula desa yang sejak awal sudah hidup dengan kesadaran literasi.
Contohnya Rumah Baca & Belajar (Ransel Buku) di Kelurahan Petuk Katimpun, Perpustakaan Kelurahan Pager di Kecamatan Rakumpit, dan Perpustakaan Desa Tuwung di Kabupaten Pulang Pisau. Koleksi bantuan Perpusnas telah dimanfaatkan aktif bahkan sebelum kegiatan KKN dimulai.
Prof. Aminudin Aziz meninjau langsung lokasi-lokasi tersebut. Ia berdialog dengan mahasiswa, warga, dan anak-anak—menyaksikan bagaimana buku-buku yang dikirim kini tumbuh menjadi budaya baca baru. Kunjungan itu menegaskan: gerakan literasi nasional hanya bermakna bila hadir nyata di ruang komunitas, di tengah tawa anak-anak yang membaca dengan gembira.
Namun, supervisi juga menemukan sisi lain.
Di beberapa lokasi, mahasiswa mengungkapkan bahwa perangkat desa belum sepenuhnya mendukung kegiatan mereka. Ruang baca ada, tetapi belum terbuka; fasilitas tersedia, namun belum dihidupkan.
Meski begitu, semangat mahasiswa tidak surut. Mereka menata ulang buku, membuka akses bagi anak-anak, dan menjadikan perpustakaan desa sebagai ruang pertama yang hidup di tengah keterbatasan.
Di Desa Ajee Pagar Air, Kabupaten Aceh Besar, misalnya, mahasiswa menarik minat anak-anak untuk membaca dan bermain bersama. Ketika mereka tiba, buku masih tersimpan dalam kotak tanpa pengelola. Berbekal inisiatif dan dukungan perangkat desa, mereka menyulap sudut Posyandu menjadi ruang baca anak-anak—tempat belajar yang kini menjadi kebanggaan warga.
Gerakan dari Kesadaran Lokal
Mahasiswa KKN Literasi belajar bahwa menghidupkan perpustakaan tidak cukup dengan kegiatan seremonial.
Mereka memulai dari hal sederhana—menata rak, menghias ruangan, membuat jadwal baca, hingga mengadakan lomba mendongeng. Anak-anak pun merespons dengan antusias.
Di beberapa desa, keberhasilan ini berlanjut: siswa SMA direkrut menjadi kader literasi yang meneruskan kegiatan setelah mahasiswa pulang.
Dari berbagai kegiatan, satu praktik terbukti paling efektif: “Bacakan Saya Buku.”
Kegiatan sederhana ini menjembatani koleksi perpustakaan dengan anak-anak desa yang haus akan cerita. Anak-anak duduk melingkar, mendengar kisah dengan mata berbinar, lalu mencoba menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Di ruang kecil itu, literasi hadir sebagai pengalaman yang hangat dan manusiawi.
Dampak dan Pembelajaran Lapangan
Hasil pemantauan P3SMPT menunjukkan respon mahasiswa dan masyarakat terlihat positif, peningkatan minat baca, keberanian berbicara, dan keakraban sosial di ruang baca.
Sementara sebagian masyarakat memberi masukan: perlunya ventilasi yang baik, koleksi sesuai usia, dan jadwal kegiatan teratur.
Dari berbagai temuan di lapangan, tersusun lima langkah perbaikan yang dinilai paling penting. Pertama, meningkatkan kenyamanan ruang baca agar anak-anak betah dan merasa senang beraktivitas di dalamnya. Kedua, mengkurasi koleksi buku anak agar sesuai dengan usia dan minat pembaca. Ketiga, menetapkan jadwal kegiatan membaca secara rutin untuk membentuk kebiasaan berkelanjutan. Keempat, melibatkan orang tua dan kader lokal agar kegiatan tetap hidup setelah mahasiswa pulang. Dan kelima, memantau kemajuan anak secara sederhana, baik melalui pengamatan langsung maupun catatan singkat perkembangan mereka. Lima langkah ini menjadi dasar agar gerakan literasi tidak berhenti sebagai kegiatan sementara, tetapi tumbuh menjadi budaya belajar yang hidup di tengah masyarakat.
Di Desa Lampahan Barat, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dampak program ini terus berlanjut. Kepala desa membentuk kelompok baca tiga minggu setelah KKN usai, dengan remaja SMA sebagai pengurus.
“Insentif sedang kami pikirkan dari PAD. Desa punya pemasukan dari kios yang disewakan sebesar Rp65 juta per tahun,” ujar Syahrin, Reje Kampung Lampahan Barat.
Dari Jumat ke Jumat, anak-anak berkumpul di ruang baca. Mereka mendengar cerita, bertanya, dan mulai bermimpi. Dari satu buku yang dibacakan, masa depan itu tumbuh.
Kolaborasi dan Tata Kelola
Di balik semangat lapangan, ada kerja senyap di ruang birokrasi.
KKN Literasi mempertemukan dua dunia yang sering berjalan terpisah: kampus dan komunitas. Namun, setiap perguruan tinggi memiliki sistem keuangan dan pengadaan yang berbeda.
Meski sama-sama berstatus Badan Layanan Umum (BLU), masih ditemukan perbedaan dalam tata kelola dan pencairan dana.
Banyak dosen pengelola belum terbiasa dengan mekanisme pelaporan keuangan berbasis APBN, sehingga di sejumlah lokasi bantuan sarana literasi tiba terlambat.
Untuk menjaga akuntabilitas, P3SMPT bersama Bagian Keuangan Perpusnas dan tim verifikator laporan pertanggungjawaban berkoordinasi dengan perguruan tinggi pelaksana.
Beberapa kampus perlu adendum perjanjian karena keterlambatan jadwal, bahkan ada yang mengundurkan diri karena kendala regulasi internal.
Masalah-masalah tersebut tampak teknis, namun sesungguhnya substansial.
Gerakan literasi membutuhkan ekosistem birokrasi yang literat—tertib dalam administrasi, selaras antar lembaga, dan berempati terhadap irama lapangan.
Dari urusan laporan hingga kegiatan membaca, semuanya berpulang pada satu hal: sejauh mana kita memanusiakan pengetahuan.
Dari Buku ke Martabat Bangsa
Enam minggu di desa bukan waktu yang panjang, tetapi cukup untuk menyaksikan satu hal:
literasi bukan urusan buku, melainkan urusan martabat manusia.
Buku yang dibaca mengubah cara berpikir; kegiatan membaca bersama mengubah cara hidup.
KKN Literasi membuktikan bahwa perubahan tidak datang dari pusat, melainkan dari warga yang mau belajar, mahasiswa yang mau mendengar, dan buku-buku yang menemukan pembacanya.
Dan di situlah makna sejati literasi—ketika membaca menjadi cara bangsa ini menjaga martabat dan menulis masa depannya sendiri.
Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (P3SMPT), Perpustakaan Nasional RI, Penanggung Jawab Kegiatan KKN Literasi Tingkat Nasional